Amnesty dan HRW Sebut Warga Tigray Jadi Sasaran Kejahatan Kemanusiaan

Seorang petani berusia 63 tahun dari desa Division mengatakan kepada kelompok hak asasi bahwa dia menyaksikan sekelompok pria menghancurkan rumahnya.

Salah satu pria mengatakan kepadanya: "Ini bukan tanah Anda. Anda tidak punya apa-apa untuk diklaim di sini." Penduduk Tigray yang tidak berhasil meninggalkan wilayah itu kemudian ditangkap untuk menghadapi penahanan jangka panjang dan pelecehan di fasilitas yang penuh sesak, kata laporan itu.

Amnesty International dan Human Rights Watch mengatakan mereka yakin ribuan warga Tigray masih ditahan dalam kondisi yang mengancam jiwa hingga hari ini.

Menurut laporan tersebut, milisi Amhara juga telah menangkap dan menahan penduduk lokal kota Adi Goshu.

Anggota Pasukan Khusus Amhara disebut telah mengumpulkan dan mengeksekusi sekitar 60 orang Tigray di tepi Sungai Tekeze.

Menurut keterangan saksi, beberapa orang yang selamat meyakini pembunuhan itu adalah serangan balas dendam setelah pasukan Amhara menderita kerugian besar selama pertempuran dengan pasukan Tigray malam sebelumnya.

"Ketika mereka menembaki kami, saya jatuh terlebih dahulu, dan kemudian saya melihat juga ketika yang lain di depan saya tertembak dan jatuh," kata seorang korban selamat berusia 74 tahun yang dikutip dalam laporan tersebut.

"Dan orang-orang di belakangku jatuh menimpaku ... Setelah itu, mereka berkata, 'Orang Tigray tidak mudah mati, tembak lagi'."

Siapa dalang di balik kampanye 'pembersihan etnis'?

Baca Juga: Tigray Ikuti Etiopia Sepakati Gencatan Senjata Kemanusiaan

Laporan tersebut secara khusus menyebutkan otoritas lokal di wilayah Amhara sebagai kekuatan utama yang mendorong dugaan kampanye pembersihan etnis di wilayah Tigray Barat.

"Laporan kami menemukan bahwa kampanye pembersihan etnis dipimpin oleh administrator pasukan pemerintah daerah Amhara dan pasukan pemerintah federal Etiopia," kata Bader.

Dia juga menjelaskan bahwa temuan mereka menemukan keterlibatan beberapa pasukan Eritrea dalam beberapa penangkapan massal warga sipil Tigray.

Amnesty International dan Human Rights Watch menyerukan pejabat tinggi yang memimpin kampanye pembersihan etnis untuk dibawa ke pengadilan dan dihukum karena melanggar hukum humaniter internasional.

Pejabat Etiopia membantah klaim itu Laporan itu juga mengatakan baik pasukan federal Etiopia dan otoritas Amhara telah membantah tuduhan pembersihan etnis di Tigray Barat. Human Rights Watch dan Amnesty International menyerukan kepada pemerintah federal Etiopia dan mitra internasional dan regionalnya untuk mengambil langkah nyata untuk melindungi semua komunitas di Tigray Barat.

"Pemerintah yang peduli perlu membantu mengakhiri kampanye pembersihan etnis, memastikan bahwa orang Tigray dapat kembali ke rumah dengan aman dan sukarela, dan melakukan upaya bersama untuk mendapatkan keadilan atas kejahatan keji ini," kata Agnes Callamard, Sekretaris Jenderal Amnesty International, dalam sebuah pernyataan.

Pada 24 Maret lalu, pemerintah mengumumkan gencatan senjata kemanusiaan. Kelompok hak asasi mengatakan terlepas dari keputusan itu, otoritas federal dan regional Etiopia harus mengizinkan bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, independen, dan berkelanjutan. (ha/pkp)