Suara.com - Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, menilai Presiden Joko Widodo dan Menko Marves RI Luhut Binsar Panjaitan harus selesai jabatannya pada Oktober 2024. Tidak boleh diperpanjang.
Menurut pendiri Partai Amanat Nasional tersebut, duet Jokowi - Luhut tidak boleh megupayakan cara-cara Orde Baru demi tujuan politik.
"Duet Jokowi - Luhut yang saat ini menjadi simbol dan substansi rezim berkuasa, sesungguhnya harus berakhir pada Oktober 2024," kata Amien melalui chanel YouTube Amien Rais Official, Sabtu (2/4/2022).
"Tidak boleh lagi dua oknum ini menggerakkan berbagai cara, tekad ala Orde Baru itu," sambungnya.
Amien mengatakan, hingga kekinian ia masih mengingat bagaimana rezim Orde Baru menggunakan beragam cara untuk menekan hingga membodohi rakyat demi tujuan politik belaka.
Selanjutnya, sama seperti Orde Baru, salah satu ciri rezim Jokowi - Luhut kekinian mengidap suatu ketakutan, selalu merasa tidak aman.
"Saya ingatkan, bahwa rezim Jokowi - Luhut, karena ambisi kekuasaannya itu menjadi sebuah rezim paranoid. Cirinya adalah rasa tidak pernah secure, aman," kata dia.
Kemudian, untuk menutupi kelemahannya, "Jokowi - Luhut menggertak, mengancam, mengerahkan massa yang masif, bahwa duet ini adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan bangsa."
Amien mengakui prihatin dan merasa kasihan terhadap asosiasi-asosiasi dimanfaatkan demi kepentingan politik.
Baca Juga: Jokowi Bakal Salurkan BLT Minyak Goreng, Warganet: Bukan Solusi, Turunkan Harganya Saja!
Terbaru, Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia menyatakan siap mendukung Jokowi melanjutkan kekuasaan menjadi 3 periode. Hal itu dinyatakan seusai acara Silatnas APDESI yang dihadiri Jokowi - Luhut.
"Jadi saya kasihan melihat keadaan kita sekarang ini, mengerahkan seluruh lurah se-Indonesia. Mungkin nanti asosiasi-asosiasi tertentu seperti petani, nelayan, buruh, pegawai negeri, pensiunan ini pensiunan ini, dan lain-lain," ujarnya.
Amien menilai, mobilisasi massa untuk kepentingan politik seperti itu merupakan cara-cara yang tidak subtantif untuk demokratisasi.
"Karena apa? karena ini sangat artificial, ya seperti balon. Kelihatannya besar, tapi jika terkena jarum kecil saja sudah kempes, jatuh, dan kemudian flat," tuturnya.
"Mungkin sekali, mengapa Jokowi - Luhut ini dihinggapi namanya penyakit psikis yang namanya paranoid, karena kesalahan-kesalahan dan kezaliman yang dilakukan oleh duet itu untuk bangsa ini."
Berita Terkait
-
Jokowi Bakal Salurkan BLT Minyak Goreng, Warganet: Bukan Solusi, Turunkan Harganya Saja!
-
Luhut Dinilai Kebablasan, Omongannya soal Kenaikan Harga Pertalite Meresahkan Publik
-
5 Fakta BLT Minyak Goreng yang Diberikan Jokowi, Pedagang Gorengan Kebagian
-
3 Kriteria Penerima yang Layak Dapat BLT Minyak Goreng Rp 300 Ribu dari Jokowi
-
Jokowi Akan Berikan BLT Minyak Goreng, Siapa Saja yang Bakal Kebagian?
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
Terkini
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional
-
Soal Arahan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Gus Yasin: PPP Selalu Sejalan dengan Pemerintah