7 Pejabat Disebut 'Pengkhianat Demokrasi', Ada Nama Luhut Binsar Pandjaitan

Suara.com - Wacana penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode terus mencuat di ruang publik.

Wacana tersebut menimbulkan pro kontra dan ramai dibahas oleh warganet di media sosial. Bagi yang pro menyatakan penundaan pemilu dibutuhkan karena pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia saat ini belum selesai.

Sehingga pemerintah membutuhkan waktu tambahan untuk memulihkan kondisi perekonomian, sebelum melangkah ke pemilihan umum.

Sementara kelompok yang kontra menyatakan, penundaan pemilu bertentangan dengan konstitusi dan sarat dengan kepentingan elit politik.

Dan baru-baru ini, LSM KontraS, melalui akun twitternya, merilis tujuh nama petinggi politik Indonesia yang mengusung wacana penundaan pemilu.

Tak tanggung-tanggung, dalam unggahannya, KontraS menyematkan tagar #PenjahatDemokrasi bagi pengusung wacana tersebut.

“Mereka yang menyebut wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan/atau penundaan pemilu. #PenjahatDemokrasi,” begitu tulis akun twitter @KontraS pada Kamis (14/4/2022).

Dalam unggahannya tersebut, Kontras menyebut ada tujuh nama pejabat publik yang secara terang-terangan mengusung wacana penundaan pemilu.

Mereka terdiri dari kalangan menteri, anggota DPR RI dan petinggi partai politik. Dan berikut adalah ke tujuh nama tersebut.

Baca Juga: Isu Big Data dan Jokowi Tiga Periode Diprediksi Bakal Panaskan Situasi Tahapan Pemilu 2024

1.       Luhut Binsar Pandjaitan

Luhut Binsar Pandjaitan saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi. Dalam beberapa kesempatan, ia getol menyuarakan wacana penundaan pemilu, termasuk di channel YouTube Deddy Corbuzier, beberapa waktu lalu.

Luhut mengklaim memiliki data terkait jumlah rakyat Indonesia yang menginginkan penundaan pemilu. Ia bahkan menyebut angka, yakni sekitar 110 juta orang.

2.       Tito Karnavian

Mantan Kapolri ini kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Ia pernah melontarkan pernyataan mendukung penundaan pemilu, dengan mengatakan bahwa wacana tersebut bisa saja dilakukan dengan mengamandemen UUD 1945.

3.       Bahlil Lahadalia

Awal januari lalu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pernah menyatakan dukungannya terhadap wacana penundaan pemilu. Ia beralasan hal tersebut merupakan keinginan kalangan usaha, yang menilai saat ini kondisi perekonomian Indonesia belum stabil, akibat pandemi Covid-19.

4.       Dea Tunggaesti

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menyatakan persetujuannya terhadap wacana penambahan masa jabatan presiden Jokowi menjadi tiga periode. Menurut Dea, PSI akan mendukung hal tersebut jika dilakukan melalui mekanisme amandemen konstitusi.

5.       Airlangga Hartarto

Saat ini Airlangga Hartarto menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ia juga tercatat sebagai Menteri Koordinator bidang Perekonomian di Kabinet yang disusun Presiden Joko Widodo. Ia mengklaim wacana penundaan pemilu merupakan aspirasi dari masyarakat dan hal tersebut harus diserap.

6.       Muhaimin Iskandar

Muhaimin Iskandar adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang masuk dalam koalisi pendukung Presiden Joko Widodo. Ia mengklaim banyak akun media sosial yang setuju dengan wacana penundaan pemilihan umum dalan satu atau dua tahun. Sama seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Muhaimin Iskandar juga mengklaim memiliki big data yang berjumlah 100 juta orang.

7.       Zulkifli Hasan

Zulkifli Hasan merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN). Dalam beberapa kesempatan yang dan partainya menyatakan setuju apabila pemilu 2024 diundur, dengan sejumlah pertimbangan.

Reaksi Warganet

Hingga Jumat (15/4/2022), postingan @kontraS tersebut telat disukai sebanyak 7.577 kali, dikutip sebanyak 257 kali dan di-Retweet sebanyak 3.168 kali.

Daftar tujuh politisi dan pejabat publik yang diunggah oleh akun twtter @KontraS tersebut mendapatkan beragam reaksi dari warganet.

Ada yang setuju, namun ada juga yang menganggap KontraS berlebihan dengan menyematkan label “Penjahat Demokrasi”.

“Cuma khayalan aja ampe diseriusin, pake label penjahat segala, lu pikir mak banteng bakal rela tuan putri gak jadi wapres 2024,” cuit akun twitter @do****.

“Apakah masih sebatas wacana, sudah masuk kategori penjahat? izin bertanya,” tanya akun twitter @tig****.

"Semua isu hanya tertuju pada 3 periode aja. Padahal fakta-fakta dimasyarakat udah bukan sekedar isu lagi tapi fakta! minyak mahal, konflik agraria, PPN, biaya rumah sakit dsb. ga pernah jadi Grand Isu!" timpal akun @ins****.