Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan meminta keterangan dari Polda Papua, terkait pengerahan anggota Brimob di Dogiyai, Papua.
Informasi pengerahan aparat diterima Komnas HAM, setelah melakukan audiensi dengan Perwakilan Solidaritas Rakyat Papua (PSRP) yang datang menyampaikan aspirasi dan sikap atas wacana pemberlakuan Otonomi Khusus dan Daerah Otonomi Baru di Kantor Komnas HAM RI Menteng, Jakarta, Selasa (24/5/2022).
Dari perwakilan PSRP, mengungkapkan dalam beberapa hari terkahir Polda Papua intens mengerahkan aparat Brimob di Dogiyai.
"Pengiriman pasukan ini akan kami cek nanti ke Polda Papua, kapan berakhirnya, untuk apa dan sebagainya," kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam kepada wartawan, Selasa (24/5/2022).
Komnas HAM meminta agar pengiriman pasukan Brimiob untuk dihentikan, guna menciptakan situasi yang kondusif dan mencegah terjadinya ketegangan.
"Tidak ada gelar pasukan yang banyak kayak begitu. Situasinya biar tidak tegang, semua pihak mohon untuk menjaga keamanan," ujar Anam.
Kemudian, kata Anam, PSRP juga mempertanyakan transparansi penanganan kasus pasca kejadian pembakaran sejumlah rumah dan tokoh di sana. Sesuai permintaan mereka, Komnas HAM akan menindak lanjutinya.
"Itu teman-teman ini meminta sebenarnya sejak awal, transparan prosesnya. Dan ternyata harapan soal transparansi ini dalam proses tersebut ya, tidak dijawab dengan baik," ujar Anam.
Demi menciptakan situasi yang kondusif dan aman, sehingga masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, Komnas HAM meminta semua pihak untuk menahan diri.
Baca Juga: Tingginya Aduan Dugaan Pelanggaran HAM di NTT, Komnas HAM Buka Jejaring Pos Pengaduan
"Jadi ayok bergandengan tangan membangun perdamaian agar situasi aman di Dogiyai," kata Anam.
Sebelumnya 100 orang terdiri dari perempuan dan anak-anak sejak Minggu (22/5) malam mengungsi ke pos TNI-Polri di Kabupaten Dogiyai, Papua setelah rumah dan kios yang mereka tempati dibakar warga yang belum diketahui pasti asalnya.
"Memang benar Minggu malam hingga Senin dini hari terjadi pembakaran rumah warga di tiga lokasi sehingga mereka mengungsi ke pos TNI-Polri," kata Kapolres Dogiyai Kompol Bambang Suranggono dikutip dari Antara, Senin (23/5/2022).
Dia mengatakan, belum bisa dipastikan kelompok mana yang melakukan pembakaran namun diduga masyarakat asli Dogiyai dan sekitarnya.
"Belum dipastikan karena mereka sudah bergabung yang awalnya berupaya membakar pasar namun tidak berhasil sehingga mengalihkan ke rumah warga, " kata Kompol Bambang.
Dia menyatakan situasi sempat mencekam karena masyarakat yang hendak melakukan pembakaran berupaya membakar berbagai lokasi yang tidak diamankan.
Berita Terkait
-
Polisi Sebut Situasi Dogiyai Pascapembakaran Rumah Berangsur Kondusif
-
Dua TNI Terluka Terkena Panah dalam Peristiwa Pembakaran Rumah Warga di Dogiyai
-
Tingginya Aduan Dugaan Pelanggaran HAM di NTT, Komnas HAM Buka Jejaring Pos Pengaduan
-
Panglima TNI Umumkan 10 Prajuritnya Tersangka Kerangkeng Manusia, Komnas HAM Apresiasi
-
Kios dan Rumah di Dogiyai Dibakar Orang Tak Dikenal, Ratusan Warga Mengungsi ke Pos TNI-Polri
Terpopuler
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 5 Serum Wardah untuk Mengurangi Flek Hitam dan Garis Halus pada Kulit Usia 40 Tahun
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif
Pilihan
-
Dekati Rp17.000, Rupiah Tembus Rekor Terburuk 2026 dalam Satu Bulan Pertama
-
IHSG Tembus Rekor Baru 9.110, Bos BEI Sanjung Menkeu Purbaya
-
7 Rekomendasi HP Baterai Jumbo Paling Murah di Bawah Rp3 Juta, Aman untuk Gaming
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
-
Rupiah Tembus Rp16.955, Menkeu Purbaya: Bukan Karena Isu Wamenkeu ke BI
Terkini
-
Dari Brimob Aceh ke Garis Depan Donbass: Mengapa Tentara Bayaran Rusia Menjadi Pilihan Fatal?
-
Pendaftaran TKA SD dan SMP 2026 Dibuka: Cek Jadwal dan Link Latihan Soalnya
-
Jaksa Agung Ungkap Kerugian Negara Akibat Korupsi Tembus Rp300,86 Triliun Sepanjang 2025
-
Wakil Kepala BGN Bantah Anggaran MBG dari Potongan Dana Pendidikan: Saya Sudah Tanya Menkeu
-
Jaksa Agung Peringatkan Penegakan Hukum Bisa Lumpuh, Usulkan Tambahan Anggaran Rp7,49 Triliun
-
Lewat Sistem Digital, Presiden Prabowo Awasi Kinerja Kemenkum dari Satu Layar
-
Daftar Perjalanan Kereta Api Batal Hari Ini, Cek Cara Refund Tiket 100 Persen
-
BGN Klaim Kejadian Gangguan Pencernaan MBG Turun Signifikan Seiring Penambahan SPPG
-
Anti-Tersesat! 6 Fakta Gelang RFID, Syarat Wajib Baru Mendaki Gunung Gede Pangrango
-
Kepala BGN: Anak Hasil Pernikahan Siri dan Putus Sekolah Wajib Dapat MBG