Suara.com - Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, menilai Presiden RI Joko Widodo sebagai pemimpin yang tak berkompeten, dan tak tahu kapan harus mundur dari jabatan.
Pernyataan Amien itu disampaikan, untuk merespons semakin gencarnya pihak-pihak mengampanyekan agar masa jabatan Jokowi diperpanjang hingga tiga periode.
Ia menilai, rezim saat ini sebenarnya dikuasai oleh dua orang yakni Presiden Jokowi dan Menteri koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Keduanya, kata Amien, hendak menguasai Indonesia untuk kepentingan sepihak tapi melalui jalur konstitusional.
"Jadi, tidak bisa lain, kesimpulan saya adalah, Jokowi ini itu selain tidak kompeten sebagai pemimpin yang saya tulis dalam risalah kebangsaan saya, juga tidak tahu kapan dia harus mundur," kata Amien melalui siaran di kanal YouTube Amien Rais Official, Sabtu (2/4/2022).
Menurut Amien, pemimpin yang baik itu harus tahu persis kapan harus mundur dari jabatan. Dalam konstitusi atau UUD 1945 sudah diamanatkan masa jabatan seseorang sebagai kepala negara dibatasi hanya dua periode.
"Tapi sekarang mau dipaksakan supaya ada sidang MPR khusus untuk membuat Pokok-Pokok Haluan Negara. Kemudian nanti arahnya mengubah secara sangat ugal-ugalan. Lebih dari itu, sangat jahat, ini luar biasa di luar akal sehat."
Amien kemudian menyinggung soal sindrom narsistik dan megalomania pada seorang pemimpin. Menurutnya, narsistik adalah seseorang yang merasa dirinya selalu semporna.
Sementaras megalomania adalah seseorang yang merasa dirinyalah yang hebat dan selalu membayangkan sebagai sosok besar.
Baca Juga: Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Diibaratkan Seperti Kepala dan Peci yang Kekecilan
Amien mengatakan, Jokowi maupun Luhut tampaknya mengidap sindrom-sindrom tersebut.
"Maaf ya saudara Jokowi dan Luhut, Anda berdua ini harus mengaca diri. Tanya ke psikolog yang objektif, apakah kalian berdua itu sedang menderita narsisistik megalomania? Kalau iya, tentu memohon ampunlah kepada Allah, kepada Tuhan, karena ini bisa membawa bahaya luar biasa."
Berita Terkait
-
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Diibaratkan Seperti Kepala dan Peci yang Kekecilan
-
Amien Rais: Duet Jokowi - Luhut Simbol Rezim Paranoid Harus Berakhir Oktober 2024
-
Jokowi Bakal Salurkan BLT Minyak Goreng, Warganet: Bukan Solusi, Turunkan Harganya Saja!
-
5 Fakta BLT Minyak Goreng yang Diberikan Jokowi, Pedagang Gorengan Kebagian
-
3 Kriteria Penerima yang Layak Dapat BLT Minyak Goreng Rp 300 Ribu dari Jokowi
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
Terkini
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional
-
Soal Arahan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Gus Yasin: PPP Selalu Sejalan dengan Pemerintah