Suara.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani berharap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) serius meminta pembantunya di kabinet agar tidak lagi berbicara mengenai penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurutnya, rakyat akan terus memonitor dan mencermati secara seksama terkait keseriusan.
"Kita berharap pernyataan Pak Jokowi kali ini benar-benar serius, sehingga menghentikan segala kegaduhan politik yang terjadi dan pemerintah benar-benar fokus bekerja menunaikan segala janji di waktu yang tersisa ini," kata Kamhar kepada wartawan, Rabu (6/4/2022).
Kamhar mengatakan, para pembantu presiden atau menteri-menteri harus sungguh-sungguh mematuhi perintah Jokowi tersebut yang meminta menghentikan isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.
"Kita berharap pernyataan ini sungguh-sungguh dan benar-benar dipatuhi para pembantunya untuk menghentikan wacana dan manuver-manuver politik, termasuk pengkondisian kelompok-kelompok tertentu untuk mendeklarasikan dan mengampanyekan wacana presdien tiga periode," ungkapnya.
Menurutnya, masyarakat akan mengawasi keseriusan Jokowi tersebut.
Ia juga mengungkit pernyataan serupa yang pernah disampaikan pemerintah, namun wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden malah berkembang.
"Publik tentunya akan memonitor dan mencermati dengan seksama keseriusan dari pernyataan Presiden Jokowi ini, mengingat pernyataan serupa pernah disampaikannya pada tahun 2021 yang lalu," katanya.
"Bukannya surut wacana ini, sebaliknya makin kesini yang menyuarakan malah semakin terang-terangan adalah pembantu-pembantu terdekatnya. Tiga Ketum Parpol koalisi dan Menteri Investasi yang terbaca publik di bawah orkestrasi Menko Marves LBP," ujarnya.
Baca Juga: PAN Endus Ada Latar Belakang Politik di Balik Perintah Jokowi yang Tutup Pintu Penundaan Pemilu
Lebih lanjut, Kamhar mengatakan, ke depan tidak perlu lagi ada kontroversi. Apalagi, kekinian rakyat sedang kesusahan.
"Semakin kesini rakyat semakin susah akibat harga pangan dan berbagai kebutuhan lainnya yang melambung tinggi," katanya.
Untuk diketahui, Jokowi meminta kepada seluruh menteri di jajaran Kabinet Indonesia Maju tidak lagi berbicara terkait isu penundaan pemilihan umum (Pemilu) maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Alih-alih berbicara soal penundaan pemilu atau presiden tiga periode, Jokowi ingin para menteri menjelaskan soal situasi ekonomi global yang menyebabkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok.
Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, pada Selasa (5/4/2022).
"Jangan sampai, ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global
-
Puji Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, BGN Puji Jateng Paling Siap Jalankan Program Gizi Nasional
-
Jokowi 'Dikepung' Politik? Rocky Gerung Bongkar Alasan di Balik Manuver Prabowo-Gibran 2029
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan