Suara.com - Presiden Jokowi Widodo dinilai belum tegas menolak penundaan pemilu yang berdampak terhadap perpanjangan masa jabatannya. Sejumlah menteri Jokowi juga kekinian dinilai masih bermanuver untuk melaksanakan wacana tersebut.
Hal itu diungkapkan Juru Bicara Blok Politik Pelajar (BPP) Delpedro Marhaen saat aksi unjuk rasa di kawasan Harmoni atau di belakang kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (1/4/2022).
“Kami katakan kalau dia (Jokowi) menolak katakan dengan tegas bahwa dia menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dan segera menertibkan pola komunikasi kabinetnya,” tegas Pedro saat ditemui Suara.com.
Menurutnya, meski Jokowi sudah mengeluarkan pernyataan penolakan penundaan pemilu lewat akun media sosialnya, hal itu masih bertolak belakang dengan pergerakan yang dilakukan sejumlah menterinya.
Pedro lantas menyebut nama Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menurutnya aktif mengkomunikasikan wacana penundaan pemilu.
“Karena yang kita lihat kemarin bilangnya tidak ingin, tapi yang terlihat adalah bagaimana? Mengorganisir atau menduga ada upaya mengendalikan asosiasi pemerintah desa itu. Di media Luhut Binsar Pandjaitan (disebut dibaliknya) di baliknya. Di mana luhut adalah dewan penasihatnya,” ujar Pedro.
“Dan juga Bahlil mengatakan bahwa penundaan pemilu baik untuk stabilitas ekonomi dan politik bagi perusahaan. Jadikan artinya belum clear, belum selesai. Di antara kabinet nya sendiri pun belum satu komunikas,i jadi kami indikasikan itu belum sikap penolakan. Itu hanya bahasa politis dari Presiden Jokowi,” sambungnya.
Karenanya bersama seratus lebih mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta, mereka bakal menggelar aksi unjuk rasa.
Dalam aksinya meminta Jokowi untuk tegas menolak penundaan pemilu, dan menghentikan manuver yang dilakukan para menterinya untuk menggalang dukungan penundaan pemilu.
Berita Terkait
-
Survei SMRC: Isu Penundaan Pemilu 2024 dan Presiden 3 Periode Buat Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi Anjlok
-
Tanggapi Isu Jokowi Tiga Periode, Relawan Ganjar-Puan Singgung Menteri yang Gila Jabatan
-
Ngaku Ditelepon Polisi Sehari Jelang Demo Tolak Jokowi 3 Periode, Jubir Blok Politik Pelajar: Ngajak Ngopi
-
Luhut Pastikan Operasional Awal LRT Jabodebek pada 17 Agustus 2022
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri