Suara.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani berharap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) serius meminta pembantunya di kabinet agar tidak lagi berbicara mengenai penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurutnya, rakyat akan terus memonitor dan mencermati secara seksama terkait keseriusan.
"Kita berharap pernyataan Pak Jokowi kali ini benar-benar serius, sehingga menghentikan segala kegaduhan politik yang terjadi dan pemerintah benar-benar fokus bekerja menunaikan segala janji di waktu yang tersisa ini," kata Kamhar kepada wartawan, Rabu (6/4/2022).
Kamhar mengatakan, para pembantu presiden atau menteri-menteri harus sungguh-sungguh mematuhi perintah Jokowi tersebut yang meminta menghentikan isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.
"Kita berharap pernyataan ini sungguh-sungguh dan benar-benar dipatuhi para pembantunya untuk menghentikan wacana dan manuver-manuver politik, termasuk pengkondisian kelompok-kelompok tertentu untuk mendeklarasikan dan mengampanyekan wacana presdien tiga periode," ungkapnya.
Menurutnya, masyarakat akan mengawasi keseriusan Jokowi tersebut.
Ia juga mengungkit pernyataan serupa yang pernah disampaikan pemerintah, namun wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden malah berkembang.
"Publik tentunya akan memonitor dan mencermati dengan seksama keseriusan dari pernyataan Presiden Jokowi ini, mengingat pernyataan serupa pernah disampaikannya pada tahun 2021 yang lalu," katanya.
"Bukannya surut wacana ini, sebaliknya makin kesini yang menyuarakan malah semakin terang-terangan adalah pembantu-pembantu terdekatnya. Tiga Ketum Parpol koalisi dan Menteri Investasi yang terbaca publik di bawah orkestrasi Menko Marves LBP," ujarnya.
Baca Juga: PAN Endus Ada Latar Belakang Politik di Balik Perintah Jokowi yang Tutup Pintu Penundaan Pemilu
Lebih lanjut, Kamhar mengatakan, ke depan tidak perlu lagi ada kontroversi. Apalagi, kekinian rakyat sedang kesusahan.
"Semakin kesini rakyat semakin susah akibat harga pangan dan berbagai kebutuhan lainnya yang melambung tinggi," katanya.
Untuk diketahui, Jokowi meminta kepada seluruh menteri di jajaran Kabinet Indonesia Maju tidak lagi berbicara terkait isu penundaan pemilihan umum (Pemilu) maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Alih-alih berbicara soal penundaan pemilu atau presiden tiga periode, Jokowi ingin para menteri menjelaskan soal situasi ekonomi global yang menyebabkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok.
Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, pada Selasa (5/4/2022).
"Jangan sampai, ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Donald Trump Makin Berani! Ketua The Fed Jerome Powell Dihadapkan Kasus Kriminal
-
Gegara Bobby Nasution Tak Dipanggil, Boyamin MAKI Temui Dewas KPK Bawa Bukti Rekaman Sidang
-
PDIP Desak Reformasi Total Polri: Hapus Dwifungsi dan Perkuat Pengawasan Eksternal
-
Tutup Rakernas I, PDIP Resmi Tegaskan Posisinya Sebagai Partai Penyeimbang: Kawal Pemerintahan
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono