Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan tarif berkunjung ke Candi Borobudur.
Permintaan mengkaji ulang itu seiring adanya polemik atas rencana pemerintah menaikkan harga tiket masuk Candi Borobudur menjadi Rp 750 ribu untuk wisatawan lokal dan USD100 untuk wisatawan asing.
”Saya minta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan biaya itu, terutama untuk saudara-saudara kita yang ke situ untuk kegiatan ibadah keagamaan harus mendapatkan kekhususan,” kata Muhaimin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2022).
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini menilai kenaikan tarif Candi Borobudur akan berdampak besar terhadap sektor pariwisata Indonesia. Mengingat rencana kenaikan tarif yang dianggap terlalu tinggi.
”Kalau terlalu mahal yang rugi adalah pariwisata kita sendiri, termasuk dampak ekonomi yang mengikutinya. Bagaimana kehidupan masyarakat di sekitar Borobudur yang selama ini menggantungkan hidupnya dari denyut nadi pariwisata di sana,” ujar Imin.
Ketum PKB itu lantas menyoroti sektor pariwisata yang saat ini mulai bangkit usai diterpa pandemi kurun waktu dua tahun. Ia khawatir kedepannya situasi akan kembali sepi jika memang rencana menaikkan harga tiket Candi Borobudur itu direalisasikan.
”Warga di sekitar Candi Borobudur tentu berharap bisa segera menikmati dampak ekonomi akibat geliat ekonomi yang mulai tampak, jangan sampai mereka harus menderita lagi karena wisatawan sepi,” kata Imin.
Seperti diketahui kenaikan harga tiket tersebut tidak terlepas dari keinginan pemerintah untuk membatasi kunjungan. Menanggapi itu, Imin meminta pemerintah memikirkan cara lain di luar menaikkan harga tiket kunjungan yang terlampau mahal.
”Keinginan membatasi kunjungan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, dibuat kuota kunjungan dengan sistem pendaftaran atau pembatasan-pembatasan lainnya. Banyak cara yang bisa dilakukan, tidak harus dengan menaikkan biaya yang sampai Rp750.000 untuk turis lokal,” tandasnya.
Baca Juga: Luhut Naikkan Tiket Masuk Candi Borobudur, Pakar: Abaikan Psikologi Politik Masyarakat
Berita Terkait
-
Ini Kelebihan yang Ditawarkan dari Naiknya Tarif Tiket Candi Borobudur
-
Harga Tiket Masuk Candi Borobudur Naik, Menparekraf Janji Ada Jalan Keluar untuk Umat Buddha yang Ingin Beribadah
-
Luhut Naikkan Tiket Masuk Candi Borobudur, Pakar: Abaikan Psikologi Politik Masyarakat
-
YLKI Tuding Kenaikan Tiket Masuk Candi Borobudur untuk Kepentingan Komersial, Sandiaga Uno Langsung Membantah
-
Pemerintah Diimbau Bahas Lagi dan Jelaskan ke Publik Soal Rencana Kenaikan Tarif ke Borobudur Jadi Rp750.000
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
Terkini
-
Wamendagri Ribka Haluk Dorong Peran Perempuan Usai Raih Penghargaan
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Sinergi Pusat dan Daerah untuk Hadapi Tantangan Global
-
Anggota Komisi III DPR Dukung RUU Polri Atur Jabatan Polisi di Luar Institusi Dibatasi: Supaya Jelas
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Pemerintah Telah Salurkan Dana Rp 10,65 Triliun untuk Kebut Rehabilitasi Pascabencana Sumatera
-
Kabar Gembira! Pajak Kendaraan Listrik di Jakarta Tetap Nol Rupiah, Ini 5 Fakta Terbarunya
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat
-
Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan
-
Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun
-
Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos