Suara.com - Kendati klaim netralitas oleh Beijing, media sosial di Cina dibanjiri propaganda pro-Rusia seputar perang di Ukraina. Analis meyakini kampanye tersebut mengindikasikan niat Partai Komunis menghasut sentimen antibarat.
Maraknya gelombang kampanye pro-Rusia di ruang digital Cina dideteksi oleh Doublethink Lab, sebuah lembaga investigasi digital di Taiwan.
Dalam laporannya yang dirilis belum lama ini, mereka menyimpulkan kedekatan hubungan media pemerintah antara kedua negara mempermudah penyebaran materi propaganda di media sosial Cina.
Jerry Yu, analis di Doublethink Lab, mengklaim sejak invasi dimulai 24 Februari silam, media-media pemerintah dan influencer media sosial Weibo rajin menyebar narasi pro-Rusia, antara lain teori konspirasi yang mengaitkan Presiden Ukraina, Volodomyr Zelenskyy, dengan aksi protes pro-demokrasi di Hong Kong pada 2019 silam.
"Media-media seperti Global Times atau CGTN mengadopsi narasi ekspansi NATO sebagai alasan invasi, dan lalu fokus pada klaim denazifikasi Ukraina, dengan mengutip pidato atau pernyataan pejabat Rusia,” tulis Yu dalam laporan tersebut.
Sejumlah analis meyakini propaganda Rusia menguntungkan posisi Partai Komunis Cina. "Jelasnya, sejumlah pejabat tinggi partai memutuskan bahwa mendukung narasi Rusia tentang apa yang terjadi di Ukraina menguntungkan secara strategis, " kata Sarah Cook, Direktur Cina di Freedom House, lembaga wadah pemikir AS.
Adapun Maria Repnikoba, peneliti di Georgia State University, meyakini propaganda pro-Rusia memudahkan Beijing membangun sikap antipati terhadap barat, yang semakin memperkuat posisinya di dalam negeri.
"Saya sudah kenyang melihat retorika pro-Rusia yang dibuat untuk menebar keraguan terhadap legitimitas AS, negara-negara barat dan NATO,” kata dia.
Banjir propaganda di media sosial Riset Doublethink Lab menunjukkan netizen Cina sebelumnya tidak banyak mengetahui diskursus seputar "Nazi Ukraina”, dan bahwa tema-tema tersebut tidak menjaring banyak perhatian media di Cina.
Baca Juga: Perang Ukraina dan Tindakan Pasukan Rusia: Kami Dijadikan Tameng Manusia
Beberapa hari menjelang invasi, otoritas Cina menerbitkan perintah resmi kepada media untuk hanya mengutip sumber resmi, yakni kantor berita Xinhua, harian People's Daily atau stasiun televisi CCTV, yang 2015 menjalin perjanjian kerjasama dengan media pemerintah Rusia.
Tidak lama setelah Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari silam, akun media dan kementerian luar negeri Cina mulai giat menyebar berita palsu tentang kaburnya Presiden Zelenskyy dari ibu kota Kyiv, atau tentang kapitulasi militer Ukraina.
Adapun konten lain mengadopsi narasi Kremlin soal pemerintahan Nazi di Ukraina. Pada hari ketiga invasi, giliran akun-akun influencer di Weibo yang menyebar klaim palsu soal bagaimana AS membiayai Brigade Azov di Ukraina dan mengalihkan sebagian dana untuk membiayai demonstrasi menolak UU Keamanan Nasional Cina di Hong Kong, 2019 lalu.
Seberapa efektif propaganda Cina?
Laporan dari Taiwan juga mewanti-wanti dampak propaganda Rusia terhadap "diaspora Cina di luar negeri.”
Menurutnya "diskursus Cina terus menyebar propaganda politik Rusia melalui Weibo, Douyin, YouTube dan platform lain, serta menciptakan citra negatif terhadap Ukraina di kalangan netizen Cina.”
Professor Repnikova meyakini "suara-suara yang berusaha menentang narasi tersebut langsung cepat dibungkam,” kata dia. "Suara paling lantang cendrung bersifat nasionalistik dan antibarat, yang selaras dengan narasi pro-Rusia,” imbuhnya.
Sementara itu, Sarah Cook dari Freedom House, mengatakan praktik pembungkaman suara-suara yang bertentangan berperan besar dalam kesuksesan propaganda di media dan internet.
"Jika suara-suara di dalam Cina, termasuk milik sejumlah intelektual ternama, atau konten yang disukai oleh warga Cina di Ukraina, tidak dibatasi, maka propagandanya akan menjadi kurang efektif,” ujarnya kepada DW.
Terlepas dari netralitas yang diklaim Cina dalam invasi Rusia, kampanye media sosial yang dijalankan pemerintah membiaskan posisi yang sama sekali berbeda. rzn/yp
Berita Terkait
-
KAI Siapkan Stasiun Manggarai Jadi Pusat Mobilitas Jakarta
-
Menepi Sejenak di Bintan: Menikmati Pantai, Kuliner, dan Wellness dalam Satu Resor
-
Dusun Sade Terbakar Jelang MotoGP Mandalika, NTB Siapkan 4 Desa Adat Pengganti Wisatawan
-
Kapolri Amankan Pelaku Karhutla, Boni Hargens Sebut Poin Plus untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran
-
Prabowo Perintahkan Tanpa Pandang Bulu, Raja Juli Antoni: Pembakar Hutan Kami Tindak
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- Anggaran Bencana Tak Ditemukan, Istana Malah Beli Merpati Rp305 Juta untuk Perayaan HUT ke-81 RI
- 3 Rice Cooker untuk Nasi Tahan 2 Hari dan Tidak Lengket Sesuai Klaim
- 4 Shio Beruntung Hari ini 21 Agustus 2026 yang Diprediksi Terbebas dari Masalah Keuangan
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Viral Debt Collector Cek Nomor Mesin Kendaraan, Anggota DPR: Ya Sudah Lha
-
Lahan Perkebunan Indofood di Muba Terbakar, Mengapa Sumber Api Diminta Diusut?
-
Tak Perlu Transit, Citilink Kini Terbang Langsung Palembang-Yogyakarta Setiap Hari
-
Megawati Sentil Pragmatisme Politik: Jangan Jadikan Uang dan Kekuasaan sebagai Tujuan
-
Rekening Aktivis Pati Dibekukan, Koalisi Sipil: Jangan Jadikan Bank Alat Membungkam Kritik
-
Kebakaran Desa Adat Sade, Gubernur NTB Ungkap Dugaan Awal: Masalah Listrik
-
BNPB Minta Malaysia dan Singapura Tak Saling Salahkan soal Asap Karhutla
-
Ratu Tisha: Sepak Bola dan Pendidikan Dapat Berjalan Beriringan
-
1.923 Titik Panas Terdeteksi di Papua Tengah, Nabire Terbanyak
-
DPR Respons Wacana Pengalihan Utang Whoosh ke Kemenkeu