Suara.com - Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid menilai pernyataan Presiden Jokowi lebih tegas dan maju karena telah memastikan pelaksanaan Pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024. Namun begitu, menurut Hidayat kepastian penyelenggaran Pemilu itu belum memuaskan tuntutan publik.
Hidayat berujar pernyataan Jokowi bisa dipandang lebih tegas bila melihat alur dari pernyataan-pernyatana sebelumnya. Apalagi jika mengingat pernyataan Jokowi yang sempat mengambang ketika ditanya soal penundana Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden atau presiden tiga periode.
Ia melihat tidak ada ketegasan Jokowi menyikapi wacana itu pada awal-awal kemunculan. Jokowi hanya menyatakan tidak melarang lantaran bagian demokrasi.
Tetapi pada dua pernyataan belakang dalam rapat, Hidayat melihat mulai ada perubahan sikap dari Jokowi. Pertama, Jokowi melarang menteri-menteri bicara soal wacana tunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dan kedua ia memastikan pelaksanaan Pemilu.
"Nah itu jelas lebih maju ya, lebih tegas ketimbang beliau mengatakan tidak bisa melarang karena demokrasi," kata Hidayat dihubungi, Senin (11/4/2022).
Namun begitu, Hidayat memandang perlu ada ketegasan lebih lagi dari Jokowi untuk menyatakan penolakannya langsung terhadap dua wacana tersebut. Sebab hal itu yang kemudian menjadi tuntutan publik, termasuk tuntutan mahasiswa yang berencana melalukak aksi pada hari ini.
"Sekalipun tetap saja sesungguhnya yang diharapkan oleh publik termasuk rekan-rekan mahasiswa dalam demonya itu adalah pernyataan langsung dari Pak Jokowi bahwa beliau menolak penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden," tutur Hidayat.
"Jadi kalau ini yang dimaksud maka pernyataan Jokowi kemarin itu belum memenuhi tuntutan ini (mahasiswa)."
Pastikan Pemilu Tetap 2024
Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan Pemilu tetap akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Ia meminta segala pihak tidak memunculkan spekulasi perpanjangan jabatan kepemimpinannya.
Hal tersebut ditegaskannya saat memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas tentang persiapan pemilu dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 bersama jajarannya di Istana Kepresidenan Bogor pada Minggu (10/4/2022).
Dalam arahan tersebut, Jokowi meminta jajarannya menyampaikan kepada publik jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak sudah ditetapkan. Tujuannya, agar tidak muncul isu lain seperti adanya upaya penundaan pemilu di masyarakat.
"Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan Presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode," ujarnya.
"Karena jelas, bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024, sudah jelas semuanya," tambahnya menjelaskan.
Menurut Jokowi, tahapan pemilu tahun 2024 sudah akan dimulai di pertengahan bulan Juni 2022. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) yang menyebut bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.
Berita Terkait
-
Akun Mahasiswa Dibajak Jelang Demo 11 April, TII Ungkit soal TWK KPK hingga Wadas: Tak Pernah Terungkap Siapa Pelakunya!
-
Menyusup Demo BEM SI di DPR, Belasan Pemuda yang Nyamar jadi Mahasiswa Ditangkap Polisi
-
Pakai Seragam STM Diduga Mau Ikut Demo 11 April, Seorang Pemuda Diamankan Aparat di Depan Gedung DPR
-
Tepis Kabar Dalangi Aksi Mahasiswa 11 April, Hamdan Zoelva: Info Menyesatkan dan Tak Bertanggung Jawab!
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing