Suara.com - Tsamar Amany memutuskan untuk mundur dari PSI. Selama bernaung di partai yang kini diketuai Giring Ganesha itu, Tsamara pernah melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan DKI Jakarta, terutama pada Gubernur Anies Baswedan.
Sebelum keluar dari PSI, ternyata Tsamara Amany pernah mengkritik tajam Gubernur Jakarta soal penanganan pandemi lewat akun media sosial Twitter-nya @TsamaraDKI, pada 11 September 2020 yang lalu.
“Fraksi @PSI_Jakarta mencatat 10 kesalahan Gubernur Anies Baswedan dalam menangani Covid-19, mulai dari telatnya melakukan SWAB hingga contact tracing per kasus yang terlalu sedikit.” tulisnya.
Apa saja 10 kritik Tsamara terhadap Gubernur Anies Baswedan, berikut ulasannya:
1. Pemprov DKI agak lambat melakukan test Swab
Gubernur Anies menyatakan bahwa Jakarta dalam situasi genting pada Maret 2020. Namun saat PSI melakukan sidak ke laboratorium Dinas Kesehatan pada pertengah Maret 2020, Pemrov DKI belum menyiapkan fasilitas untuk tes Swab dan akhirnya melayani Swab pada awal April 2020.
2. Contact Tracing Hanya 6 Orang Per Kasus
Pemutusan kontak yang dilakukan hanya untuk 1 kasus di Jakarta hanya 6 orang. Padahal idealnya harus melakukan contact tracing 20-30 orang per kasus.
3. Penumpukan Penumpang Akibat Kelangkaan Transportasi Umum
Baca Juga: Mundur dari PSI, Apa Saja Pengalaman Politik Tsamara Amany Selama 5 Tahun Terakhir?
Pertengah Maret 2020 Gubernur Anies pernah memberikan efek kejut kepada warga Jakarta dengan membatasi bus Transjakarta.
Akibatnya penumpang menumpuk dan warga berdesak-desakan menunggu di halte yang akhirnya meningkatkan resiko infeksi virus.
4. Memberlakukan Aturan Ganjil-Genap
Pada Agustus 2020, Gubernur Anies kembali memberlakukan aturan ganjil-genap untuk mobil, lalu membuat lagi aturan ganjil-genap untuk kendaraan bermotor.
Namun yang terjadi, perpindahan penggunaan kendaraan pribadi ke kendaraan umum memiliki risiko penularan infeksi virus yang tinggi.
5. Tidak Ada Penegakan Aturan Yang Rutin dan Konsisten
Berita Terkait
-
Mundur dari PSI, Apa Saja Pengalaman Politik Tsamara Amany Selama 5 Tahun Terakhir?
-
Tsamara Amany Mengundurkan Diri dari PSI
-
Dosen UGM Karna Wijaya Mau Laporkan Akun Medsos, Netizen Senang Tsamara Amany Mundur dari PSI
-
Rekam Jejak Karier Tsamara Amany, Kader Andalan yang Mendadak Keluar dari PSI
-
Mundur Dari PSI, Akankah Tsamara Amany Gabung Partai Lain?
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
Pilihan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
Terkini
-
Panglima TNI Beberkan Alasan TNI Tambah Alutsista Baru, 'Harimau Besi' yang Mengerikan!
-
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Loyalis Malah Beri Jawaban Menohok?
-
Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
-
Minta Satpol PP Tak Pakai Kekerasan, Mendagri Tito: Biar Didukung Publik
-
Anak Mantan Bupati Koruptor Kini Dipecat PDIP: Jejak Skandal DPRD Viral "Rampok Uang Negara"
-
7 Klausul Surat Perjanjian MBG SPPG Sleman: dari Rahasiakan Keracunan hingga Ganti Rugi Rp80 Ribu
-
Tiga Kecelakaan Transjakarta dalam Sebulan, Pemprov DKI Fokus Perbaikan Human Factor
-
Serangan Roy Suryo! Sebut Ijazah S1 Gibran Palsu Beli di Website, Samakan IQ Rendah dengan Jokowi
-
Sinyal Retak? Jokowi Perintahkan Dukung Gibran 2 Periode, GCP Balas Telak: Wapres Tak Harus Dia!
-
Adian Napitupulu Minta Kewenangan BAM DPR Ditambah, Biar Bisa Panggil Pejabat Bermasalah