Suara.com - Australia menurunkan tingkat hubungan diplomatik dengan Myanmar karena tidak mendukung dan menolak untuk melegitimasi kekuasaan junta atau dewan pemerintahan militer yang mengambil alih kekuasaan di sana dua tahun lalu.
Menurut laporan yang diterima ABC, seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia sudah terpilih untuk menggantikan Duta Besar Australia untuk Myanmar Andrea Faulkner, yang sudah menyelesaikan masa jabatannya bulan April lalu.
Namun perwakilan Australia berikutnya, yang belum mendapatkan izin untuk pergi ke Myanmar, tidak akan menyerahkan surat tanda kepercayaan kepada kepala junta militer dan hanya bertindak sebagai kepala misi dengan jabatan chargé d'affaires atau kuasa usaha.
DFAT berharap dengan keputusan ini mereka masih bisa mengirim seorang diplomat senior yang tetap dapat menjalankan misi Australia di Myanmar tanpa mengakui keabsahan militer yang menggulingkan kekuasaan partai yang memenangkan pemilu yaitu Liga Nasional Bagi Demokrasi (LND).
Beberapa negara Barat lain juga menurunkan tingkat hubungan diplomatik dengan Myanmar. Kelompok HAM yang mengkritik Australia untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap junta militer memuji tindakan Australia tersebut.
Wakil direktur lembaga HAM International Human Rights Watch Asia mengatakan bahwa hubungan Australia dengan junta militer dalam dua tahun ini tidak efektif karena pejabat Australia terlalu cepat bertemu dengan pemimpin militer Myanmar, dan terlalu lamban dalam menerapkan sanksi diplomatik dan ekonomi terhadap rejim tersebut.
Dia mengatakan keputusan untuk tidak menempatkan misi diplomatik setingkat duta besar ini menunjukkan "bahwa Australia mulai menunjukkan taringnya" dalam hubungan diplomatik dengan militer Myanmar.
"
"Ini langkah penting, langkah simbolis namun akan menimbulkan amarah dan ketidakpuasan dalam tubuh junta militer Myanmar karena mereka ingin mendapatkan pengakuan internasional," katanya.
Baca Juga: Tentara Myanmar Ramai Membelot dari Junta Militer
"
"Jadi ini merupakan cara untuk mengatakan bahwa "kudeta yang dilakukan adalah ilegal, dan pelanggaran HAM yang dilakukan tidak bisa diterima".
Pemerintah Myanmar dalam pengasingan Pemerintah Nasional Bersatu (NUG) juga memuji tindakan Australia.
Dr Tun-Aung Shwe, yang mewakili NUG di Australia, mengatakan ini akan "memperkuat rasa percaya warga Myanmar di Australia".
"
"Kita semua tahu bahwa junta selalu melakukan propaganda dan menggunakan kesempatan diplomatik untuk kepentingan mereka untuk mengatakan mereka mendapat pengakuan dari komunitas dan pemerintah secara internasional," katanya kepada ABC.
Berita Terkait
-
AllianzGI Indonesia Perluas Akses Solusi Investasi Global Berbasis USD
-
Dari UMKM ke Standar Global, Ketika Industri Kosmetik Lokal Didorong Naik Kelas
-
Antisipasi Puncak Cuaca Ekstrem, BPBD Tebar 2,4 Ton Bahan Semai di Hari Keenam OMC
-
Bojan Hodak Bawa Kabar Baik Jelang Persib vs PSBS Biak, Apa Itu?
-
Wacana Polri di Bawah Kementerian Mengemuka, Yusril Tegaskan Masih Tahap Opsi Reformasi
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 34 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 Januari: Sikat TOTY 115-117 dan 20.000 Gems
Pilihan
-
Rebut Hadiah Berlimpah! Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel Jadi Penggerak Potensi Daerah
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
Terkini
-
Pati dan Madiun Tanpa Pemimpin Pasca OTT KPK, Kemendagri Ambil Langkah Darurat
-
Antisipasi Puncak Cuaca Ekstrem, BPBD Tebar 2,4 Ton Bahan Semai di Hari Keenam OMC
-
Wacana Polri di Bawah Kementerian Mengemuka, Yusril Tegaskan Masih Tahap Opsi Reformasi
-
Ratusan Warga Serang Masih Mengungsi, Banjir Dominasi Bencana Hidrometeorologi
-
Drama Sidang Korupsi: Hakim Ad Hoc Walkout Tuntut Gaji, Kini Diperiksa KY
-
Antisipasi Jalan Rusak akibat Banjir, Dinas Bina Marga DKI Lirik Aspal 'Sakti' yang Bisa Serap Air
-
Pascabencana Bireuen, Mendagri Tito Tinjau Infrastruktur Jembatan
-
Keterlibatan TNI-Polri Jadi Petugas Haji 2026 Melonjak Drastis, Menhaj: Naik Hampir 100 Persen Lebih
-
Konflik Agraria Belum Usai, Legislator Gerindra Minta Pemerintah Buang Ego Sektoral demi Keadilan
-
Tunjangan Panitera Cuma Rp400 Ribu, DPR Peringatkan Bahaya: Kualitas Pengadilan Taruhannya!