Suara.com - India berada dalam masalah ketika pemerintah RI melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis (28/4/22). RBD Palm Olein cukup banyak masuk ke India tahun ini.
Presiden Joko Widodo telah menyampaikan adanya larangan ini. Kebijakan ini dilakukan agar harga minyak goreng curah kembali menjadi Rp14 ribu per liter.
Namun, banyak yang salah sangka terkait produk yang dilarang. Produk yang dilarang adalah Refined, Bleached, Deodorizer (RBD) Palm Olein atau produk hasil rafinasi atau fraksinasi Crude Palm Oil (CPO).
Pengolahan itu dilakukan untuk penghilangan asam lemak bebas dan bau. Sementara bila belum dilakukan pengolahan alias masih dalam bentuk CPO, maka produk ini masih bisa diekspor.
India Pusing
India sempat kalang kabut ketika ada kabar produk yang dilarang mencakup CPO. Mengutip NDTV, India merupakan importir minyak sawit terbesar di dunia. Indonesia memenuhi hampir setengah dari kebutuhan minyak sawit atau sekitar 700 ribu ton per bulan.
Hal ini diperkuat dengan kutipan berita Business Standard. Setiap tahun, India mengimpor 8 juta hingga 8,5 juta ton minyak sawit dunia. 45 persen kebutuhan itu dipenuhi Indonesia. Sementara sisanya datang dari Malaysia.
Nah, ketika sudah ada penjelasan mengenai produk yang dilarang hanya RBD Palm Olein, India sedikit lega meski tetap was-was.
Dari data NDTV, pada bulan Maret lalu, India mengimpor 207.362 ton minyak sawit dari Indonesia. Dari jumlah itu, ada 145.696 ton RBD Palm Olein. Artinya, India masih terdampak kebijakan larangan ekspor RBD Palm Olein.
Baca Juga: Negara Ini Malah Ketiban Untung saat Indonesia Larang Ekspor CPO, Ini Alasannya
Presiden Badan Perdagangan Solvent Extractors Associations of India (SEA), Atul Chaturvedi, India akan berupaya mendatangkan lebih banyak minyak sawit dari Thailand dan Papua Nugini.
Negara Lain
India bukan satu-satunya negara yang terdampak atas kebijakan larangan eksport RBD Palm Olein yang dilakukan pemerintah Indonesia.
Ada pula Bangladesh dan Pakistan yang juga bergantung pada CPO dan RBD Palm Olein dari Indonesia. Ketergantungan yang sama juga terjadi pada Spanyol, Italia hingga Kenya.
Namun, ketergantungan negara seperti Spanyol, Italia hingga Kenya tak sebesar India.
Larangan Ekspor RBD Palm Olein
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, belum bisa memastikan kapan aturan ini akan dicabut. Yang jelas, aturan bergantung pada situasi domestik.
"Jangka waktu akan terus diberlakukan hingga minyak goreng di masyarakat bisa menyentuh harga yang ditargetkan Rp14.000 per liter merata di seluruh wilayah Indonesia,” kata Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Selasa (26/4/2022).
Kontributor : Lukman Hakim
Berita Terkait
-
Larangan Ekspor CPO dan Produk Turunannya, Indonesia Rawan Digugat di WTO
-
Koalisi Sebut Kebijakan Larangan Ekspor CPO Perburuk Kondisi Buruh Sawit
-
Negara Ini Malah Ketiban Untung saat Indonesia Larang Ekspor CPO, Ini Alasannya
-
Rocky Gerung Sentil Kebijakan Jokowi Setop Ekspor CPO: Sok Nasionalis dan Betul-betul Pamer Kuasa
-
Harga Minyak Goreng Dikabarkan Turun, Strategi Jokowi Larang Ekspor CPO Berhasil?
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT