Suara.com - Amnesty International Indonesia menyebutkan jumlah vonis hukuman mati di Indonesia masih tinggi, paling banyak kasus narkotika.
Amnesty mendesak pemerintah Indonesia mengakhiri pemberian vonis hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba. Selain melanggar kemanusiaan, jenis hukuman menghilangkan nyawa ini dinilai tidak memberikan efek jera.
"Pengurangannya tidak signifikan, angka ini masih tinggi, ini disumbang oleh kasus narkotika hingga 82 persen dari total kasus keseluruhan yaitu 94 vonis dari 114 vonis," kata Peneliti Amnesty International Ari Pramuditya, Selasa (24/5/2022).
Ari menyebutkan terpidana yang divonis hukuman mati pada 2019 sebanyak 80 orang, meningkat pada 2020 menjadi 117 orang, dan pada 2021 terdapat 114 orang -- tujuh terpidana warga negara asing dalam kasus narkoba.
Menurut Ari tingginya vonis hukuman mati karena pemerintahan Presiden Joko Widodo sedang gencar memberantas narkoba.
"Sejak masa kepemimpinan Jokowi, Presiden bersikeras memerangangi kejahatan terhadap narkoba atau war on drugs, situasi diperparah dengan kebijakan itu," kata dia.
Selain kasus narkotika, 14 kasus pembunuhan dan 6 kasus terorisme.
"Ada 7 orang warga negara asing, terdiri dari Pakistan, Iran, dan Yaman, mereka bersalah karena perdagangan narkotika dan dijatuhi hukuman mati," kata Ari.
Baca Juga: Terlibat Jaringan Narkoba Internasional, Bandar Narkoba di Makassar Dihukum Mati
Berita Terkait
-
Aliansi Ibu Indonesia: Ibu Pertiwi Berduka Akibat Kebijakan Elit dan Kekerasan Negara
-
Usut Kericuhan Demo, Negara Harus Lakukan Investigasi Independen Libatkan Tokoh Berintegritas
-
Korban Jiwa Tembus 10 Orang, Amnesty Internasional Desak Penyelidikan ProJustitia
-
'Jangan Tempatkan Rakyat Sebagai Musuh': Koalisi Sipil Ultimatum Negara Soal Pelibatan Militer
-
Video Pejabat Korupsi Dijemput Paksa Lalu Dihukum Mati? Fakta Aslinya Justru Bikin Hati Miris
Terpopuler
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Profil Komjen Suyudi Ario Seto, Calon Pengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
Terkini
-
Integrasi Data dengan Dukcapil Percepat Proses Layanan BRI
-
Giliran Gen Z Timor Leste Demo! Dipicu Pembelian Toyota Prado untuk Anggota DPR
-
Bursa Calon Menko Polkam: Sjafrie, Hadi, Tito, hingga Dudung, Siapa Pilihan Prabowo Gantikan BG?
-
Pemerintah Punya Target Besar, 8 Paket Kebijakan Ekonomi Jadi 'Jurus' Capai Pertumbuhan 5,2 Persen
-
Koalisi RFP: Draf RUU KUHAP Justru Jadikan Polisi 'Super Power', Harus Dibatalkan
-
Heboh Akun Instagram Tunjukkan Gaya Flexing Pejabat dan Keluarganya, Asal-Usulnya Dipertanyakan
-
Ustaz Khalid Basalamah Kembalikan Uang ke KPK, Terjebak Pusaran Korupsi Kuota Haji?
-
Kemensos Buka 'Pintu Ampun' 600 Ribu Rekening Bermasalah Bisa Terima Bansos Lagi, Ini Syaratnya
-
Interflour Gandeng Sekolah Vokasi IPB, Cetak Profesional Kuliner dan Bongkar Tren Kue Artistik 2025
-
PBNU Tegaskan Tak Terlibat Korupsi Kuota Haji, Dukung Penuh KPK