Laporan Keuangan DKI Era Ahok Tak Dapat WTP, Anies Malah Pecah Rekor Raih 5 Kali Berturut-turut

Suara.com - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov DKI Jakarta tahun 2021 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Raihan ini merupakan rekor bagi DKI karena berhasil mempertahankannya lima kali berturut-turut.

Capaian ini bertolak belakang dengan penilaian LKPD di era Gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Di era Ahok, sejak mulai memimpin menggantikan Joko Widodo tahun 2014, LKPD DKI hanya mendapatkan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) dari BPK.

Bahkan, sampai Ahok lengser di tahun 2017, LKPD tahun 2016 juga masih mendapatkan opini WDP. Terakhir kali Jakarta mendapatkan opini WTP adalah saat kepemimpinan Jokowi di tahun 2013 atas LKPD tahun 2012.

Sementara, begitu Anies Baswedan menjabat Gubernur di tahun 2017, secara beruntun sampai LKPD 2021 Jakarta selalu mendapatkan WTP.

Atas raihan ini, Anies menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran, Pimpinan dan Para Anggota Dewan, atas jalinan kerja sama dan kemitraan yang baik. Mereka disebutnya berperan dalam pelaksanaan fungsi legislasi, budgeting, kontrol, transparansi, akuntablitas pengelolaan, serta pelaporan keuangan daerah.

“Opini WTP merupakan penghargaan tertinggi atas akuntabilitas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan ini juga merupakan opini WTP kelima kalinya secara berturut-turut dari tahun 2017 – 2021,” ujar Anies dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI, Selasa (31/5/2022).

Apresiasi juga disampaikan Gubernur Anies kepada seluruh jajaran di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang telah menunjukkan kerja keras, konsistensi, persistensi, keseriusan dan kebersamaan dalam upaya pencapaian Opini WTP tersebut.

“Opini WTP ini kami persembahkan kepada segenap masyarakat dan stakeholders di Provinsi DKI Jakarta sebagai wujud kesungguhan segenap jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel."

Baca Juga: Sanksi Bakar Sampah Sembarangan di Jakarta, Ancaman Denda Rp500 Ribu sampai Kurungan