Suara.com - Jerman dan Prancis memupus harapan Ukraina untuk bisa segera bergabung dengan Uni Eropa. Kedua negara sebaliknya menggagas aliansi keamanan baru di Eropa dan mengundang Ukraina serta Inggris untuk ikut bergabung.
Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menegaskan Ukraina butuh masa persiapan selama "beberapa dekade” sebelum bisa bergabung dengan Uni Eropa.
Menurutnya solidaritas bagi negeri yang sedang diamuk invasi Rusia itu bisa dicapai dengan lebih efektif melalui pembentukan blok baru yang melibatkan Inggris.
"Saya katakan ini dengan sejujur-jujurnya, karena kita berutang kejujuran kepada penduduk Ukraina,” kata dia seusai bertemu Kanselir Jerman, Olaf Scholz, di Berlin, Senin (9/5).
"Kita bisa mempercepat prosesnya, tapi mengingat standar dan kriteria keanggotaan Uni Eropa, hal ini bisa memakan waktu beberapa dekade bagi Ukraina.”
Ide pembentukan aliansi politik di Eropa mendapat sambutan Scholz, yang menyebutnya sebagai "usulan yang sangat menarik,” dan betapa dirinya "merasa senang” bisa mendiskusikan hal tersebut bersama Macron.
Kunjungan Macron ke Berlin sudah merupakan tradisi bagi presiden Prancis yang baru terpilih. Kedekatan kedua negara dianggap sebagai pondasi keutuhan Uni Eropa, dan sebabnya menjadi negara tujuan pertama bagi setiap kepala pemerintahan baru.
Blok politik di Eropa Dalam kesempatan tersebut, Macron dan Scholz kembali menegaskan "dukungan penuh” bagi Ukraina dalam menghadapi Rusia.
Usulan Prancis membentuk "komunitas politik Eropa” membuka kesempatan bagi negara di luar Uni Eropa untuk saling berkonsultasi, kata Macron.
Baca Juga: Uni Eropa Ancang-Ancang Embargo Minyak dari Rusia, BBM Malah Terancam Langka di Jerman
"Organisasi Eropa baru ini akan memungkinkan negara demokratis di Eropa untuk membuka ruang bagi kerjasama politik, keamanan, energi, transportasi, investasi, infrastrktur dan imigrasi,” katanya.
Namun begitu keanggotaan di lembaga tersebut tidak menjamin keanggotaan di Uni Eropa. Ke-27 negara anggota Uni Eropa masih terbelah soal keanggotaan Ukraina. Ketika negara-negara Eropa timur mendukung percepatan penerimaan keanggotaan, negara lain ingin agar Ukraina lebih dulu menyesuaikan dengan standar UE.
Saat ini, Kiev hanya memiliki "kerjasama asosiasi” dengan Uni Eropa. Perjanjian itu mendekatkan Ukraina dengan pasar dalam negeri di Eropa, termasuk kerjasama perdagangan bebas yang memudahkan ekspor-impor.
Kunjungan Baerbock ke Ukraina Macron mengatakan percepatan proses penerimaan keanggotaan Ukraina akan mengurangi standar demokrasi, kesetaraan dan keadilan sosial yang ditetapkan Uni Eropa. Pada Selasa (10/5), Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock menjadi pejabat tinggi Jerman pertama yang mengunjungi Ukraina pasca invasi Rusia, 24 Februari lalu.
Dia antara lain mengunjungi Bucha yang merupakan lokasi pembantaian warga sipil Ukraina oleh Rusia. Baerbock disambut oleh Jaksa Agung Ukraina, Iryna Venediktova, dan dijadwalkan bakal menjumpai Menlu Dmytro Kuleba di hari yang sama.
Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, awalnya mengundang Kanselir Olaf Scholz untuk menghadiri parade Hari Kemenangan atas Nazi Jerman di Kiev, Senin (9/5).
Berita Terkait
-
Habib Syakur: Gosip Dito Ariotedjo-Davina Tak Boleh Tutupi Fokus Bencana Sumatra
-
Terapi Hijau di Tengah Kota: Workshop Terarium Jadi Ruang Recharge Energi
-
Atalia Praratya Resmi Gugat Cerai Ridwan Kamil ke Pengadilan Agama Bandung
-
Panduan Memakai Retinol untuk Pemula Usia 30-an, agar Wajah Tidak Breakout
-
Tolak Timnas Indonesia, Kualitas John Heitinga Dapat Pengakuan dari Guus Hiddink
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
Terkini
-
Pemerintah Sepakat Lindungi PMI, KemenP2MI Teken Perjanjian Kerja Sama dengan Para Mitra Strategis
-
5 Masalah yang Diselesaikan Dasco di Panggung Politik 2025
-
Ulama Aceh Desak Pemerintah Susun Peta Jalan Pemulihan dan Penetapan Status Bencana Nasional
-
DPR Minta Pemerintah Jangan Remehkan Peringatan BMKG soal Bibit Siklon 93S
-
Kemenhut Selidiki Praktik 'Pencucian Kayu Ilegal' di Lokasi Banjir Sumatra Utara
-
Kemenhut Bongkar Dugaan Pencucian Kayu Ilegal di Sumut, Penyidikan Menyeret Sejumlah Pemilik PHAT
-
Geruduk KPK, Warga Pati Teriak Minta Bupati Sudewo Pakai Rompi Oranye Korupsi Rel Kereta
-
Atalia Praratya Resmi Gugat Cerai Ridwan Kamil di PA Bandung, Buntut Kasus Lisa Mariana?
-
Polisi Mulai Olah TKP Pasar Induk Kramat Jati, Warga Dilarang Mendekat
-
Pasar Jaya Gerak Cepat, Penampungan 350 Pedagang Kramat Jati Siap dalam 3 Hari