Suara.com - Junta militer Myanmar mengumumkan bahwa mereka memberikan pengampunan kepada ribuan tahanan dalam rangka perayaan tahun baru umat Buddha di negara tersebut. Namun, pembebasan ini tidak termasuk tahanan politik.
Pemerintah militer Myanmar pada hari Minggu (17/04) mulai membebaskan lebih dari 1.600 tahanan sebagai bagian dari perayaan tahun baru umat Buddha. Stasiun televisi MRTV yang dikelola oleh pemerintah melaporkan bahwa Kepala Dewan Militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing telah mengampuni 1.619 tahanan, termasuk 42 warga negara asing yang akan dideportasi.
Pembebasan tahanan secara massal biasa terjadi pada hari-hari besar. Juru bicara Departemen Penjara Myanmar Khin Swe kepada The Associated Press mengatakan bahwa mereka yang dibebaskan sebagian besar adalah kasus pelanggaran narkoba dan kejahatan kriminal biasa.
Letnan Jenderal Aung Lin Dwe, Sekretaris Negara Junta, telah menandatangani pernyataan pengumuman amnesti liburan tahun baru "untuk membawa kebahagiaan pada rakyat dan membawa pesan kemanusiaan.”
Tidak ada tahanan politik yang dibebaskan Tidak ada pengunjuk rasa politik yang dibebaskan dari penjara Insein di Yangon, seperti dilaporkan oleh Reuters.
Seorang tahanan yang dibebaskan, seperti dikutip dari Kantor Berita AFP, membenarkan bahwa "tahanan politik dan pengunjuk rasa tidak termasuk diantara mereka yang dibebaskan.”
Menurut kelompok aktivis Asosiasi Bantuan Tahanan Politik (AAPP), junta militer telah menahan setidaknya 13.282 orang oposisi dan membunuh 1.756 lawan sejak kudeta tahun 2021.
Di antara mereka yang ditahan adalah Aung San Suu Kyi yang dipenjara di ibu kota Naypyidaw dan penasihat ekonominya dari Australia, Sean Turnell, yang berada di fasilitas Insein di pinggiran Yangon.
Rincian pasti dari dugaan pelanggarannya belum dipublikasikan, meskipun stasiun televisi pemerintah mengatakan Turnell memiliki akses ke "informasi keuangan rahasia negara” dan telah mencoba melarikan diri dari Myanmar.
Baca Juga: Sambut Tahun Baru, Junta Myanmar Bebaskan 1.600 Tahanan
Tun Kyi, anggota senior dari Masyarakat Mantan Tahanan Politik, mengatakan bahwa tahanan politik disandera oleh Min Aung Hlaing. Dia mengaku tidak heran jika tahanan politik tidak dibebaskan, karena pemimpin junta menilai orang-orang yang menentang pemerintahannya sebagai penjahat dan berniat untuk menghancurkan mereka.
"Dia tahu para tahanan politik akan kembali menentangnya jika mereka dibebaskan,” ujarnya seraya menambahkan bahwa mereka juga ditahan untuk digunakan sebagai alat tawar-menawar yang dapat dibebaskan sebagai isyarat niat baik untuk menenangkan negara dan kelompok lain yang kritis terhadap pemerintah militer.
Pemberian amnesti kepada para tahanan dalam perayaan tahun baru umat Buddha adalah hal yang umum di Myanmar. Liburan dirayakan dalam skala besar di banyak bagian negara.
Namun, tahun ini dengan adanya tindakan keras dan berdarah oleh militer terhadap mereka yang berbeda pendapat, jalan-jalan di banyak kota besar menjadi sepi seiring banyaknya orang yang memprotes aturan Junta.
Min Aung Hlain dalam pidato tahun barunya mengatakan bahwa dia telah melakukan yang terbaik untuk membawa perdamaian pada tahun 2022 ini. Dia akan mencoba untuk mencapai dua tujuan nasionalnya, yakni kemakmuran dan kesejahteraan dalam persediaan makanan. Myanmar adalah salah satu negara miskin di Asia, di mana standar hidup telah merosot karena pandemi virus corona dan gejolak politik.
"Kekuatan negara berasal dari dalam negeri. Saya akan mencoba yang terbaik, dengan kekuatan rakyat,” ujarnya. yas/ha (AFP, EFE, Reuters, AP)
Berita Terkait
-
Komisi VIII DPR RI Awasi Langsung Penyaluran PKH dan Sembako di Batam
-
Diskon Tiket KA Lebaran 2026 Masih Tersedia, KAI Daop 6 Imbau Warga Segera Pesan
-
Ketua MPR Soroti Kasus Bripda MS Aniaya Anak Hingga Tewas di Tual: Harus Jadi Pelajaran!
-
Amerika Serikat Masih 'Labil', Pemerintah Diminta Tak Buru-buru Ratifikasi ART RIAS
-
Pakar UI: Indonesia Wajib Waspada 'Akal Bulus' Israel di Balik Rekonstruksi Gaza dalam BoP
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Komisi VIII DPR RI Awasi Langsung Penyaluran PKH dan Sembako di Batam
-
Diskon Tiket KA Lebaran 2026 Masih Tersedia, KAI Daop 6 Imbau Warga Segera Pesan
-
Ketua MPR Soroti Kasus Bripda MS Aniaya Anak Hingga Tewas di Tual: Harus Jadi Pelajaran!
-
Pakar UI: Indonesia Wajib Waspada 'Akal Bulus' Israel di Balik Rekonstruksi Gaza dalam BoP
-
Rocky Gerung: Perjanjian Dagang Prabowo-Trump 'Menghina Indonesia'!
-
Anggota Brimob Aniaya Anak hingga Tewas di Tual, Menteri PPPA Turun Tangan: Sedang Koordinasi
-
Bripda MS Aniaya Anak Hingga Tewas, Yusril: Sungguh di Luar Perikemanusiaan
-
Sound Horeg dan Perang Sarung Dilarang Keras Selama Ramadan di Ponorogo, Apa Sanksinya?
-
Berbagi Piring Persaudaraan, Kala Ribuan Orang Menyemut Jadi Keluarga Masjid Jogokariyan
-
Pelajar SMA Aceh Barat Dikeroyok Oknum TNI, Praktisi Hukum Desak Pengadilan Militer