Suara.com - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menilai bahwa kekinian rakyat membutuhkan perubahan dan perbaikan dari kinerja pemerintah. Bukan melihat Presiden Joko Widodo atau Jokowi marah-marah kepada para menteri-menterinya.
"Pertama, yang rakyat Indonesia butuhkan adalah perubahan dan perbaikan kinerja dari pemerintahan Joko Widodo yang berdampak nyata pada kehidupan sehari-hari rakyat. Bukan aksi-aksi yang menimbulkan kehebohan dan terkesan mencari sensasi belaka, tanpa ada perubahan secara signifikan dalam substansi kebijakan maupun kinerja," kata Herzaky kepada wartawan, Jumat (8/4/2022).
Menurutnya, kekinian butuh minyak goreng dan bahan pokok yang tersedia, dan tentunya dengan harga terjangkau. Ia mengatakan, percuma jika hanya marah tanpa adanya solusi.
"Kalau semprot sana-sini, tanpa ada perubahan dan solusi atas kesulitan yang dihadapi rakyat, ya, buat apa? Kedua, aksi semprot dan teguran presiden kepada para menterinya yang diumbar ke publik, membuat rakyat melihatnya Presiden sedang menyalahkan para pembantunya," tuturnya.
Herzaky menilai, Jokowi pernah menjelaskan jika para menterinya tidak punya visi dan misi, yang ada hanya visi misi presiden. Atas dasar itu artinya semua kegagalan dan keberhasilan pemerintahan saat ini, adalah tanggung jawab Presiden.
"Apakah ini menunjukkan Bapak Presiden sudah tidak bisa mengontrol para menterinya lagi? Sehingga perlu menunjukkan kemarahan di depan publik, agar mendapatkan dukungan publik untuk menegur menterinya?," ungkapnya.
Lebih lanjut, Herzaky justru mempertanyakan dan merasa curiga ada yang membuat Jokowi merasa seperti tersandera.
"Atau, jangan-jangan, ada sesuatu yang membuat Presiden tersandera? Tidak bisa mengganti para menteri atau pembantunya yang dirasa beliau tidak berkinerja baik?" tanya Herzaky.
Menteri Dilarang Koar-koar Tunda Pemilu
Baca Juga: Soroti Wacana Presiden 3 Periode, Jokowi Diprediksi Bakal Lengser Sebelum 2024
Diketahui, Jokowi meminta kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak lagi berbicara terkait isu penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Alih-alih berbicara soal penundaan pemilu atau presiden tiga periode, Jokowi ingin para menteri menjelaskan soal situasi ekonomi global yang menyebabkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok.
Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, pada Selasa (5/4/2022).
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi.
Jokowi meminta para menteri untuk lebih fokus bekerja dalam penanganan atas kondisi kesulitan yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, kenaikan-kenaikan harga kebutuhan pokok itu tidak terlepas dari gejolak ekonomi global.
Akibat gejolak ekonomi global tersebut kenaikan inflasi pun tidak terelakkan di sejumlah negara termasuk di Indonesia. Seperti yang terjadi di Amerika Serikat di mana kini inflasinya mencapai 7,9 persen.
Berita Terkait
-
Soroti Wacana Presiden 3 Periode, Jokowi Diprediksi Bakal Lengser Sebelum 2024
-
Jokowi Teken Perpres 50 Tahun 2022, Isinya Gaji Pejabat Administrasi Jadi Fungsional Tidak Bakal Berkurang
-
Jokowi Disuruh PDIP Contoh Soeharto saat Pilih Menteri: Jangan Asal Prat Pret!
-
Usman Ditangkap saat Demo Jokowi Sambil Bentangkan Kain Kafan, Petinggi KAMI: Itu Ekspresi Dijamin UU!
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
Terkini
-
Respons Istana soal Beredar Perpres Tugas TNI Atasi Terorisme
-
Aceh Masih 'Lumpuh', Status Tanggap Darurat Bencana Diperpanjang Hingga 22 Januari
-
Rekrutmen TNI AD 2026: Jadwal, Syarat Pendidikan, Batas Usia, dan Ketentuan Fisik
-
Jaksa Incar Aset Mewah Nadiem, Izin Sita Tanah-Bangunan di Dharmawangsa Diajukan ke Hakim
-
Anggota DPRD DKI Minta Bank Jakarta Benahi Keamanan Siber Sebelum IPO 2027
-
Pulang Nongkrong Ditangkap Polisi, Orang Tua Terdakwa Demo Berharap Bisa Idul Fitri Bersama Anak
-
Niat Kencan Berujung Petaka: AP Dituntut 1 Tahun Bui, Diduga Korban Salah Tangkap Demo Agustus
-
Momen Gibran Kasih Perintah Gubernur Kalsel di Depan Warga: Tolong Aspirasi Mahasiswa Diselesaikan
-
Lobi Prabowo-SBY Bikin Demokrat Ubah Sikap Soal Pilkada? Ini Kata Gerindra
-
Pilkada Lewat DPRD Bukan Cuma Hemat Biaya, Populi Center: Ini 4 Syarat Beratnya