Ratusan Tentara Penumpas Teroris Mujahidin Indonesia Timur Ditarik dari Poso

Suara.com - Ratusan tentara penumpas teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) mulai ditarik dari Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Sebelumnya mereka tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Madago Raya.

Prajurit TNI yang diterjunkan menumpas kelompok MIT di Poso sebanyak 267 prajurit.

Dari jumlah itu sebanyak 167 prajurit telah dikembalikan ke kesatuan masing-masing dan kini tinggal 100 prajurit berada di lapangan.

Saat ini anggota MIT tersisa tinggal satu orang dan masih bersembunyi di hutan setelah sebelumnya satu anggota mereka tertembak aparat keamanan beberapa waktu lalu.

"Ratusan prajurit TNI sudah ditarik dan dikembalikan ke kesatuan masing-masing secara bertahap sejak Bulan Maret lalu," kata Panglima TNI Jendral TNI Andika Perkasa saat melakukan kunjungan kerja di Palu, Jumat.

Dari 100 prajurit TNI yang masih tergabung dalam Operasi Satgas Madago Raya, tidak ada yang berasal dari satuan luar daerah.

Personel yang ditempat sepenuhnya mengandalkan prajurit di Sulteng.

"Secara umum kondusivitas keamanan di tiga wilayah lokus operasi, yakni Kabupaten Poso, Parigi Moutong, dan Sigi berangsur membaik," ujar Andika.

Ia mengatakan kabar baik ini buah hasil dari upaya penumpasan kelompok MIT yang selama ini menjadi target operasi TNI/Polri dan masyarakat setempat.

Baca Juga: Didatangi Atase Darat AS, KSAD Dudung Ungkap Rencana Latihan Prajurit Dua Negara di Indonesia

"Kami berharap kondisi saat ini dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat sehingga ke depan tidak perlu lagi ada satgas operasi penegakan hukum tindak pidana terorisme di Sulteng," kata Andika.

Menyinggung upaya pencegahan paham radikal, Panglima TNI berharap kepala daerah dapat memberdayakan kehadiran 150 personel TNI yang terlibat dalam Program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD).

"Kami mengupayakan satu titik lokus TMMD di Sulteng dari 50 titik tersebar di Tanah Air. Kami berharap daerah yang menjadi sasaran TMMD nanti bisa memanfaatkan prajurit untuk mengedukasi masyarakat agar tidak terpapar paham-paham radikal," tutup Andika. (Antara)