Suara.com - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi menduga ada kebocoran pendapatan parkir hingga miliaran rupiah setiap tahun di wilayah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Hal ini termasuk di pasar.
“Sekarang sebagai Anggota DPR RI saya turun ke Dapil untuk hal yang sederhana, tapi kalau dikumpulkan bisa besar, yakni dari sektor parkir,” kata Dedi, di Purwakarta, Sabtu (16/4/2022).
Untuk membuktikan kebocoran pendapatan itu, Dedi Mulyadi turun langsung menjadi tukang parkir di Pasar Rebo Purwakarta sejak usai sahur hingga siang hari.
Sebelumnya Dedi memberikan sejumlah uang kepada juru parkir liar sebagai honor pengganti yang biasa didapat dalam satu hari.
Selanjutnya uang parkir yang didapat oleh Dedi akan langsung dihitung oleh Bapenda dan Dishub Purwakarta.
Sempat terjadi perdebatan antara Dedi dan juru parkir liar. Pria tersebut awalnya ingin tetap menjadi juru parkir karena harus menyetor uang kepada bosnya.
“Ini kan sudah saya kasih tadi Rp200 ribu untuk honor pengganti. Kalau tetap tidak mau maka bisa dilaporkan ke polisi dan kejaksaan perihal pungutan liar,” katanya kepada juru parkir tersebut.
Menurut dia, dari penghitungan awal pendapatan daerah dari parkir yang bisa didapat di Pasar Rebo mencapai Rp1,5 miliar per tahun. Namun faktanya yang masuk hanya Rp150 juta per tahun.
Hal tersebut dibuktikan Dedi saat menjadi juru parkir di salah satu titik Pasar Rebo. Belum genap satu jam ia sudah mendapat Rp100 ribu lebih.
Baca Juga: Viral Tukang Parkir Joget Tiktok, Warganet : Diam Bagai Batu Bergerak Bagai Belalang Sembah
Ia menyampaikan, seharusnya pemerintah bisa mendapat pemasukan lebih dari sektor parkir. Sebab uang yang didapat nantinya akan berguna untuk masyarakat mulai dari pembangunan/revitalisasi pasar, trotoar, rumah rakyat miskin hingga bantuan lain.
“Sebenarnya kalau pengelolaan benar itu misal dalam satu hari satu titik bisa dapat Rp300-400 ribu nanti petugas parkir resmi bisa dapat Rp100-150 ribu. Uang itu tidak ke preman atau oknum, tapi dinikmati petugas dan masyarakat,” katanya.
Ia menduga dalam satu hari ada uang Rp5-6 juta yang dinikmati oleh preman dan oknum. Sehingga hal tersebut harus segera diselesaikan agar pendapatan bisa bertambah untuk merealisasikan program yang bermanfaat untuk masyarakat.
Dari hitungan kasar di Pasar Leuwipanjang dan Pasar Rebo Purwakarta misalnya, seharusnya pemerintah bisa mendapat pendapatan dari parkir Rp4 miliar per tahun.
Untuk itu Dedi meminta pemerintah segera melakukan penataan dan penertiban di setiap titik parkir potensial. Selain itu petugas pun harus disiapkan dan dibekali dengan identitas resmi.
Berita Terkait
-
Pengumuman Tukang Parkir Ini Bikin Driver Ojol Ketar-ketir, Publik: S3 Marketing!
-
Viral Tiktok, Demi Pacar Bocah Ini Rela Bekerja Jadi Tukang Parkir, Netizen: Dek Cinta Tak Selamanya Indah Dek
-
Viral Tukang Parkir Joget Tiktok, Warganet : Diam Bagai Batu Bergerak Bagai Belalang Sembah
-
Terungkap! Marak Lahan Kebun Sawit Bermasalah, Oleh KLHK Dinyatakan Ilegal, Tapi BPN Malah Keluarkan Sertifikat
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Sebut Tuntutan Kasus LNG Tidak Utuh, Nandang Sutisna: Kerugian Parsial Jangan Dipaksakan Jadi Pidana
-
Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
-
Aktivis Kecam Klaim DPR, Sebut Visum Gratis Bagi Korban Kekerasan Seksual Adalah Mandat UU
-
TB Hasanuddin Sentil Menhan dan Menlu Jarang Rapat di Komisi I: Kami Merasa Tertutup untuk Diskusi!
-
Megawati Kritik Lemhannas: Jangan Dipersempit Hanya Jadi Lembaga Pencetak Sertifikat
-
Aktivis KontraS Disiram Air Keras, TB Hasanuddin: Momentum Revisi UU Peradilan Militer
-
Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi di Papua Imbas 12 Warga Sipil Meninggal
-
Warga Lebanon Pulang di Tengah Gencatan Senjata Rapuh, Serangan Israel Masih Terjadi
-
Geram! JK Ungkit Jasa Bawa Jokowi dari Solo ke Jakarta: Kasih Tahu Semua Sama Termul-termul Itu
-
Minta Jokowi Perlihatkan Ijazah, JK: Saya Tidak Melawan, Saya Senior yang Menasihati