Suara.com - Jerman dan Prancis memupus harapan Ukraina untuk bisa segera bergabung dengan Uni Eropa. Kedua negara sebaliknya menggagas aliansi keamanan baru di Eropa dan mengundang Ukraina serta Inggris untuk ikut bergabung.
Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menegaskan Ukraina butuh masa persiapan selama "beberapa dekade” sebelum bisa bergabung dengan Uni Eropa.
Menurutnya solidaritas bagi negeri yang sedang diamuk invasi Rusia itu bisa dicapai dengan lebih efektif melalui pembentukan blok baru yang melibatkan Inggris.
"Saya katakan ini dengan sejujur-jujurnya, karena kita berutang kejujuran kepada penduduk Ukraina,” kata dia seusai bertemu Kanselir Jerman, Olaf Scholz, di Berlin, Senin (9/5).
"Kita bisa mempercepat prosesnya, tapi mengingat standar dan kriteria keanggotaan Uni Eropa, hal ini bisa memakan waktu beberapa dekade bagi Ukraina.”
Ide pembentukan aliansi politik di Eropa mendapat sambutan Scholz, yang menyebutnya sebagai "usulan yang sangat menarik,” dan betapa dirinya "merasa senang” bisa mendiskusikan hal tersebut bersama Macron.
Kunjungan Macron ke Berlin sudah merupakan tradisi bagi presiden Prancis yang baru terpilih. Kedekatan kedua negara dianggap sebagai pondasi keutuhan Uni Eropa, dan sebabnya menjadi negara tujuan pertama bagi setiap kepala pemerintahan baru.
Blok politik di Eropa Dalam kesempatan tersebut, Macron dan Scholz kembali menegaskan "dukungan penuh” bagi Ukraina dalam menghadapi Rusia.
Usulan Prancis membentuk "komunitas politik Eropa” membuka kesempatan bagi negara di luar Uni Eropa untuk saling berkonsultasi, kata Macron.
Baca Juga: Uni Eropa Ancang-Ancang Embargo Minyak dari Rusia, BBM Malah Terancam Langka di Jerman
"Organisasi Eropa baru ini akan memungkinkan negara demokratis di Eropa untuk membuka ruang bagi kerjasama politik, keamanan, energi, transportasi, investasi, infrastrktur dan imigrasi,” katanya.
Namun begitu keanggotaan di lembaga tersebut tidak menjamin keanggotaan di Uni Eropa. Ke-27 negara anggota Uni Eropa masih terbelah soal keanggotaan Ukraina. Ketika negara-negara Eropa timur mendukung percepatan penerimaan keanggotaan, negara lain ingin agar Ukraina lebih dulu menyesuaikan dengan standar UE.
Saat ini, Kiev hanya memiliki "kerjasama asosiasi” dengan Uni Eropa. Perjanjian itu mendekatkan Ukraina dengan pasar dalam negeri di Eropa, termasuk kerjasama perdagangan bebas yang memudahkan ekspor-impor.
Kunjungan Baerbock ke Ukraina Macron mengatakan percepatan proses penerimaan keanggotaan Ukraina akan mengurangi standar demokrasi, kesetaraan dan keadilan sosial yang ditetapkan Uni Eropa. Pada Selasa (10/5), Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock menjadi pejabat tinggi Jerman pertama yang mengunjungi Ukraina pasca invasi Rusia, 24 Februari lalu.
Dia antara lain mengunjungi Bucha yang merupakan lokasi pembantaian warga sipil Ukraina oleh Rusia. Baerbock disambut oleh Jaksa Agung Ukraina, Iryna Venediktova, dan dijadwalkan bakal menjumpai Menlu Dmytro Kuleba di hari yang sama.
Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, awalnya mengundang Kanselir Olaf Scholz untuk menghadiri parade Hari Kemenangan atas Nazi Jerman di Kiev, Senin (9/5).
Berita Terkait
-
Babak Baru Tragedi Benhil: Polisi Bidik Agen dan Majikan Buntut PRT Tewas Terjun dari Lantai 4!
-
Gatot Nurmantyo dan Eks Panglima TNI Bahas Izin Lintas Udara, Menhan Sjafrie: Kepentingan Nasional
-
Acer Edu Summit 2026: Inovasi AI Ubah Cara Belajar, Ini Teknologi dan Strategi Pendidikan Masa Depan
-
Tak Cuma Outflow, Rebalancing MSCI Justru Bisa Picu Aksi Borong Saham
-
Arsenal dan Atletico Madrid Bersaing Rekrut Julian Brandt
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
Terkini
-
DPR Murka, Debt Collector Gunakan Ambulans dan Damkar untuk Tagih Utang
-
Iran Kecam Usulan Italia Gantikan Posisi Timnas di Piala Dunia 2026: Kebangkrutan Moral
-
Tarif Rp1 Bikin Transjakarta Diserbu, Penumpang Membludak di Kampung Rambutan
-
Orang Kencing Sembarangan Makin Tak Terkendali, Walkot New York Mau Bangun Toilet Rp62 Miliar
-
Lansia 71 Tahun Gagal Putar Balik, Honda HRV Tabrak Pejalan Kaki hingga Depot Air di Jakbar!
-
Donald Trump Longgarkan Aturan Ganja Medis, Pak Prabowo Gak Mau Ikutan?
-
DPR Ingatkan Risiko Global di Balik Wacana Tarif Kapal Selat Malaka
-
Bikin Skenario Brutal Serang Orang Yahudi, Dua Remaja AS Terancam Hukuman Berat
-
KPK Dalami Aliran Dana CSR di Kasus Madiun, Dirut Perumda Ikut Diperiksa
-
Jakarta Jadi Sering Mati Lampu, ESDM Investigasi Dugaan Kerusakan Gardu PLN, Apa Penyebabnya?