Suara.com - Jerman dan Prancis memupus harapan Ukraina untuk bisa segera bergabung dengan Uni Eropa. Kedua negara sebaliknya menggagas aliansi keamanan baru di Eropa dan mengundang Ukraina serta Inggris untuk ikut bergabung.
Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menegaskan Ukraina butuh masa persiapan selama "beberapa dekade” sebelum bisa bergabung dengan Uni Eropa.
Menurutnya solidaritas bagi negeri yang sedang diamuk invasi Rusia itu bisa dicapai dengan lebih efektif melalui pembentukan blok baru yang melibatkan Inggris.
"Saya katakan ini dengan sejujur-jujurnya, karena kita berutang kejujuran kepada penduduk Ukraina,” kata dia seusai bertemu Kanselir Jerman, Olaf Scholz, di Berlin, Senin (9/5).
"Kita bisa mempercepat prosesnya, tapi mengingat standar dan kriteria keanggotaan Uni Eropa, hal ini bisa memakan waktu beberapa dekade bagi Ukraina.”
Ide pembentukan aliansi politik di Eropa mendapat sambutan Scholz, yang menyebutnya sebagai "usulan yang sangat menarik,” dan betapa dirinya "merasa senang” bisa mendiskusikan hal tersebut bersama Macron.
Kunjungan Macron ke Berlin sudah merupakan tradisi bagi presiden Prancis yang baru terpilih. Kedekatan kedua negara dianggap sebagai pondasi keutuhan Uni Eropa, dan sebabnya menjadi negara tujuan pertama bagi setiap kepala pemerintahan baru.
Blok politik di Eropa Dalam kesempatan tersebut, Macron dan Scholz kembali menegaskan "dukungan penuh” bagi Ukraina dalam menghadapi Rusia.
Usulan Prancis membentuk "komunitas politik Eropa” membuka kesempatan bagi negara di luar Uni Eropa untuk saling berkonsultasi, kata Macron.
Baca Juga: Uni Eropa Ancang-Ancang Embargo Minyak dari Rusia, BBM Malah Terancam Langka di Jerman
"Organisasi Eropa baru ini akan memungkinkan negara demokratis di Eropa untuk membuka ruang bagi kerjasama politik, keamanan, energi, transportasi, investasi, infrastrktur dan imigrasi,” katanya.
Namun begitu keanggotaan di lembaga tersebut tidak menjamin keanggotaan di Uni Eropa. Ke-27 negara anggota Uni Eropa masih terbelah soal keanggotaan Ukraina. Ketika negara-negara Eropa timur mendukung percepatan penerimaan keanggotaan, negara lain ingin agar Ukraina lebih dulu menyesuaikan dengan standar UE.
Saat ini, Kiev hanya memiliki "kerjasama asosiasi” dengan Uni Eropa. Perjanjian itu mendekatkan Ukraina dengan pasar dalam negeri di Eropa, termasuk kerjasama perdagangan bebas yang memudahkan ekspor-impor.
Kunjungan Baerbock ke Ukraina Macron mengatakan percepatan proses penerimaan keanggotaan Ukraina akan mengurangi standar demokrasi, kesetaraan dan keadilan sosial yang ditetapkan Uni Eropa. Pada Selasa (10/5), Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock menjadi pejabat tinggi Jerman pertama yang mengunjungi Ukraina pasca invasi Rusia, 24 Februari lalu.
Dia antara lain mengunjungi Bucha yang merupakan lokasi pembantaian warga sipil Ukraina oleh Rusia. Baerbock disambut oleh Jaksa Agung Ukraina, Iryna Venediktova, dan dijadwalkan bakal menjumpai Menlu Dmytro Kuleba di hari yang sama.
Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, awalnya mengundang Kanselir Olaf Scholz untuk menghadiri parade Hari Kemenangan atas Nazi Jerman di Kiev, Senin (9/5).
Menurutnya, kunjungan Scholz akan memberikan pesan poltik "yang sangat kuat.” Namun sang kanselir menolak undangan tersebut. rzn/vlz (dpa,rtr)
Berita Terkait
-
Registrasi Online Link PINTAR BI untuk Tukar Uang Baru
-
Syarat Free Float Naik, Saham CBDK Dilepas Rp157,5 Miliar
-
7 HP Kamera Boba Kembaran iPhone Terbaru 2026, Harga Rp2 Jutaan Rasa Ponsel Flagship!
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Real Madrid Tumbang di Markas Osasuna, Ini Dalih Alvaro Arbeloa
Terpopuler
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Drama Keluarga Halilintar Memanas! Atta Akhirnya Bicara soal Isu Aurel Diabaikan di Foto Keluarga
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Kapolri Buka Suara soal Kasus Dugaan Penganiayaan Pelajar oleh Anggota Brimob di Maluku Tenggara
-
Tragedi Gajah Riau: Tiada Tahun Tanpa Kematian, Gading Hilang dan Kepala Dipotong Pemburu
-
Ketua Komisi III DPR Pastikan Kawal Kasus Kematian Anak 12 Tahun usai Dianiaya Ibu Tiri di Sukabumi
-
Waspada! WNA Australia Positif Campak Usai dari Bandung, Kemenkes Perketat Surveilans
-
Teror Berantai Ketua BEM UGM 2026: Kritik Kebijakan, Fitnah AI, hingga Ancaman ke Keluarga
-
Wakil Ketua Komisi VI Adisatrya Sulisto Soroti Kebijakan Impor Mobil Operasional KDKMP dari India
-
Tragedi Filisida Sukabumi: Bocah 12 Tahun Tewas di Tangan Ibu Tiri, Ini Penjelasan KPAI
-
BGN Tegaskan Tak Ada Pembagian MBG Saat Sahur, Ini Jadwalnya Selama Ramadan
-
Testimoni Wali Murid: Sekolah Rakyat Bawa Perubahan Nyata bagi Anak
-
Sinergi Kemensos dan Komisi VIII DPR Tingkatkan Layanan Korban Perdagangan Manusia