Suara.com - Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada Senin (11/4/2022) mengungkapkan, bahwa perempuan dan anak-anak Ukraina berisiko tinggi mengalami kekerasan seksual, pemerkosaan dan perdagangan manusia, seiring semakin banyaknya laporan mengenai kasus-kasus tersebut.
“Tuduhan-tuduhan ini harus diselidiki secara independen untuk menjamin keadilan dan keterbukaan,” kata Direktur Eksekutif U.N. Women, Sima Bahous, kepada Dewan Keamanan PBB.
“Kombinasi perpindahan massal dan kehadiran massif mereka yang menjalani wajib militer serta tentara bayaran, dan juga kebrutalan terhadap warga sipil Ukraina, telah memberi peringatan.”
Bahous, yang baru kembali dari misi ke Moldova, mengatakan risiko perdagangan manusia juga meningkat, karena orang-orang menjadi lebih putus asa untuk bisa melarikan diri dari perang di Ukraina.
“Yang paling beresiko adalah perempuan muda dan para remaja tanpa pendamping,” ungkapnya. “Saya menyerukan semua negara untuk meningkatkan upaya memerangi perdagangan manusia dan memuji semua negara yang telah menampung para pengungsi Ukraina atas kerja sama dalam melakukan tindakan pencegahan.”
Ia menyerukan para donor untuk mendukung negara-negara, termasuk Moldova, yang telah menerima lebih dari 400.000 pengungsi, agar mereka dapat memantau penyeberangan perbatasan dan mendukung para korban.
Kateryna Cherepakha, presiden organisasi masyarakat sipil Ukraina, La Strada-Ukraine, menyampaikan penjelasan singkat secara virtual. Ia mengatakan tentara Rusia menggunakan kekerasan dan pemerkosaan sebagai senjata perang.
Ia mengatakan bahwa organisasinya memiliki kesaksian kredibel dari sekitar selusin perempuan dan gadis yang diperkosa di daerah-daerah yang sempat diduduki Rusia.
“Diperkosa oleh sekelompok penjajah, bahkan berulang kali, dengan ancaman nyawa para penyintas, anak-anak mereka, anggota keluarga mereka, di hadapan anggota keluarga dan orang lain,” ungkapnya.
Baca Juga: Khotbah Kepala Gereja Ortodoks Rusia, Serukan Dukungan Invasi Di Ukraina
Ia mengatakan bahwa para penyintas sangat trauma, takut akan keselamatan mereka dan kesulitan membicarakan serangan seksual yang dialami.
“Mereka membutuhkan dukungan, terapi, dan penyembuhan terlebih dahulu,” kata Cherepakha.
Lebih dari 4,5 juta orang telah meninggalkan Ukraina sejak Rusia menginvasi negara itu 24 Februari lalu. Hampir 90 persen di antaranya adalah perempuan dan anak-anak. Sekitar 7,1 juta orang lainnya terlunta-lunta di dalam negeri.
Badan anak PBB, UNICEF, mengatakan bahwa lebih dari 7 juta orang usia sekolah berhenti sekolah – 5,7 juta di antaranya adalah anak usia sekolah, sementara 1,5 juta lainnya mahasiswa.
Yang lebih parah lagi, PBB telah memverifikasi pembunuhan terhadap 142 anak, sementara 229 anak lainnya terluka.
Wakil duta besar Rusia untuk PBB mengatakan kepada dewan bahwa pemerintahan negaranya “tidak berperang melawan penduduk sipil.” Ia kembali menyebut bahwa tuduhan terhadap Rusia merupakan bagian dari perang informasi “intens” yang ditujukan terhadap Moskow.
Berita Terkait
-
Konflik Berlanjut, Presiden Ukraina Minta Bantuan Militer Korea Selatan
-
Ibu Dan Anak Asal Rusia Overstay 956 Hari di Bali Setelah Suaminya Menghilang
-
Ada Investor Palestina dan Rusia dalam IPO GoTo, Komisaris BEI: Kapitalisasi Besar
-
Ukraina Lacak Tentara Rusia Pakai Fitur Find My Apple
-
Soroti Situasi Ukraina di Depan Menlu Kanada, Menteri Retno: Seruan Indonesia Hentikan Perang Sekarang!
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun