Suara.com - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan pada Kamis (2/6) bahwa anak-anak berusia di bawah lima tahun mungkin bisa mulai divaksinasi COVID-19 pada 21 Juni mendatang, apabila regulator federal memberikan izin vaksinasi bagi kelompok usia tersebut, seperti yang sudah diharapkan sebelumnya.
Koordinator COVID-19 Gedung Putih Ashish Jha menjabarkan rencana pemerintah AS untuk memvaksinasi kelompok usia terakhir yang belum memenuhi syarat vaksinasi itu.
Ia mengatakan, panel penasihat di luar Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) akan bertemu pada 14-15 Juni mendatang untuk mengevaluasi vaksin buatan Pfizer dan Moderna untuk balita. Pengiriman vaksin ke tempat-tempat praktik dokter dan fasilitas kesehatan anak akan dimulai segera setelah FDA memberikan izin, dengan vaksinasi pertama bisa mulai diberikan pada minggu berikutnya.
Jha mengatakan, pemerintah negara bagian bisa mulai memesan dosis vaksin COVID-19 bagi balita mulai Jumat (3/6), dan mengatakan bahwa pemerintah sendiri sudah mengamankan 10 juta dosis pertama yang siap digunakan. Ia mengatakan butuh waktu beberapa hari hingga vaksin itu tiba di seluruh wilayah di AS dan janji temu vaksinasi bisa diedarkan.
“Harapan kami, dalam beberapa minggu ke depan, semua orang tua yang ingin anaknya divaksinasi akan bisa mendapatkan jadwal vaksinasi,” kata Jha.
Pemerintah Biden mendesak negara-negara bagian untuk memprioritaskan vaksinasi di lokasi-lokasi berkapasitas besar seperti rumah sakit anak, serta agar memungkinkan vaksinasi dilakukan di luar jam kerja agar memudahkan para orang tua membawa anak-anak mereka untuk divaksinasi.
Jha memahami rasa “frustrasi” orang tua dari para balita yang telah menunggu lebih dari setahun untuk bisa memvaksinasi anak-anak mereka.
“Pada akhirnya kita semua ingin bergerak cepat, tapi kita harus melakukannya dengan benar,” ungkapnya. (Sumber: VOA)
Baca Juga: Kabar Baik! Pfizer akan Berikan Vaksin COVID-19 ke Anak-anak Balita
Berita Terkait
-
Ada 43 Kasus Covid-19 Selama PTM di DIY, Disdik Sleman Belum Akan Buru-buru Skrining Acak
-
Cerita Menkes Budi Bertemu Bos Moderna, Bandingkan Cara Buat Vaksin di Indonesia dan di Luar Negeri
-
Cargill Berkomitmen Menyediakan Bantuan COVID-19 di Berbagai Wilayah di Indonesia
-
Jeno dan Chenle Positif Covid-19, NCT DREAM Minta Fans Jangan Khawatir
-
Update Covid-19 Global: Kasus di Portugal Melonjak karena Subvarian Omicron
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
Pilihan
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
Terkini
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor
-
KPK Kecolongan, Apa yang Dibocorkan Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji?
-
Bukan Program, Ini Arahan Pertama Presiden Prabowo untuk Menko Polkam Barunya
-
Tongkat Estafet Tokoh Menko Polkam: Ada SBY, Mahfud MD, Wiranto, hingga Djamari Chaniago
-
Surat Pemakzulan Gibran Tidak Mendapat Respons, Soenarko Curigai Demo Rusuh Upaya Pengalihan Isu
-
Respons Viral Setop 'Tot Tot Wuk Wuk', Gubernur Pramono: 'Saya Hampir Nggak Pernah Tat Tot Tat Tot'
-
Minta Daerah Juga Tingkatkan Kualitas SDM, Mendagri Tito: Jangan Hanya Andalkan Kekayaan Alam
-
Fakta atau Hoaks? Beredar Video Tuding Dedi Mulyadi Korupsi Bareng Menteri PKP