Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepada seluruh jajarannya untuk mengurangi pembelian produk impor demi peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Ia menyinggung banyaknya produk-produk yang bisa ditanam di dalam negeri tetapi hingga saat ini masih ada yang harus diadakan secara impor.
Jokowi mau kalau belanja barang modal dan jasa itu diarahkan kepada pembelian produk-produk dalam negeri. Pasalnya, potensi barang dan modal serta jasa di pemerintahan pusat itu mencapai Rp 526 triliun dan di pemerintahan daerah sebesar Rp 535 triliun.
"Artinya total sudah Rp 1.062 triliun plus BUMN Rp 420 triliun, ini angka yang besar sekali," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional RKP tahun 2022 yang disiarkan melalui YouTube Bappenas RI pada Kamis (28/4/2022).
Jokowi tidak mau besarnya angka tersebut malah digunakan untuk belanja barang-barang impor. Hal tersebut bisa menyebabkan produksi dalam negeri menjadi tidak berkembang.
"Arahkan semuanya pembelian ke produk-produk dalam negeri. Hilangkan, kurangi sebanyak-banyaknya pembelian produk impor," tuturnya.
Kepala Negara juga meminta adanya penyiapan untuk kapasitas produksi nasional dengan cara membuat kebijakan yang berpihak pada barang subtitusi impor yang memproduksi kebutuhan dalam negeri.
"Misalnya jagung masih impor tanam jagung, kenapa tanam jagung di manapun juga tumbuh, kenapa masih impor? Kedelai kita juga masih impor, padahal banyak daerah yang sesuai untuk penanaman kedelai," jelasnya.
Jokowi mau kalau seluruh jajarannya memprioritaskan pengembangan produk dalam negeri sekaligus memberikan pendampingan UMKM. Itu dimintanya supaya produk-produk dalam negeri bisa bersaing dengan produk-produk global.
"Sehingga bisa naik kelas untuk memenuhi standar-standar global, standar internasional," ucapnya.
Baca Juga: Dahlan Iskan: Saya Wow-wow-wow Saat Lihat Jokowi Buat Keputusan Sapu Jagad
Berita Terkait
-
Dahlan Iskan: Saya Wow-wow-wow Saat Lihat Jokowi Buat Keputusan Sapu Jagad
-
Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Turun, Jokowi Diminta Pertimbangkan Reshuffle Kabinet
-
Gusar dengan Polarisasi Kadrun-Cebong, Ainun Najib Ingatkan Para Pengadu Domba Tidak akan Masuk Surga
-
POPULER di Bekaci: Mereka yang Suka Bawa Map Mulai Minta THR ke Toko-toko, Ade Yasin Sempat Dampingi Jokowi
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 6 Shio Ini Diramal Paling Beruntung dan Makmur Pada 11 Desember 2025, Cek Kamu Salah Satunya?
- Kode Redeem FC Mobile 10 Desember 2025: Siap Klaim Nedved dan Gems Melimpah untuk Player F2P
Pilihan
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Terbaik: Baterai Badak dan Chipset Gahar Desember 2025
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
Terkini
-
Misteri Sekeluarga Tewas di Tol Tegal: Mesin Mati AC Nyala, Pengemudi Sempat Tolak Bantuan Medis
-
Marak Kepala Daerah Kena OTT, Golkar Serukan Evaluasi Total Sistem Seleksi Pemimpin
-
Revolusi Digital GM FKPPI: Kaderisasi Kini Berbasis AI, Fokus Cetak Kualitas
-
Genangan Air di Jeruk Purut Bikin Transjakarta Rute 6T Dialihkan, Cek Titik yang Tak Disinggahi
-
Wacana Penunjukan Langsung Dinilai Tak Demokratis, FPIR: Bahaya Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden
-
Hujan Deras Jumat Sore, Warga Pela Mampang Dikepung Banjir, Ketinggian Air Ada yang Mencapai 60 Cm
-
BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Resmi Go Live Nasional Penjaminan Dugaan KK/PAK di Aplikasi
-
Praktik Lancung 8 ASN Kemnaker: Agen Izin TKA Diperas Rp135 Miliar Vespa dan Innova Jadi Syarat
-
Kok Bisa Hiu Tutul Sering 'Nyasar' ke Pantai Indonesia? Ternyata Ini Alasannya!
-
Tragedi Sungai Lusi: 5 Santriwati Penghafal Alquran di Blora Ditemukan Tak Bernyawa