Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak lagi berbicara terkait isu penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Menanggapi hal itu, Ketua Jokowi Mania, Imanuel Ebenezer menegaskan sikap Jokowi tersebut jadi kemenangan untuk demokrasi.
"Ini bukti presiden adalah seorang yang Demokratik. Meski beliau dikelilingi kaum oligarki kaya yang ingin mengedepankan kepentingan kelompoknya, Presiden tetap lugas menolak," kata pria yang akrab disapa Noel kepada wartawan, Rabu (6/4/2022).
Noel mengatakan, relawan Joman akan terus menjaga Jokowi agar tidak teradiasi pemikiran anti demokrasi orang orang Istana. Kalangan oligarki Istana inilah yang menjauhkan Jokowi dari rakyat.
"Jokowi harus dijaga dari pemikiran jahat. Kami kalangan sipil pro demokrasi menentang cita-cita otoritarian tersebut," tuturnya.
Noel mengungkapkan, ada banyak dampak dari pemikiran otoritarian memperpanjang masa jabatan presiden tersebut. Jika hal ini terus berlanjut hal tersebut hanya akan mengundang kontroversi.
"Ketiganya berujung kepada instabilitas yang akan menyusahkan rakyat sendiri. Jadi stop sejak sekarang wacana tersebut," tandasnya.
Diketahui, Jokowi meminta kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak lagi berbicara terkait isu penundaan pemilihan umum (Pemilu) maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Alih-alih berbicara soal penundaan pemilu atau presiden tiga periode, Jokowi ingin para menteri menjelaskan soal situasi ekonomi global yang menyebabkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok.
Baca Juga: PPP: Larangan Jokowi ke Kabinet Menteri Tegaskan Wacana Tunda Pemilu Bukan dari Presiden
Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, pada Selasa (5/4/2022).
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi.
Jokowi meminta para menteri untuk lebih fokus bekerja dalam penanganan atas kondisi kesulitan yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, kenaikan-kenaikan harga kebutuhan pokok itu tidak terlepas dari gejolak ekonomi global.
Akibat gejolak ekonomi global tersebut kenaikan inflasi pun tidak terelakkan di sejumlah negara termasuk di Indonesia. Seperti yang terjadi di Amerika Serikat di mana kini inflasinya mencapai 7,9 persen.
Padahal biasanya inflasi di Negeri Paman Sam itu berada di bawah 1 persen. Di Uni Eropa juga mengalami kenaikan inflasi hingga 7,5 persen.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta kepada menteri untuk memiliki rasa sensitif atas apa yang tengah dirasakan oleh masyarakat saat ini. Ia sempat menyentil para menteri yang tidak memberikan penjelasan penyebab naiknya harga minyak goreng maupun harga BBM salah satunya ialah Pertamax.
Berita Terkait
-
Kapan BLT Minyak Goreng Disalurkan? Jokowi Beri Jawaban Pasti
-
Pesan Jokowi Kepada Para Menteri: Beri Pernyataan Yang Berempati Kepada Rakyat
-
PPP: Larangan Jokowi ke Kabinet Menteri Tegaskan Wacana Tunda Pemilu Bukan dari Presiden
-
Alasan Harga Pertamax Naik Jadi Rp 12.500 Per Liter, Ini Penjelasan Presiden Jokowi
-
Puji Amien Rais, Pengamat Bongkar Skenario Jokowi Tiga Periode di Pilpres 2024
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan
-
Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi
-
Filosofi Jersey Soekarno Run 2026: Mengusung Semangat Berdikari dan Simbol Perjuangan
-
Golkar Dukung Prabowo Masuk Dewan Perdamaian Gaza: Politik Bebas Aktif, Mengalir tapi Tidak Hanyut
-
Dicecar Polisi 63 Pertanyaan Terkait Kasus Mens Rea, Pandji Bantah Tuduhan Penistaan Agama
-
Rayakan HUT ke-18 Partai Secara Sederhana, Sejumlah Elite Gerindra Mulai Berdatangan ke Kertanegara
-
Petaka di Jalur Besi Tanah Sareal: Warga Penjaga Palang Pintu Tergeletak Usai Tertemper Kereta
-
Sambut Praja IPDN, Wamendagri Bima Arya Tekankan Fokus Pemulihan Permukiman Warga Aceh Tamiang