Suara.com - Keberadaan Partai Mahasiswa Indonesia disebut erat korelasinya dengan rezim pemerintahan saat ini.
Hal itu disampaikan Pengamat Sosial Politik Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa karena melihat riwayat pertemuan antara Ketua Umum Partai Mahasiswa Indonesia dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto.
"Dilihat dari segi komunikasi politik, adanya riwayat pertemuan antara Ketua Umum Partai Mahasiswa Indonesia beberapa waktu lalu dengan Wantimpres patut diduga bahwa eksistensi mereka erat korelasinya dengan rezim sekarang," ujar Herry kepada Suara.com, Selasa (26/4/2022).
Meskipun demikian Herry menuturkan pengajuan SK Kemenkumham tak membutuhkan banyak dana. Sebab kata dia pertempuran sejatinya yakni saat verifikasi di KPU.
"Untuk mencari tahu soal siapa donatur atau penyumbang logistik saat ini, saya kira membuat SK ini kan tak butuh banyak logistik karena sejatinya pertempurannya kan saat verifikasi dari KPU yang barangkali membutuhkan dana yang mumpuni," tutur Herry.
Tak hanya itu, Herry menilai tujuan dibentuknya Partai Mahasiswa Indonesia untuk mengkerdilkan gerakan mahasiswa melalui model politik praktis.
"Soal tujuan sudah pasti ini upaya mengkerdilkan gerakan mahasiswa melalui model politik praktis," kata dia.
"Mahasiswa baiknya selalu mengedepankan independensi, kemerdekaan pemikiran dan tindakan. Apalagi terkooptasi dengan urusan politik yang pragmatis dan serba oportunistik," Herry menambahkan.
Lebih lanjut, Herry menyebut jika mahasiswa dikonsolidasikan melalui parpol, justru akan menciptakan turbulensi peradaban intelektual, baik sikap dan pemikiran pasti hasil negosiasi politik yang cenderung oportunis dan berbasis kepentingan kelompok.
Baca Juga: 6 Fakta Partai Mahasiswa Indonesia, Sudah Terdaftar di Kemenkumham
"Hal ini bisa merusak daya kritis kedepannya," katanya.
Partai Mahasiswa
Sebagai informasi, nama Partai Mahasiswa Indonesia pertama kali diungkap oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menerima audiensi dari perwakilan massa demonstrasi mahasiswa dan buruh, pada 21 April 2022.
Partai Mahasiswa Indonesia merupakan salah satu dari 75 partai politik yang resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Partai tersebut tercantum di daftar nomor 69 dalam surat Penyampaian Data Partai Politik yang Telah Berbadan Hukum berkop Kemenkumham, Nomor M.HH-AH.11.04-19, tertanggal 17 Februari 2022.
Berdasar data, Ketua Umum Partai Mahasiswa Indonesia tertera atas nama Eko Pratama. Sekertaris Jenderal, Mohammad Al Hafiz. Bendahara Umum, Muhammad Akmal Mauludin. Ketua Mahkamah, Tegus Stiawan. Anggota Mahkamah: Davistha A, Rican.
Berita Terkait
-
Partai Mahasiwa Berhak Daftar Jadi Peserta Pemilu, KPU: Bisa Ikut Pemilu atau Tidak, Kita Lakukan Mekanisme Verifikasi
-
Polemik Berdirinya Partai Mahasiswa Indonesia, Penuh Keraguan dan Penolakan
-
6 Fakta Partai Mahasiswa Indonesia, Sudah Terdaftar di Kemenkumham
-
Heboh Partai Mahasiswa Indonesia, Begini Cara dan Syarat Bikin Parpol
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional
-
Pemprov DKI Jakarta Pertahankan Angka UMP 2026 di Rp5,7 Juta Meski Buruh Menolak
-
MK Minta Pemohon Uji Materi KUHP dan KUHAP Baru Cermati Gugatan Agar Tidak Bersifat Prematur