Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah berkolaborasi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam sebuah program yang bertajuk "Bimbingan Teknis Antikorupsi: Mewujudkan Dunia Usaha Antikorupsi melalui Penanaman Nilai-Nilai Integritas." Adapun program tersebut diselenggarakan pada Selasa (31/5/2022) lalu.
Program tersebut diwarnai dengan penyerahan sebuah rompi biru antikorupsi yang digagas oleh KPK. Rompi berwarna biru tersebut digagas demi pencegahan korupsi yang terjadi di berbagai instansi.
Meski gagasan tersebut menjadi simbol kolaborasi antara PLN dan KPK dalam mewujudkan instansi bebas korupsi, rompi biru tersebut ternyata menuai perdebatan dari sejumlah pihak.
Apa yang melatarbelakangi gagasan rompi tersebut dan seperti apa kritik yang dilayankan oleh beragam pihak tersebut? Berikut fakta gagasan rompi biru antikorupsi oleh KPK.
1. Rompi diberikan oleh pimpinan KPK
Pemberian rompi tersebut diwakili oleh salah satu pimpinan KPK Nurul Ghufron kepada manajemen PLN.
Sebagai partner kolaborasi, rompi tersebut menyimbolkan PLN yang secara aktif melawan korupsi dengan berbagai gagasan bersama KPK.
"PLN adalah BUMN pertama di dunia usaha yang secara aktif melawan korupsi, melakukan berbagai terobosan dalam pencegahan korupsi bersama KPK," ujar Plt Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardian.
2. Alasan pemilihan warna biru tuai sorotan
Pilihan warna biru dilatarbelakangi oleh komitmen PLN "Anti Pakai Rompi Orange," yakni rompi tahanan KPK yang tertangkap basah terlibat dalam tindakan korupsi.
Warna biru kontras dengan warna oranye, sehingga mewujudkan simbol antikorupsi yang ingin diwujudkan dalam kolaborasi PLN dan KPK.
"Kami berharap komitmen direksi dan pegawai dalam rangka meningkatkan integritas dan tata kelola perusahaan yang baik terus berjalan,” lanjut Wawan.
3. Pengamat politik beri sindiran
Sayangnya, tak seluruh pihak menyetujui gagasan tersebut. Pengamat politik Abdillah Toha geleng-geleng kepala dan beri sindiran pedas terhadap gagasan rompi biru KPK.
"Kagum terhadap kreativitas KPK. Negeri lain tidak mampu berpikir sejauh itu. Mereka mencegah korupsi dengan memperbaiki sistem pengawasan dan menghukum berat koruptor. Kita dengan membuat rompi baru. Jenius," tulis Abdillah Toha melalui Twitter.
Berita Terkait
-
Rompi Biru Tangkal Korupsi Ala KPK Sukses Bikin Gus Mus Ngakak di Twitter, Warganet: Badut Kalah Lucu Kyai
-
Bikin Rompi Biru Demi Tangkal Korupsi, KPK Justru Disemprot Pengamat Politik hingga Ditertawakan Gus Mus
-
Kolaborasi dengan PLN, KPK Bikin Rompi Biru Simbol Anti Korupsi, Publik Heboh: Kebanyakan Seremoni
-
KPK Bikin Rompi Biru Penangkal Korupsi, MAKI: Hentikan Gimik!
-
KPK Beri Rompi Biru Cegah Korupsi ke PLN, Pertama di Lingkungan Badan Usaha
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
Pilihan
-
Pertamina Mau Batasi Pembelian LPG 3 Kg, Satu Keluarga 10 Tabung/Bulan
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
Terkini
-
Ribuan Personel Gabungan Dikerahkan untuk Amankan Aksi Buruh di Monas
-
Ahok Heran 'Kesaktian' Riza Chalid di Korupsi Minyak Pertamina: Sekuat Apa Sih Beliau?
-
7 Fakta Nyesek Pedagang Es Gabus Johar Baru: Dituduh Jual Spon, Kini Ngaku Dianiaya Aparat
-
Pengakuan Getir Pedagang Es Gabus Johar Baru: Dituduh Jual Spon, Kini Ngaku Dianiaya Aparat
-
Menembus Awan Tanpa Jejak: Ambisi Singapore Airlines Menata Langit Biru Masa Depan
-
Kewenangan Daerah Terbentur UU Sektoral, Gubernur Papua Selatan Minta Otsus Direvisi
-
Ribuan Buruh Mau Geruduk Istana Hari Ini, Bawa Tiga Tuntutan Mendesak
-
Mabes TNI Akui Sudah Temui Pedagang Es Sudrajat, Harap Polemik Tak Berlanjut
-
Saksi Sebut Mantan Direktur SMP Kemendikbudristek Minta Bantuan Bawahan untuk Lunasi Rumah
-
Harga Kelapa Dunia Melemah, ICC Sebut Dipengaruhi Faktor Ekonomi dan Geopolitik