Suara.com - Pengamat Politik Mochtar Pabottingi meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tegas mengatakan bahwa isu penundaan Pemilu atau perpanjangan jabatan presiden tiga periode adalah sesuatu yang sangat berbahaya.
Menurut Mochtar, pernyataan Jokowi bukan hanya melarang menterinya berbicara soal isu penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan tiga periode, namun ia meminta harus berbicara tegas.
"Saya ingin mengingatkan kepada presiden, presiden harus tahu bahwa bukan sekedar mengatakan jangan lah bicara menteri, presiden harus jelas, tegas mengatakan ini sangat berbahaya," ujar Mochtar dalam acara diskusi di Kompas TV, Rabu (6/4/2022) malam.
"Saya minta Presiden melakukan itu secara jantan, begini-begini harus tegas," sambungnya
Mochtar menegaskan isu penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan tiga periode sangat berbahaya.
Bahkan ia mengibaratkan isu tersebut seperti jalan tol menuju negara gagal.
"Berbahayanya bicara mengenai penundaan Pemilu dan perpanjangan tiga periode ini adalah sesuatu yang sangat sudah saya katakan beberapa waktu lalu bahwa ini bisa merupakan jalan tol menuju negara gagal," papar Mochtar.
Mochtar menilai, jika Jokowi tiga periode benar terealisasi, ia khawatir akan terjadi perpecahan pada bangsa Indonesia. Artinya negara bisa gagal total.
"Kalau sampai terjadi sesuatu karena ini dilepas jadi tiga periode dan terjadi perpecahan pada bangsa kita, negara kita bisa gagal total. Kalau negara gagal total itu berati bubar, kalau bubar itu risikonya adalah maaf, kata amit-amit berlindung kepada Allah, perang saudara," katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak lagi berbicara terkait isu penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Alih-alih berbicara soal penundaan Pemilu atau presiden tiga periode, Jokowi ingin para menteri menjelaskan soal situasi ekonomi global yang menyebabkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok.
Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, pada Selasa (5/4/2022).
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing