Suara.com - Gubernur Jenderal Australia baru saja melantik Anthony Albanese sebagai Perdana Menteri yang ke-31, Senin pagi (23/05). Tapi siapakah Anthony Albanese?
Sebagai putra dari ibu tunggal yang dibesarkan di kompleks perumahan rakyat yang dibangun pemerintah, Anthony Albanese sudah lama bercita-cita menduduki kursi Perdana Menteri.
Dari hasil pemilu federal hari Sabtu (21/05), ia menggantikan Scott Morrison dari Partai Liberal yang telah menjadi Perdana Menteri sejak Agustus 2018.
Perjalanan politiknya bermula ketika ia tiba di Canberra ketika John Howard, Perdana Menteri Australia ke-25 berkuasa di tahun 1996.
Anthony mendalami bidang ekonomi di universitas namun kelihatannya sudah ditakdirkan untuk berkarier di politik.
"Saya lahir sebagai pendukung tiga hal: Partai Buruh, Gereja Katolik dan (tim ragby) South Sydney Rabbitohs," ujar Anthony.
Dikenal dengan nama panggilan "Albo", ketua Partai Buruh tersebut menjalani sebagian besar karier politiknya di garda terdepan partai, meski kebanyakan sebagai oposisi.
Dalam 26 tahun karier politiknya, Anthony hanya muncul enam kali dalam Pemerintahan Australia, di mana ia menangani urusan infrastruktur.
Namun penempatannya sebagai Perdana Menteri Australia bukanlah hal baru bagi Anthony, yang sempat menggantikan Perdana Menteri ke-26, Kevin Rudd untuk sementara di tahun 2013.
Baca Juga: Anthony Albanese Resmi Dilantik Jadi Perdana Menteri Australia
Anthony yang berusia 59 tahun memiliki seorang putra dan sudah bercerai.
Sepanjang masa kampanye, ia didampingi pasangannya, Jodie Haydon. Mereka bertemu di tahun 2019 waktu Anthony menjadi pimpinan Partai Buruh.
Anthony sempat mencalonkan diri sebagai ketua Partai Buruh di tahun 2013, namun dikalahkan Bill Shorten yang kemudian memimpin selama dua periode.
Ia dikenal sebagai pemimpin yang tidak menonjolkan diri dan mengatakan akan "berjuang keras" memenangkan pemilu.
Beberapa pihak dalam Partai Buruh khawatir Anthony sudah terlalu biasa menjadi anggota partai oposisi, sehingga tidak mampu memimpin Partai Buruh saat duduk di pemerintahan.
Ia berubah total sejak kecelakaan mobil di awal tahun 2021.
Berita Terkait
-
Soal Kerja Sama Keamanan RI-Australia, Legislator PDIP Ini Kasih 2 Catatan, Minta Prabowo Hati-hati
-
Langkah Mengejutkan Prabowo-Albanese: Apa Isi Perjanjian Keamanan Baru yang Mengguncang Kawasan
-
Australia Ikuti Jejak Prancis, Akui Kedaulatan Palestina, Apa Dampaknya?
-
Dijanjikan Naik Kuda, Prabowo Bujuk PM Australia Anthony Albanese Nginap di Hambalang
-
Ini Hal-hal Penting Kerja Sama RI-Australia Dibahas Prabowo-Albanese: dari Pertahanan hingga UMKM
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
Dermaga Halte Buaran Diseruduk Kendaraan Pribadi, TransJakarta Koridor 11 Terpaksa Alihkan Rute
-
Cuaca Senin Pagi: Jakarta Dikepung Hujan Lebat dan Angin Kencang, Cek Daftar Wilayah Terdampak!
-
Laporan PRISM 2025 Sebut Jakarta Jadi Kota Paling Diminati Sepanjang 2025
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu