Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah berkolaborasi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam sebuah program yang bertajuk "Bimbingan Teknis Antikorupsi: Mewujudkan Dunia Usaha Antikorupsi melalui Penanaman Nilai-Nilai Integritas." Adapun program tersebut diselenggarakan pada Selasa (31/5/2022) lalu.
Program tersebut diwarnai dengan penyerahan sebuah rompi biru antikorupsi yang digagas oleh KPK. Rompi berwarna biru tersebut digagas demi pencegahan korupsi yang terjadi di berbagai instansi.
Meski gagasan tersebut menjadi simbol kolaborasi antara PLN dan KPK dalam mewujudkan instansi bebas korupsi, rompi biru tersebut ternyata menuai perdebatan dari sejumlah pihak.
Apa yang melatarbelakangi gagasan rompi tersebut dan seperti apa kritik yang dilayankan oleh beragam pihak tersebut? Berikut fakta gagasan rompi biru antikorupsi oleh KPK.
1. Rompi diberikan oleh pimpinan KPK
Pemberian rompi tersebut diwakili oleh salah satu pimpinan KPK Nurul Ghufron kepada manajemen PLN.
Sebagai partner kolaborasi, rompi tersebut menyimbolkan PLN yang secara aktif melawan korupsi dengan berbagai gagasan bersama KPK.
"PLN adalah BUMN pertama di dunia usaha yang secara aktif melawan korupsi, melakukan berbagai terobosan dalam pencegahan korupsi bersama KPK," ujar Plt Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardian.
2. Alasan pemilihan warna biru tuai sorotan
Pilihan warna biru dilatarbelakangi oleh komitmen PLN "Anti Pakai Rompi Orange," yakni rompi tahanan KPK yang tertangkap basah terlibat dalam tindakan korupsi.
Warna biru kontras dengan warna oranye, sehingga mewujudkan simbol antikorupsi yang ingin diwujudkan dalam kolaborasi PLN dan KPK.
"Kami berharap komitmen direksi dan pegawai dalam rangka meningkatkan integritas dan tata kelola perusahaan yang baik terus berjalan,” lanjut Wawan.
3. Pengamat politik beri sindiran
Sayangnya, tak seluruh pihak menyetujui gagasan tersebut. Pengamat politik Abdillah Toha geleng-geleng kepala dan beri sindiran pedas terhadap gagasan rompi biru KPK.
"Kagum terhadap kreativitas KPK. Negeri lain tidak mampu berpikir sejauh itu. Mereka mencegah korupsi dengan memperbaiki sistem pengawasan dan menghukum berat koruptor. Kita dengan membuat rompi baru. Jenius," tulis Abdillah Toha melalui Twitter.
Berita Terkait
-
Rompi Biru Tangkal Korupsi Ala KPK Sukses Bikin Gus Mus Ngakak di Twitter, Warganet: Badut Kalah Lucu Kyai
-
Bikin Rompi Biru Demi Tangkal Korupsi, KPK Justru Disemprot Pengamat Politik hingga Ditertawakan Gus Mus
-
Kolaborasi dengan PLN, KPK Bikin Rompi Biru Simbol Anti Korupsi, Publik Heboh: Kebanyakan Seremoni
-
KPK Bikin Rompi Biru Penangkal Korupsi, MAKI: Hentikan Gimik!
-
KPK Beri Rompi Biru Cegah Korupsi ke PLN, Pertama di Lingkungan Badan Usaha
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Netanyahu Siap Gunakan Bom Nuklir? Eks Kolonel AS Lawrence Wilkerson Bongkar Skenario Kiamat Iran
- 10 Singkatan THR Lucu yang Bikin Ngakak, Bukan Tunjangan Hari Raya!
- 35 Kode Redeem FF Max Terbaru Aktif 11 Maret 2026: Klaim MP40, Diamond, dan Sayap Ungu
Pilihan
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Detik-Detik Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
-
Indonesia Beli Rudal Supersonik Brahmos Rp 5,9 Triliun! Terancam Sanksi Donald Trump
-
Kronologi Lengkap Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast Militerisme
Terkini
-
Andrie Yunus Disiram Air Keras, Menko Yusril: Pola Serangan Terencana dan Terorganisir
-
Serangan Brutal AS-Israel Sengaja Targetkan Anak-anak, Kemenkes Iran Rilis Data Mengerikan
-
Pakar UGM Kritik Serangan AS ke Iran: Ada Standar Ganda Soal Nuklir Israel
-
Solidaritas Tanpa Batas: Warga Iran Tetap Bela Palestina di Tengah Gempuran Rudal AS-Israel
-
GMNI Kecam Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Andrie Yunus, Minta Prabowo dan Kapolri Bertindak
-
TMP Bakal Dikelola Kemenhan, Gus Ipul Sebut Kemensos Tak Punya Kapasitas Cukup
-
Isu Sanksi AS Usai Indonesia Borong Rudal BrahMos Rp 5,9 Triliun, Pakar Buka Suara
-
Menteri HAM Kecam Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS, Minta Polisi Usut Tuntas
-
Cegah Defisit Dampak Perang, Prabowo Lirik Jurus Pakistan: Pangkas Gaji Pejabat hingga WFH
-
Skenario Perang Nuklir Israel-Iran, Pakar: Opsi Terakhir yang Risikonya Terlalu Besar