Suara.com - Biaya pengobatan untuk menyelamatkan jiwa anak-anak yang mengalami kekurangan gizi paling parah akan melonjak hingga 16 persen akibat invasi Rusia ke Ukraina dan gangguan pandemi, menurut Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF).
Bahan mentah untuk makanan terapeutik siap saji telah melonjak harganya di tengah krisis pangan global yang dipicu oleh perang dan pandemi, kata UNICEF.
Menurut UNICEF, tanpa pendanaan lebih lanjut dalam enam bulan ke depan, lebih dari 600.000 anak-anak mungkin kehilangan asupan gizi penting, yang berupa pasta berenergi tinggi yang terbuat dari berbagai bahan, termasuk kacang tanah, minyak, gula, dan nutrisi tambahan.
Namun, UNICEF tidak memerinci berapa banyak peningkatan pengeluaran yang diperlukan untuk mempertahankan program pemberian asupan untuk anak-anak malnutrisi.
Badan PBB itu mengatakan bahwa sekotak nutrisi khusus yang berisi 150 paket, yang cukup untuk enam hingga delapan minggu untuk merawat anak yang kekurangan gizi parah, rata-rata berharga sekitar 41 dolar AS (sekitar Rp600 ribu).
Selain tekanan yang lebih luas pada ketahanan pangan, perubahan iklim dan kenaikan harga juga dapat menyebabkan tingkat kekurangan gizi parah pada anak-anak yang mengarah kepada "bencana", demikian UNICEF memperingatkan dalam sebuah pernyataan.
"Dunia dengan cepat menjadi sebuah kotak virtual dengan peningkatan pesat pada kematian anak serta penderitaan yang dialami anak akibat wasting, yang sebenarnya dapat dicegah," kata Direktur Eksekutif UNICEF Catherine Russell.
Kasus parah wasting, yaitu ketika anak-anak terlalu kurus untuk tinggi badan mereka, berdampak pada 13,6 juta anak di bawah usia 5 tahun, dan mengakibatkan satu dari lima kematian di antara kelompok usia itu, menurut UNICEF.
Bahkan sebelum perang (di Ukraina) dan pandemi, dua dari tiga anak yang mengalami malnutrisi tidak memiliki akses ke makanan terapeutik yang dibutuhkan untuk menyelamatkan hidup mereka, kata UNICEF.
Baca Juga: Kemendagri Dukung Pengembangan Panduan Perencanaan Perlindungan Anak di Daerah
Sumber: Reuters/Antara
Berita Terkait
-
Misteri Formasi Tak Lazim Drone Iran, Kesaksian Pilot F-15 Bikin Geger
-
Iran vs Barat: Skema Asuransi Selat Hormuz Bisa Lumpuhkan Perdagangan Dunia
-
Senator Republik Prediksi Donald Trump Bakal Ambil Paksa Selat Hormuz
-
Akhirnya! Amerika Serikat dan Iran Tanda Tangan Perjanjian Sudahi Perang
-
Harga Minyak Dunia Turun, Pemerintah Jelaskan Alasan Pertamax Belum Ikut Murah
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Misteri Formasi Tak Lazim Drone Iran, Kesaksian Pilot F-15 Bikin Geger
-
Wacana Ekspor Satu Pintu Dinilai Berpotensi Perkuat Posisi Indonesia di Tengah Persaingan Global
-
Warga Sipiongot Senang Karena Jalan Diaspal Setelah Puluhan Tahun
-
Skandal Korupsi Kuota Haji: KPK Cecar Eks Dirjen PHU Hilman Latief Soal Modus Bagi-bagi 50 Persen
-
Masuk RS Polri Gegara Sakit Saluran Pencernaan! Penahanan Gus Yaqut Dibantarkan
-
Eks Plt Direktur PU Ditahan! Terima Suap BUMN dan Rekayasa Proyek Fiktif Rp16 Miliar
-
3 Tahun dalam Penyiksaan: Bagaimana Penyekapan YTR Bisa Luput dari Pantauan Sekitar?
-
Sasaran Turis Bali! 18 Kg Ganja Asal Amerika-Rusia Diselundupkan Lewat Trik Kompartemen Koper
-
Ditanya Nyesal Ikut Pilpres 2024, Anies Balik Tanya Publik: NyeseI Tak Memilih Saya?
-
Usut Dalang Pembagian Kuota Haji 50:50, Eks Dirjen PHU Kemenag Dicecar KPK