Penegakan aturan di lapangan sangat lemah, terutama di gang-gang kampung, pasar, restoran, kafe dan tempat-tempat keramaian lainnya.
6. Pemprov DKI Tidak Menyediakan Tempat Khusus Isolasi/Karantina Bagi OTG dan Gejala Ringan
Tsamara menilai, selama ini Pemprov DKI hanya mengandalkan Wisma Atlet milik pemerintah pusat dan ruang isolasi di Rumah sakit.
Seharusnya sejak awal bisa disiapkan tempat isolasi dan karantina menggunakan rusun, wisma, hotel, expo dan GOR.
7. Banyak Kasus Positif Terjadi di Pemprov DKI
Kantor-kantor Pemprov DKI Jakarta tidak lepas dari klaster penyebaran virus Covid-19, harus ada sistem evaluasi kerja didalam birokrasi agar pelayanan mayarakat tidak terganggu.
8. Gubernur Anies Sering mengeluarkan Kebijakan yang Membingungkan dan Kontradiktif
Gubernur Anies kerap mengeluarkan wacana kebijakan yang kontradiktif seperti penerapan ganjil genap untuk sepeda motor, rencana pembukaan bioskop dan juga rencana ijin untuk UMKM berjualan di trotoar.
9. Gubernur Anies Tidak Transparan Dalam kriteria Rem Darurat
Baca Juga: Mundur dari PSI, Apa Saja Pengalaman Politik Tsamara Amany Selama 5 Tahun Terakhir?
Gubernur hanya menjelaskan rem darurat akan diambil apabila kurva penularan Covid-19 melonjak di masa transisi, tanpa ada penjelasan lebih lanjut dan mendetail seperti rem daruratdiberlakukan untuk sekian jumlah kasus per hari.
10. Bansos Terlambat Diberikan dan Pelaksanaannya Sangat Lambat
Pemrov DKI perlu memperbaiki pola pemberian Bansos, beberapa alternatif untuk memperbaikinya adalah:
- Mengubah Bansos pemberian barang menjadi BLT. Cara ini akan sangat cepat dalam proses pemberian bantuan. Namun untuk mencegah kebocoran, perlu di pertimbangkan untuk membagikan secara cash-less.
- Jika tetap membagikan Bansos dalam bentuk barang, maka harus di pastikan bisa dipenuhi dengan cepat, dan akan lebih baik jika Pemprov DKI bisa lebih aktif men-suplai barang dari koperasi ke UMKM
Itulah deretan kritik Tsamara Amany terhadap Anies Baswedan sebelum mundur dari PSI.
Kontributor : Damayanti Kahyangan
Berita Terkait
-
Mundur dari PSI, Apa Saja Pengalaman Politik Tsamara Amany Selama 5 Tahun Terakhir?
-
Tsamara Amany Mengundurkan Diri dari PSI
-
Dosen UGM Karna Wijaya Mau Laporkan Akun Medsos, Netizen Senang Tsamara Amany Mundur dari PSI
-
Rekam Jejak Karier Tsamara Amany, Kader Andalan yang Mendadak Keluar dari PSI
-
Mundur Dari PSI, Akankah Tsamara Amany Gabung Partai Lain?
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian