Bank Dunia: Ekonomi Ukraina Ambruk di Tengah Invasi Rusia

Suara.com - Bank Dunia mengatakan ekonomi Ukraina diperkirakan akan terkontraksi hampir setengahnya karena serangan Rusia telah menutup bisnis dan memangkas ekspor. Dana bantuan miliaran dolar pun telah diberikan kepada Ukraina.

Bank Dunia lewat laporan terbarunya mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Ukraina kemungkinan akan terkontraksi sebesar 45,1% tahun ini. Invasi Rusia telah menutup bisnis, memangkas ekspor, dan membuat kegiatan ekonomi tidak mungkin dilakukan di banyak bagian negara itu.

Dalam laporan bertajuk "War in the Region" tersebut, Bank Dunia memperkirakan bahwa lebih dari setengah perusahaan negara ditutup, sementara yang lain masih beroperasi, tetapi di bawah kapasitas normal.

Ditutupnya Pelabuhan Perdagangan Laut Odesa (OMTP) juga telah memangkas sekitar 90% ekspor biji-bijian negara itu dan setengah dari total ekspornya. "Invasi Rusia memberikan pukulan masif kepada perekonomian Ukraina itu telah menimbulkan kerusakan besar pada infrastruktur," kata Wakil Presiden Bank Dunia untuk Eropa dan Asia Tengah, Anna Bjerde, dalam pernyataannya.

"Ukraina membutuhkan bantuan keuangan besar-besaran segera sebagai upaya membuat perekonomian dan pemerintahannya tetap berjalan untuk mendukung warga negara Ukraina yang menderita dan berurusan dengan situasi ekstrem."

Lebih lanjut, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Rusia tahun 2022 turun 11,2% karena sanksi keuangan yang dijatuhkan oleh Barat. Para ekonom mengatakan Produk Domestik Bruto (PDB) di kawasan Eropa Timur, yang terdiri dari Ukraina, Belarus, dan Moldova diperkirakan terkontraksi sebesar 30,7% tahun ini, akibat perang yang berkecamuk dan gangguan perdagangan.

Bank Dunia telah mengatur sekitar US$923 juta (Rp12,9 triliun), pinjaman, dan hibah untuk Ukraina, serta sedang mempersiapkan dukungan lebih lanjut berupa paket bantuan senilai lebih dari US$2 miliar (Rp28 triliun).

Dana tersebut membantu Ukraina untuk membayar gaji para karyawan di sektor-sektor esensial, dana pensiun, hingga pembayaran utang. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dalam kunjungannya ke Ukraina pada Sabtu (09/04), mengonfirmasi bahwa Inggris memberikan dukungan ekonomi lebih lanjut dan menjamin tambahan bantuan senilai US$500 juta (Rp7 triliun) dalam pinjaman Bank Dunia ke Ukraina.

Sehingga total jaminan pinjaman mencapai US$1 miliar (Rp14 triliun). Rusia diperkirakan akan meningkatkan serangan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan pada Minggu (10/04) malam bahwa pekan ini menjadi sangat penting, karena Rusia diperkirakan akan meningkatkan serangannya di wilayah timur Ukraina. "Pasukan Rusia akan bergerak ke operasi yang lebih besar di timur negara kami," kata Zelenskyy.

Baca Juga: AS dan Inggris Selidiki Dugaan Rusia Gunakan Senjata Kimia di Ukraina

Zelenskyy mengatakan Rusia berusaha untuk menghindari tanggung jawab atas kejahatan perang. Ia menambahkan bahwa Moskow tidak dapat mengakui kesalahannya terhadap Ukraina. "Mereka takut untuk mengakui selama beberapa dekade, mereka telah mengambil posisi yang salah dan menghabiskan sumber daya yang sangat besar untuk mendukung nol manusia yang ingin mereka bangun sebagai pahlawan masa depan persahabatan Ukraina-Rusia," katanya.

Zelenskyy mengatakan upaya Rusia untuk membangun figur bonekanya di Ukraina gagal, karena orang-orang ini "hanya berlatih memasukkan uang dari Rusia ke kantong mereka sendiri."

Ribuan mayat ditemukan di Kyiv

Dikutip dari kantor berita AFP, otoritas Ukraina melaporkan lebih dari 1.200 mayat ditemukan di wilayah ibu kota Kyiv, ketika warga di timur Ukraina tengah bersiap menghadapi serangan besar-besaran.

Dilaporkan sirene serangan udara diaktifkan di seluruh Ukraina pada Senin (11/04) pagi, termasuk di wilayah Lviv dan Kyiv.

Sementara itu, lembaga pemikir AS Institute for the Study of War (ISW) mengatakan bahwa pasukan Rusia telah gagal maju di wilayah Donbas timur. ISW melaporkan bahwa Kementerian Pertahanan Rusia tampaknya menawarkan bonus uang tunai kepada pasukan yang ditarik untuk menarik mereka kembali berperang.

ISW juga mengklaim bahwa Rusia "sekarang memberlakukan wajib militer pada kategori orang yang sebelumnya tidak memenuhi syarat, termasuk mereka yang cacat masa kanak-kanak dan pekerja di industri yang dilindungi." rap/ha (AP, AFP, Reuters, dpa)