7 Pejabat Disebut 'Pengkhianat Demokrasi', Ada Nama Luhut Binsar Pandjaitan

Suara.com - Wacana penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode terus mencuat di ruang publik.

Wacana tersebut menimbulkan pro kontra dan ramai dibahas oleh warganet di media sosial. Bagi yang pro menyatakan penundaan pemilu dibutuhkan karena pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia saat ini belum selesai.

Sehingga pemerintah membutuhkan waktu tambahan untuk memulihkan kondisi perekonomian, sebelum melangkah ke pemilihan umum.

Sementara kelompok yang kontra menyatakan, penundaan pemilu bertentangan dengan konstitusi dan sarat dengan kepentingan elit politik.

Dan baru-baru ini, LSM KontraS, melalui akun twitternya, merilis tujuh nama petinggi politik Indonesia yang mengusung wacana penundaan pemilu.

Tak tanggung-tanggung, dalam unggahannya, KontraS menyematkan tagar #PenjahatDemokrasi bagi pengusung wacana tersebut.

“Mereka yang menyebut wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan/atau penundaan pemilu. #PenjahatDemokrasi,” begitu tulis akun twitter @KontraS pada Kamis (14/4/2022).

Dalam unggahannya tersebut, Kontras menyebut ada tujuh nama pejabat publik yang secara terang-terangan mengusung wacana penundaan pemilu.

Mereka terdiri dari kalangan menteri, anggota DPR RI dan petinggi partai politik. Dan berikut adalah ke tujuh nama tersebut.

Baca Juga: Isu Big Data dan Jokowi Tiga Periode Diprediksi Bakal Panaskan Situasi Tahapan Pemilu 2024

1.       Luhut Binsar Pandjaitan

Luhut Binsar Pandjaitan saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi. Dalam beberapa kesempatan, ia getol menyuarakan wacana penundaan pemilu, termasuk di channel YouTube Deddy Corbuzier, beberapa waktu lalu.

Luhut mengklaim memiliki data terkait jumlah rakyat Indonesia yang menginginkan penundaan pemilu. Ia bahkan menyebut angka, yakni sekitar 110 juta orang.

2.       Tito Karnavian

Mantan Kapolri ini kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Ia pernah melontarkan pernyataan mendukung penundaan pemilu, dengan mengatakan bahwa wacana tersebut bisa saja dilakukan dengan mengamandemen UUD 1945.

3.       Bahlil Lahadalia