Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri enggan menanggapi lebih jauh pertanyaan perihal perkembangan pencarian buronan KPK Harun Masiku.
Ia memilih menjelaskan bahwa ada buronan lan yang saat ini juga sedang dalam proses pencarian, selain Masiku.
"Orang yang dalam keadaan kondisi daftar pencarian orang, itu bukan hanya Harun Masiku. Ada 5 orang dan itu masih ada dalam tahap pencarian kami," kata Firli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2022).
Firli tidak menjelaskan persoalan Masiku. Ia justru bertanya balik kepada awak media, mengapa hanya Masiku yang menjadi pertanyaan.
"Kok nanyanya cuma Harun Masiku saja? Ada titipan ya? Dititipi ya pertanyaannya ya?" kata Firli.
"Kok kayak enggak ada pertanyaan lain gitu, kan banyak lho yang dikerjakan oleh KPK, bukan hanya itu."
Minta Masyarakat Maklum
KPK sebelumnya mengaku tidak bisa mengumbar soal perkembangan pengejaran terhadap eks Caleg PDI Perjuangan, Harun Masiku yang kekinian masih buron. Lantaran alasan itu, KPK meminta publik bisa memaklumi.
"KPK berharap publik memahami, bahwa pemburuan DPO tentu bukan kerja-kerja yang progress-nya bisa disampaikan kepada publik secara mendetail," ucap Ali saat dikonfirmasi, Rabu (25/5/2022).
Baca Juga: Ogah Umbar Proses Pengejaran Buronan Harun Masiku, KPK Minta Publik Maklumi
Menurut Ali, bila KPK terlalu terbuka memberikan informasi penyidik dalam pengejaran harun kepada publik akan menjadi kontraproduktif dalam proses pencariannya.
"Sebagaimana kami pahami, DPO juga pasti akan melakukan berbagai cara agar persembunyiannya sulit ditemukan," ujar Ali.
Ali memastikan pihaknya tentu akan memberikan perkembangan informasi bila dapat disampaikan kepada publik.
"KPK tentu akan menyampaikan jika memang progresnya sudah bisa diinformasikan kepada publik," kata dia.
Sebelumnya, eks penyidik senior KPK, Novel Baswedan memberikan tawaran bantuan kepada KPK untuk mencari Harun Masiku, buronan dalam kasus suap pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPR RI.
Terkait kesediaanya membantu KPK, Novel mengaku tidak membutuhkan waktu lama untuk menangkap Harun Masiku.
Berita Terkait
-
Minta Masyarakat Ikut Cari Harun Masiku dengan Biaya Sendiri, IPW: Tanda KPK Menyerah, Sebaiknya Akui ke Publik
-
Ogah Umbar Proses Pengejaran Buronan Harun Masiku, KPK Minta Publik Maklumi
-
Ajak Masyarakat Tangkap Harun Masiku, Novel Baswedan Beri Sindiran Pedas: Yang Diberikan Kewenangan Oleh Negara KPK
-
Alasan KPK Vs Novel Baswedan Soal Tak Bisa Tangkap Harun Masiku Hingga Kini
Terpopuler
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
PSSI Protes AFC, Wasit Laga Timnas Indonesia di Ronde 4 Kok dari Timur Tengah?
-
Kuliah di Amerika, Tapi Bahasa Inggris Anak Pejabat Ini Malah Jadi Bahan Ledekan Netizen
Terkini
-
Ironi Ceramah Ustaz Khalid Basalamah: Keras Larang Haji Ilegal, Kini Pakai Kuota Bermasalah
-
Misteri 3 Orang Hilang Pasca-Demo Agustus, Menko Yusril Turun Tangan, Keluarga Justru Belum Melapor
-
Total Tersangka Kerusuhan di Makassar Capai 53 Orang, Termasuk 11 Anak, Begini Nasibnya!
-
Raffi Ahmad Menolak Jadi Menpora RI
-
Kasus Haji Segera Ada Tersangka, Bagaimana Nasib Ustaz Khalid Basalamah usai Kembalikan Uang ke KPK?
-
Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Efisiensi TKD, Anggaran Dialihkan Demi Program Merakyat
-
Mahfud MD Sebut RUU Perampasan Aset Bikin Koruptor Ketakutan, Segera Bahas dan Disahkan!
-
Tuai Kritik, KPU Batal Sembunyikan Ijazah Capres dan Cabut Keputusan Kontroversial
-
Resmi Dibatalkan, KPU Klaim Gandeng KPI Rancang Aturan Rahasiakan Ijazah Capres-Cawapres
-
Blusukan ke RSUD Budi Asih, Gubernur Pramono Soroti 95 Persen Pasien BPJS dan Janjikan Renovasi IGD