Suara.com - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengkritisi langkah ratusan CPNS yang memilih mengundurkan diri yang salah satu alasannya karena gaji tidak sesuai ekspektasi. Menurut Doli hal itu merupakan sebuah konsekuensi yang seharusnya dapat diterima.
Apalagi diketahui, CPNS yang mengundurkan diri itu sudah lulus seleksi tahap akhir.
"Sekarang kalau sudah lulus kemudian mundur gara-gara, kabarnya ya gara-gara gajinya kecil dan penempatan jauh ya, saya kira itu memang konsekuensi yang harus diterima PNS," ujar Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/5/2022).
Menurut Doli, soal besaran gaji PNS yang dianggap kecil itu memang sudah berlaku umum dan diketahui semua orang.
"Jadi PNS itu gajinya kecil dan ditempatkan di mana saja," kata Doli.
Karena itu, menurut Doli, CPNS harus bertanggung jawab dengan jalan hidup yang telah mereka pilih lewat proses rekrutmen CPNS.
"Ya itu tadi saya katakan seseorang itu masuk menjadi PNS itu pilihan hidupnya. Dan saya kira mereka itu tahu, sadar akan pilihannya itu kenapa menjadi PNS," katanya.
Pemerintah Diminta Evaluasi
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta pemerintah lebih transparan dalam melakukan rekrutmen CPNS. Pemerintaan itu menyusul banyaknya CPNS yang memilih mengundurkan diri usai dinyatakan lulus seleksi tahap akhir.
Baca Juga: CPNS Ramai-ramai Undur Diri, Berikut Ini Instansi yang Banyak Ditinggal
Untuk diketahui, ada sejumlah alasan yang membuat mereka mungundurkan diri, salah satunya ialah berkaitan dengan besaran gaji yang ternyata tidak sesuai ekspetasi.
Menurut Guspardi fenomena mundurnya CPNS itu harus menjadi momentum evaluasi untuk pemerintah.
"Pemerintah harus melakukan evaluasi terkait proses seleksi rekrutmen atau penerimaan CPNS sebagai bagian reformasi birokrasi. Transparansi mengenai hak dan kewajiban perlu dijelaskan dengan transparan kepada anggota masyarakat yang akan melamar sebagai CPNS," kata Guspardi kepada wartawan, Senin (30/5/2022).
Dengan sikap transparan tersebut diharapkan para pelamar atau CPNS dapat mengetahui dan mempertimbangkan langkah sebelum mengambil keputusan lebih lanjut
"Dan (pelamar) tahu persis hak dan kewajiban termasuk juga besaran gaji yang akan diterimanya sebelum mengikuti proses seleksi. Hal ini penting agar tidak terulang lagi CPNS yang mundur setelah diterima sebagai abdi negara," ujar Guspardi.
Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera meminta pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait menganggap serius adanya fenomena ratusan CPNS yang mengundurkan diri.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Pertamina EP Adera Sambung Harapan Anak Putus Sekolah Lewat Program Sekolah Kembali
-
Apa Itu Aplikasi AMPERA 24/7? Kini Warga Palembang Bisa Akses Layanan Polisi dari Ponsel
-
Murid Mengeluh Sepatunya Mengganjal saat Dipakai Sekolah, Isinya Diduga Paket Sabu
-
5 Fakta Mahasiswa KKN Tenggelam di Sungai Rawas, Perahu Terbalik Usai Tabrak Kayu
-
Ada Apa di Kejari Kabupaten Bogor? Kasi Pidsus Mendadak Dipanggil Kejagung
-
Pemenuhan Gizi Jadi Fondasi Tumbuh Kembang Anak, Ini yang Harus Diketahui Orang Tua
-
Dari Gudang hingga Rumah, Begini Perjalanan Produk Sebelum Sampai ke Tangan Konsumen
-
Ancaman Belum Usai: Sosiolog UNJ Ingatkan Bentrokan Matraman Rawan Dibajak Isu SARA
-
Tuntas Uji Coba 3 Bulan, Pemkab Bogor Godok Rute Baru Bus Listrik Bojong Gede - Exit Tol Citeureup
-
Ditahan KPK, Moch Mahrus Suap Anggota DPR Rp1,5 Miliar demi Raih Hibah Pokmas Jatim