Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan penyebab mangkraknya pembangunan jalan tol selama puluhan tahun itu hanya karena persoalan kecil. Menurutnya, masalahnya hanya persoalan ego dari masing-masing kementerian yang terkait dengan pembangunan jalan tol.
Jokowi mengatakan kalau mangkraknya pembangunan jalan tol itu dikarenakan masalah pembebasan lahan. Masalah pembebasan lahan itu dilihatnya tidak kunjung selesai karena nihilnya kerja kementerian yang terintegrasi.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat berpidato dalam acara Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit 2022) yang disiarkan langsung melalui YouTube Kementerian ATR BPN, Kamis (9/6/2022).
"Karena apa? Tidak saling komunikasi antara BPN (Badan Pertahanan Nasional) dengan daerah, antara BPN dengan yang ingin mengerjakan tol kementerian PU, ya enggak sambung. (Pembangunan) berhenti ada yang 20 tahun, ada yang 10 tahun, saya ke lapangan, ini persoalan apa kok enggak rampung-rampung," jelas Jokowi.
Jokowi tergelitik sendiri karena melihat jajarannya tidak mampu menyelesaikan masalah yang menurutnya sangat mudah untuk diselesaikan.
"Persoalan kecil tapi enggak bisa diselesaikan oleh pembuat kebijakan, siapa? Ya kita sendiri, kan lucu banget kita ini," ujarnya.
Kepala Negara kemudian mencontohkan saat dirinya memerintahkan jajarannya untuk segera menyelesaikan persoalan. Hanya melalui sambungan telepon, perintah Jokowi itu bisa berjalan hingga masalahnya tuntas dalam waktu kurang dari dua pekan.
Hal tersebut juga membuatnya sempat bingung kenapa permasalahan pembebasan lahan tidak kunjung selesai sehingga mengakibatkan mangkraknya pembangunan jalan tol.
Atas kondisi tersebut, Jokowi meminta kepada seluruh pejabat baik di kementerian/lembaga pusat hingga ke pemerintahan daerah harus bisa bersinergi dan saling terbuka. Ia tidak mau kalau janji untuk saling bersinergi itu hanya sekedar ucapan dalam forum saja.
Baca Juga: Penjelasan Jokowi Hubungannya Tidak Renggang dengan Megawati Soekarnoputri
"Saya ingatkan lagi saya tidak bisa mentoleransi, mentolerir terjadinya kerugian negara, terjadinya kerugian masyarakat yang disebabkan oleh ego sektoral dan ego lembaga kita, itu udah stop, cukup, stop, persoalan dimulai dari sini, semuanya harus membuka diri."
Berita Terkait
-
Warga Hampir Tertabrak Iring-iringan Mobil Jokowi Demi Rebutan Kaos, Publik Permasalahkan Hal Ini
-
Bikin Warga Nyaris Tertabrak Mobil, Warganet Usul ke Presiden Jokowi Jangan Bagi-bagi Kaus di Jalan: Membahayakan Rakyat
-
Upacara Sajo Moane Sambut Kedatangan Jokowi Di Wakatobi
-
Presiden Jokowi Undang Paus Fransiskus ke Indonesia
Terpopuler
- 5 Body Lotion dengan Kolagen untuk Usia 50-an, Kulit Kencang dan Halus
- 8 Bedak Translucent untuk Usia 50-an, Wajah Jadi Flawless dan Natural
- Sepatu On Cloud Ori Berapa Harganya? Cek 5 Rekomendasi Paling Empuk buat Harian
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- Pemain Keturunan Jerman Ogah Kembali ke Indonesia, Bongkar 2 Faktor
Pilihan
-
Hasil SEA Games 2025: Mutiara Ayu Pahlawan, Indonesia Siap Hajar Thailand di Final
-
Stok BBM Shell Mulai Tersedia, Cek Lokasi SPBU dan Harganya
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
Terkini
-
DPR Usul Presiden Bentuk Kementerian Bencana: Jadi Ada Dirjen Longsor, Dirjen Banjir
-
Pemerintah Pulangkan 2 WN Belanda Terpidana Kasus Narkotika Hukuman Mati dan Seumur Hidup
-
Aksi 4 Ekor Gajah di Pidie Jaya, Jadi 'Kuli Panggul' Sekaligus Penyembuh Trauma
-
Legislator DPR Desak Revisi UU ITE: Sikat Buzzer Destruktif Tanpa Perlu Laporan Publik!
-
Lawatan ke Islamabad, 6 Jet Tempur Sambut Kedatangan Prabowo di Langit Pakistan
-
Kemensos Wisuda 133 Masyarakat yang Dianggap Naik Kelas Ekonomi, Tak Lagi Dapat Bansos Tahun Depan
-
27 Sampel Kayu Jadi Kunci: Bareskrim Sisir Hulu Sungai Garoga, Jejak PT TBS Terendus di Banjir Sumut
-
Kerugian Negara Ditaksir Rp2,1 T, Nadiem Cs Segera Jalani Persidangan
-
Gebrakan KemenHAM di Musrenbang 2025: Pembangunan Wajib Berbasis HAM, Tak Cuma Kejar Angka
-
LBH PBNU 'Sentil' Gus Nadir: Marwah Apa Jika Syuriah Cacat Prosedur dan Abaikan Kiai Sepuh?