Pada Rabu (11/05) petang di Federation Square Melbourne, digelar sebuah aksi bertajuk "Tidak untuk Marcos-Duterte 2022" yang mengutuk apa yang disebut penyelenggara aksi sebagai "tandem fasis."
"Bongbong Marcos dan Sara Duterte pasti akan melanjutkan warisan mengerikan ayah mereka dari pelanggaran hak asasi manusia yang masif, pencurian dan penjarahan," kata kelompok advokasi Anakbayan Melbourne.
Pendukung Bongbong menolak narasi diktator
Ribuan penentang Marcos senior mengalami penganiayaan selama era darurat militer tahun 1972-1981 yang brutal, dan nama keluarga Marcos menjadi identik dengan penjarahan, kronisme, dan kehidupan mewah, setelah miliaran dolar kekayaan negara menghilang.
Namun, keluarga Marcos menyangkalnya – dan begitu juga banyak pemilih Filipina saat ini.
Faye Faustino hidup di bawah pemerintahan Marcos senior di Filipina, tetapi percaya bahwa masa itu adalah masa yang "sangat, sangat baik."
Dia mengatakan narasi seputar kediktatoran Marcos senior adalah propaganda.
“Media sosial sangat membantu dalam mencerahkan, atau membuka pola pikir masyarakat Filipina,” kata Faye.
Liz Ficnerski, yang adalah inisiator kelompok pendukung dari Melbourne untuk Bongbong Marcos dan Sara Duterte, setuju dengan pendapat itu.
"Saya tidak pernah berpikir bahwa Ferdinand Marcos adalah seorang diktator," kata pria berusia 55 tahun itu kepada ABC.
Baca Juga: Profil Bongbong Marcos Jr, Presiden Terpilih Filipina Anak Ferdinand Marcos Sang Diktator
"Dia adalah tipe presiden yang telah berjasa untuk banyak hal bagi Filipina. Kami akan senang sosok itu kembali."
Sejarah ditulis ulang melalui penguasaan media
Vince de Guzman diajari di sekolah tentang dinasti politik Marcos yang terkenal kejam dan tidak dapat memahami bagaimana begitu banyak pendukung BBM, blogger, dan influencer media sosial mengatakan bahwa sejarah telah terdistorsi.
Dia mengatakan dia dan teman-temannya dapat berbagi informasi dan mengikuti situasi politik di tanah air melalui media sosial, tetapi iru seperti "pedang bermata dua."
"Keberadaan Bongbong Marcos sebagai kandidat presiden menunjukkan seberapa besar media sosial dapat berperan dalam hal ini," katanya.
"Orang-orang menerima fakta palsu bahwa era Marcos adalah masa yang paling jaya dan yang sebenarnya terjadi tidak begitu, maksudnya cerita begitu banyak orang dilukai dan disiksa, dan uang yang dicuri."
Aim Sinpeng, dosen senior di departemen pemerintahan dan hubungan internasional di University of Sydney, mengatakan ini bukan situasi yang unik bagi Filipina.
Berita Terkait
-
AllianzGI Indonesia Perluas Akses Solusi Investasi Global Berbasis USD
-
Dari UMKM ke Standar Global, Ketika Industri Kosmetik Lokal Didorong Naik Kelas
-
Antisipasi Puncak Cuaca Ekstrem, BPBD Tebar 2,4 Ton Bahan Semai di Hari Keenam OMC
-
Bojan Hodak Bawa Kabar Baik Jelang Persib vs PSBS Biak, Apa Itu?
-
Wacana Polri di Bawah Kementerian Mengemuka, Yusril Tegaskan Masih Tahap Opsi Reformasi
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 34 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 Januari: Sikat TOTY 115-117 dan 20.000 Gems
Pilihan
-
Rebut Hadiah Berlimpah! Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel Jadi Penggerak Potensi Daerah
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
Terkini
-
Pati dan Madiun Tanpa Pemimpin Pasca OTT KPK, Kemendagri Ambil Langkah Darurat
-
Antisipasi Puncak Cuaca Ekstrem, BPBD Tebar 2,4 Ton Bahan Semai di Hari Keenam OMC
-
Wacana Polri di Bawah Kementerian Mengemuka, Yusril Tegaskan Masih Tahap Opsi Reformasi
-
Ratusan Warga Serang Masih Mengungsi, Banjir Dominasi Bencana Hidrometeorologi
-
Drama Sidang Korupsi: Hakim Ad Hoc Walkout Tuntut Gaji, Kini Diperiksa KY
-
Antisipasi Jalan Rusak akibat Banjir, Dinas Bina Marga DKI Lirik Aspal 'Sakti' yang Bisa Serap Air
-
Pascabencana Bireuen, Mendagri Tito Tinjau Infrastruktur Jembatan
-
Keterlibatan TNI-Polri Jadi Petugas Haji 2026 Melonjak Drastis, Menhaj: Naik Hampir 100 Persen Lebih
-
Konflik Agraria Belum Usai, Legislator Gerindra Minta Pemerintah Buang Ego Sektoral demi Keadilan
-
Tunjangan Panitera Cuma Rp400 Ribu, DPR Peringatkan Bahaya: Kualitas Pengadilan Taruhannya!