Suara.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan mempertanyakan komitmen pemerintah untuk mengatasi bencana alam akibat perubahan iklim. Terkait hal itu, politikus PKS ini menantang agar pemerintah berani menghentikan proyek-proyak yang memicu kerusakan lingkungan.
Johan awalnya menyoroti besaran anggaran untuk ketahanan bencana dan perubahan iklim sangatlah kecil, yakni hanya 2,3 persen dari total belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebesar Rp 11,22 triliun.
Johan menyebut hal ini membuktikan bahwa pemerintah tidak serius dalam menangani dampak perubahan iklim.
“Hal ini patut dipertanyakan karena negara kita merupakan kawasan rawan bencana dan pasti diperlukan anggaran yang memadai untuk menahan laju perubahan iklim” kata Johan, Rabu (6/4/2022).
Dia menyebut belanja utama KLHK diperuntukkan dengan tujuan untuk penurunan laju deforestasi dan menjaga kondisi lingkungan pada toleransi yang dibutuhkan, namun pada porsi anggaran sangat tidak memadai.
“Saya minta KLHK lebih serius melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di berbagai provinsi, demikian juga komitmen untuk membentuk 20.000 kampung iklim untuk penguatan aksi lokal pengendalian perubahan iklim," ujarnya.
Politisi PKS ini menyayangkan kecilnya porsi anggaran untuk ketahanan bencana dan perubahan iklim padahal menurutnya negara harus memiliki kewaspadaan sebagai daerah rawan bencana yang diperparah dengan perubahan iklim yang akan menambah jumlah kejadian bencana.
“Saya mendorong KLHK menyiapkan anggaran yang memadai untuk mencegah dan menangani bencana serta menahan laju perubahan iklim” ucap Johan.
Dia juga menyoroti soal pentingnya pengawasan ketika kelestarian dan produktivitas digabung dalam satu tema pembangunan LHK yaitu produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia.
Baca Juga: Libur Lebaran Ditambah Cuti Bersama, Ketua DPR Ingatkan Pemda Antisipasi Keramaian di Tempat Wisata
Menurutnya saat ini oligarki telah menguasai dan mengatur pembangunan, sehingga harus ada sistem pengawasan ketat untuk memastikan hutan tetap lestari dan produktivitas hutan bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.
“Saya minta pemerintah berani menghentikan berbagai proyek yang akan merusak kawasan hutan secara masif yang berujung pada bencana ekologis, ancaman deforestasi harus selalu dipertimbangkan dalam setiap kebijakan pembangunan demi masa masa depan kehidupan dan tanah air negara kita."
Berita Terkait
-
Libur Lebaran Ditambah Cuti Bersama, Ketua DPR Ingatkan Pemda Antisipasi Keramaian di Tempat Wisata
-
Panja Vaksin DPR: Pemerintah Berdosa jika Tak Berikan Vaksin Halal ke Masyarakat
-
Geram! Pimpinan DPR: Harus Diadang, Tak Boleh Malaysia Mengklaim Reog karena Ini Budaya Kita!
-
Ibunda Adam Deni Datangi Rumah Ahmad Sahroni, Sebut Mau Bersujud Asal Bisa Damai
Terpopuler
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
- Ini 5 Shio Paling Beruntung di Bulan Oktober 2025, Kamu Termasuk?
- Rumah Tangga Deddy Corbuzier dan Sabrina Diisukan Retak, Dulu Pacaran Diam-Diam Tanpa Restu Orangtua
- 5 Promo Asus ROG Xbox Ally yang Tidak Boleh Dilewatkan Para Gamer
Pilihan
-
Bahlil Vs Purbaya soal Data Subsidi LPG 3 Kg, Pernah Disinggung Sri Mulyani
-
3 Rekomendasi HP 1 Jutaan Baterai Besar Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Menkeu Purbaya Pernah Minta Pertamina Bikin 7 Kilang Baru, Bukan Justru Dibakar
-
Dapur MBG di Agam Dihentikan Sementara, Buntut Puluhan Pelajar Diduga Keracunan Makanan!
-
Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
Terkini
-
Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Ambruk, DPR Sebut Konstruksi Bangunan Tak Ideal
-
Viral di MRT, Lansia 73 Tahun Ini Ditangkap dan Punya 23 Kasus Kriminal
-
Bukan Bjorka Asli! Polisi Bekuk Pemuda Minahasa Usai yang Klaim 4,9 Juta Data Nasabah Bank
-
Jejaring Penyuap Eks Ketua DPRD Jatim dalam Kasus Dana Hibah Pokmas Mulai 'Diangkut' KPK
-
'Ruangnya Dibuka Seluas-luasnya': DPR Respons Positif Usulan Sistem Pemilu dari Perludem
-
Cara Makan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi di Warung Penyetan Jadi Gunjingan
-
Habis Kesabaran, KPK Ancam Jemput Paksa Rektor USU yang Mangkir Pemeriksaan
-
Pegang iPhone 17 Pro Max Saat Jumpa Pers, Brigjen Ade Ary Tuai Pro-Kontra di Media Sosial
-
'Spill' dari Senayan, Anggota DPR Pastikan Pembahasan Revisi UU Pemilu Sudah Jalan
-
Guyonan Dasco: Yang Sukses Selesaikan Masalah Agraria Bisa Jadi Cawapres