Suara.com - Politikus PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus ikut mengomentari soal klaim big data Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Deddy Yevri secara terang-terangan menyebut big data yang diklaim oleh Luhut adalah sebuah kebohongan besar.
"Bagi saya klaim big data ratusan juta itu sampah. Tidak lebih dari sebuah kebohongan besar yang buat untuk mendukung hasrat politik yang berlebihan," kata Deddy, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Kamis (14/4/2022).
Deddy yakin bahwa big data tersebut tidak akan dibuka oleh Luhut, bahkan sampai kiamat sekalipun.
Pasalnya, menurut Deddy, big data yang diklaim Luhut tersebut hanyalah omong kosong belaka.
"Saya yakin data yang dipegang Luhut pepesan kosong belaka," tandasnya.
Sejak awal Deddy mengaku ragu dengan adanya big data yang diklaim Luhut.
Sebab, secara metodologi big data yang diklaim tersebut lemah. Sementara secara ilmiah sulit dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, akan sulit membayangkan bagaimana melakukan sampling, analisis, pembobotan, menarik kesimpulan untuk data sebesar itu.
Baca Juga: Pengamat Sebut Kalau SBY Juga Pernah 'Digoda' untuk Lanjutkan 3 Periode
Lebih lanjut, Deddy menjelaskan akan mungkin bisa dipercaya apabila menggunakan artifisial intelligent atau algoritma tertentu yang menangkap kata 3 periode di media sosial.
Namun demikian, hasil yang didapat pasti bias, margin of error tinggi dan sama sekali tidak bisa dijadikan bahan untuk menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tak hanya itu, Luhut juga seharusnya memenuhi tuntutan mahasiswa BEM UI untuk membuka big data pemilu.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi.
"Karena Luhut pejabat publik, maka Luhut harus menjawab soal data itu ke publik. Jangan bersembunyi dengan alasan dia berhak untuk tidak buka ke publik," ungkapnya.
Pasalnya, jika tidak membuka big data pemilu maka Luhut bisa saja dianggap menyebarkan hoaks.
Berita Terkait
-
Mendagri Tegaskan Pemilu 2024 Digelar Sesuai Jadwal pada 14 Februari dan 27 November untuk Pilkada
-
Pengamat Sebut Kalau SBY Juga Pernah 'Digoda' untuk Lanjutkan 3 Periode
-
Dipastikan Jokowi, Ditegaskan DPR: Pemilu Serentak Tetap di 2024
-
Begini Respons Anak dan Menantu Jokowi soal Wacana Presiden 3 Periode
-
Kemendagri: Arahan Jokowi Tegas Pemilu 14 Februari 2024
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
Terkini
-
Terjebak Kobaran Api, Lima Orang Tewas dalam Kebakaran Rumah di Penjaringan
-
SPPG, Infrastruktur Baru yang Menghubungkan Negara dengan Kehidupan Sehari-Hari Anak Indonesia
-
Jaksa Kejati Banten Terjaring OTT KPK, Diduga Peras WNA Korea Selatan Rp 2,4 Miliar
-
6 Fakta Wali Kota Medan Kembalikan 30 Ton Beras Bantuan UEA, Nomor 6 Jadi Alasan Utama
-
Cas Mobil Listrik Berujung Maut, 5 Nyawa Melayang dalam Kebakaran di Teluk Gong
-
Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih, Mendagri Tito Minta Maaf
-
Menko PMK Pratikno: Dana LPDP Harus Perkuat Riset dan Ekosistem Pendidikan Nasional
-
OTT KPK di Bekasi, Bupati Ade Kuswara dan Ayahnya Disebut Ikut Diamankan
-
Gurita Harta Rp79 M Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang yang Kena OTT KPK, dari 31 Tanah ke Mustang
-
SPPG Dibangun dengan Konsep One-Flow Direction dan Sistem Cold Chain Modern