Suara.com - Australia menurunkan tingkat hubungan diplomatik dengan Myanmar karena tidak mendukung dan menolak untuk melegitimasi kekuasaan junta atau dewan pemerintahan militer yang mengambil alih kekuasaan di sana dua tahun lalu.
Menurut laporan yang diterima ABC, seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia sudah terpilih untuk menggantikan Duta Besar Australia untuk Myanmar Andrea Faulkner, yang sudah menyelesaikan masa jabatannya bulan April lalu.
Namun perwakilan Australia berikutnya, yang belum mendapatkan izin untuk pergi ke Myanmar, tidak akan menyerahkan surat tanda kepercayaan kepada kepala junta militer dan hanya bertindak sebagai kepala misi dengan jabatan chargé d'affaires atau kuasa usaha.
DFAT berharap dengan keputusan ini mereka masih bisa mengirim seorang diplomat senior yang tetap dapat menjalankan misi Australia di Myanmar tanpa mengakui keabsahan militer yang menggulingkan kekuasaan partai yang memenangkan pemilu yaitu Liga Nasional Bagi Demokrasi (LND).
Beberapa negara Barat lain juga menurunkan tingkat hubungan diplomatik dengan Myanmar. Kelompok HAM yang mengkritik Australia untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap junta militer memuji tindakan Australia tersebut.
Wakil direktur lembaga HAM International Human Rights Watch Asia mengatakan bahwa hubungan Australia dengan junta militer dalam dua tahun ini tidak efektif karena pejabat Australia terlalu cepat bertemu dengan pemimpin militer Myanmar, dan terlalu lamban dalam menerapkan sanksi diplomatik dan ekonomi terhadap rejim tersebut.
Dia mengatakan keputusan untuk tidak menempatkan misi diplomatik setingkat duta besar ini menunjukkan "bahwa Australia mulai menunjukkan taringnya" dalam hubungan diplomatik dengan militer Myanmar.
"
"Ini langkah penting, langkah simbolis namun akan menimbulkan amarah dan ketidakpuasan dalam tubuh junta militer Myanmar karena mereka ingin mendapatkan pengakuan internasional," katanya.
Baca Juga: Tentara Myanmar Ramai Membelot dari Junta Militer
"
"Jadi ini merupakan cara untuk mengatakan bahwa "kudeta yang dilakukan adalah ilegal, dan pelanggaran HAM yang dilakukan tidak bisa diterima".
Pemerintah Myanmar dalam pengasingan Pemerintah Nasional Bersatu (NUG) juga memuji tindakan Australia.
Dr Tun-Aung Shwe, yang mewakili NUG di Australia, mengatakan ini akan "memperkuat rasa percaya warga Myanmar di Australia".
"
"Kita semua tahu bahwa junta selalu melakukan propaganda dan menggunakan kesempatan diplomatik untuk kepentingan mereka untuk mengatakan mereka mendapat pengakuan dari komunitas dan pemerintah secara internasional," katanya kepada ABC.
Berita Terkait
-
Di Balik Gemerlap Podium, Nasib Atlet Indonesia Masih Terkatung-katung
-
7 Poin Penting di Balik Tuntutan Soal BBM dan Program MBG
-
Nanik S Deyang Tunjuk Agustina Arumsari sebagai Juru Bicara BGN
-
Peran BGN Terlalu Luas, Komnas HAM Desak Revisi Perpres MBG
-
Polisi hingga DPR Kelola SPPG, Guru Ngeluh Kesulitan Mengadu soal MBG
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
7 Poin Penting di Balik Tuntutan Soal BBM dan Program MBG
-
Nanik S Deyang Tunjuk Agustina Arumsari sebagai Juru Bicara BGN
-
Peran BGN Terlalu Luas, Komnas HAM Desak Revisi Perpres MBG
-
Polisi hingga DPR Kelola SPPG, Guru Ngeluh Kesulitan Mengadu soal MBG
-
BGN Akui Motor Listrik Masih Menumpuk, Semua Aset Era Dadan Hindayana Akan Dimaksimalkan
-
Cek Langsung Penerima BSPS di Jakbar, Mendagri Dorong Pemda Perluas Dukungan Bedah Rumah lewat APBD
-
Prabowo Terima Utusan Qatar, Kerja Sama Investasi dan Pembangunan Jadi Fokus Pembahasan
-
Siapa Perwakilan Mahasiswa Demo yang Temui Gibran Hari Ini
-
Anggaran MBG 2027 Tembus Rp270 Triliun, Masih Pakai Dana Pendidikan dan Kesehatan
-
Tak Lagi Flat Rp6 Juta, BGN Ubah Aturan Insentif SPPG, Begini Skemanya