PKS Minta Jokowi Berani Hukum Menteri-menteri Termasuk Luhut jika Tetap Ngotot Suarakan Tunda Pemilu

Suara.com - Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid berharap segala manuver untuk merealisasikan wacana penundaan Pemilu dan masa jabatan presiden tiga periode dapat segera berhenti. Termasuk manuver yang dilakukan oleh jajaran menteri di kabinet.

"Semoga manuver-manuver untuk tiga periode atau penundaan pemilu segera berhenti," kata Hidayat kepada wartawan, Rabu (6/4/2022).

Harapan itu muncul seiring adanya penegasan dari Presiden Jokowi yang melarang para pembantunya di kabinet menyuarakan wacana tunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurut Hidayat, nantinya Jokowi benar-benar harus tegas untuk menegur atau menghukum jajaran menteri yang ngotot menyuarakan apa yang sudah dilarang. Termasuk berani menegur Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang belakangan kerap bermanuver terkait dua wacana tersebut.

Teguran dan hukuman itu, kata Hidayat juga harus diberikan kepada para relawan.

"Betul. Semua jajaran menko dan lain-lain, termasuk partai koalisi dan relawan-relawan Jokowi juga," kata Hidayat.

Sebelumnya Wakil Ketua MPR RI ini menanggapi positif larangan Presiden Jokowi kepada jajaran agar jangan lagi suara-suara penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurut Hidayat penegasan dari Jokowi seperti itu memang merupakan hal diinginkan.

"Bagus sekali. Penegasan tak bersayap seperti ini yang diharapkan," kata Hidayat.

Baca Juga: Ngabalin Minta Mahasiswa Tak Main Ancam Jokowi Soal Demo Besar, Mardani PKS: Mahasiswa Nggak Perlu Takut!

Kendati begitu, di sisi lain PKS berharap apa yang menjadi pernyataan tegas dari Jokowi itu tidak berbalik atau diralat di kemudian hari.

"Semoga tidak ada ralat dari Istana," ujarnya.

Minta Jangan Bicara Penundaan Pemilu

Diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak lagi berbicara terkait isu penundaan pemilihan umum (Pemilu) maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Alih-alih berbicara soal penundaan pemilu atau presiden tiga periode, Jokowi ingin para menteri menjelaskan soal situasi ekonomi global yang menyebabkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, pada Selasa (5/4/2022).

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi.

Jokowi meminta para menteri untuk lebih fokus bekerja dalam penanganan atas kondisi kesulitan yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, kenaikan-kenaikan harga kebutuhan pokok itu tidak terlepas dari gejolak ekonomi global.

Akibat gejolak ekonomi global tersebut kenaikan inflasi pun tidak terelakkan di sejumlah negara termasuk di Indonesia. Seperti yang terjadi di Amerika Serikat di mana kini inflasinya mencapai 7,9 persen.

Padahal biasanya inflasi di Negeri Paman Sam itu berada di bawah 1 persen. Di Uni Eropa juga mengalami kenaikan inflasi hingga 7,5 persen.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta kepada menteri untuk memiliki rasa sensitif atas apa yang tengah dirasakan oleh masyarakat saat ini. Ia sempat menyentil para menteri yang tidak memberikan penjelasan penyebab naiknya harga minyak goreng maupun harga BBM salah satunya ialah Pertamax.

"Tidak ada statement, tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah empat bulan tidak ada penjelasan apa-apa, kenapa ini terjadi, yang kedua Pertamax, menterinya juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini. Hati-hati," tuturnya.

Hal yang ia mau ialah apabila ada kebijakan kenaikan harga seperti itu, para jajarannya senantiasa menerangkan penyebabnya kepada rakyat. Ia tidak mau kalau pemerintah malah dituding masyarakat tidak bekerja sama sekali.

"Kenapa Pertamax (naik), diceritain dong pada rakyat, ada empati kita gitu loh. (Ini) enggak ada... yang berkaitan dengan energi, enggak ada. Perlu yang namanya memiliki sense of crisis yang tinggi," ujarnya.