Suara.com - Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno memastikan tak ada arahan dari manapun termasuk dari lingkar Istana Kepresidenan terkait Koalisi Indonesia Bersatu, partai Golkar, PAN dan PPP.
"Saya bisa pastikan setiap partai yang hadir itu datang dengan independesinya masing-masing. Jadi tidak arah mengarahkan," kata Eddy dalam diskusi Polemik Trijaya bertajuk Kasak Kusuk Koalisi Partai dan Capres 2024, Sabtu (14/5/2022).
Pernyataan Eddy merespon pertanyaaan terkait isu 'arahan' dari istana perihal Koalisi Indonesia Bersatu. Menurut dia, masing-masing partai politik telah menyepakati di internalnya mengenai koalisi tersebut.
"Masing-masing sudah membahas internalnya untuk kemudian kita bisa hadir dan memberikan pernyataan kepada publik bahwa ini koalisi sudah terjalin," ucap dia.
,
Sehingga ia membantah ada arahan dari kekuatan politik tertentu soal koalisi itu.
"Jadi saya kira tidak ada arahan-arahannya, itu semua dari ketua umum masing-masing menyampaikan kepada kadernya pada pengurusnya dan kemudian ketum menyampaikan kepada publik berdasarkan masukkan itu. Jadi tidak ada arahan dari pihak luar manapun," katanya.
Sebelumnya, pengamat politik Hendri Satrio mempertanyakan, apakah partai Golkar, PAN, dan PPP mendapat arahan dari pihak istana untuk membentuk Koalisi Indonesia Bersatu? Pasalnya Golkar, PAN, dan PPP merupakan partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
"Pertanyan besarnya adalah, apakah ada arahan dari istana? Karena tiga-tiganya partai politik koalisi pemerintah. Satu di ujung tanduk, satu lagi baru ditinggal tokoh sentral, yang satu lagi enggak jelas arahnya ke mana," ujar Hendri dalam diskusi Polemik Trijaya; Kasak Kusuk Koalisi Partai dan Capres 2024, Sabtu.
Karenanya, Hendri menduga, bisa jadi pembentukan koalisi tersebut hanya untuk menyelamatkan tokoh atau partai politik.
Tak hanya itu, Hendri juga mempertanyakan pembentukan koalisi tersebut. Terlebih ada isu jabatan presiden tiga periode dan penambahan masa jabatan presiden yang pernah digulirkan dari menteri kabinet Jokowi.
Baca Juga: Koalisi Golkar, PPP dan PAN Dinilai Hanya Alat Bargaining Politik Reshuffle Kabinet
"Tapi itu pertanyaaan terbesar, ini ada arahan dari Istana enggak sih? Saya ini selalu curiga sekarang, selalu ada arahan istana. Sejak ada guliran isu tiga periode dan penambahan masa jabatan presiden itu," kata Hendri.
Berita Terkait
Terpopuler
- Operasi Zebra 2025 di Sumut Dimulai Besok, Ini Daftar Pelanggaran yang Disasar
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Mobil Keluarga Bekas Paling Dicari 2025, Murah dengan Performa Mumpuni
- 5 Mobil Sedan Bekas Pajak Murah dan Irit BBM untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi Smartwatch Selain Apple yang Bisa QRIS MyBCA
Pilihan
-
Aksi Jatuh Bareng: Rupiah dan Mata Uang Asia Kompak Terkoreksi
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik untuk Gamer dan Multitasker Berat
-
Perusahaan BUMN dan Badan Negara Lakukan Pemborosan Anggaran Berjamaah, Totalnya Rp43 T
-
RKUHAP Resmi Jadi UU: Ini Daftar Pasal Kontroversial yang Diprotes Publik
-
Permintaan Pertamax Turbo Meningkat, Pertamina Lakukan Impor
Terkini
-
Menkum Sebut KUHAP Baru Mementingkan Perlindungan HAM, Mulai Berlaku 2026
-
Cuma Naik Rp2 Ribuan per Hari, Buruh Tolak Upah Minimum 2026 Ala Menaker, Usul Formula Baru
-
Eks Sekretaris MA Nurhadi Didakwa Lakukan TPPU Rp307,5 Miliar dan USD 50 Ribu
-
Kasatgas KPK Diadukan ke Dewas, Benarkah Bobby Nasution 'Dilindungi' di Kasus Korupsi Jalan Sumut?
-
Mardani Ali Sera Dicopot dari Kursi Ketua PKSAP DPR, Alasannya karena Ini
-
Melihat 'Kampung Zombie' Cililitan Diterjang Banjir, Warga Sudah Tak Asing: Kayak Air Lewat Saja
-
Jakarta Dikepung Banjir: 16 RT Terendam, Pela Mampang Paling Parah Hingga 80 cm
-
Program SMK Go Global Dinilai Bisa Tekan Pengangguran, P2MI: Target 500 Ribu Penempatan
-
21 Tahun Terganjal! Eva Sundari Soroti 'Gangguan' DPR pada Pengesahan RUU PPRT: Aneh!
-
110 Anak Direkrut Teroris Lewat Medsos dan Game, Densus 88 Ungkap Fakta Baru