Suara.com - Vaksin COVID-19 BUMN kelak akan diprioritaskan untuk anak-anak dan vaksin booster atau pelengkap. Kekinian Vaksin BUMN sedang uji klinis fase ketiga.
Hal itu dijelaskan Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir.
Indonesia kini masih kekurangan vaksin anak karena belum banyak vaksin yang mendapatkan lisensi untuk diberikan kepada anak-anak.
"Kami melakukan uji klinis untuk primer vaksin satu dan dua, tapi karena jumlah vaksinasi sudah cukup besar kemungkinan vaksin ini untuk booster dan anak," ujarnya dalam acara Kick Off Uji Klinis Fase III Vaksin COVID-19 BUMN yang dipantau di Jakarta, Kamis.
Uji klinis fase ketiga Vaksin BUMN tersebut akan diberikan kepada 4.050 subjek dengan batasan usia 18 tahun sampai 70 tahun.
Apabila uji klinis itu berjalan lancar dan mendapatkan emergency use authorization (EUA), maka Bio Farma akan mulai memproduksi vaksin tersebut pada Juli 2022 mendatang.
"Kami sudah menyiapkan kapasitas produksi yang cukup besar di mana untuk Vaksin BUMN ini kami telah menyiapkan kapasitas 120 juta dosis per tahun," kata Honesti.
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan pemerintah mendorong transformasi di tubuh perusahaan-perusahaan pelat merah, salah satunya Bio Farma agar bisa lebih kompetitif.
Ia ingin transformasi yang dilakukan oleh BUMN bisa membuat Indonesia tidak fakir terhadap sains dan industri kesehatan modern agar kesehatan dalam negeri bisa berdaulat.
"Pandemi ini akan berulang lagi dan sejarah manusia membuktikan itu. Saya sangat berharap kolaborasi ini terus berjalan karena transformasi kami yang ada di BUMN belum selesai," kata Erick.
Saat ini, Kementerian BUMN sedang mendorong terobosan agar kesehatan herbal menjadi alternatif untuk menekan ketergantungan bahan baku obat.
"Tidak hanya Indonesia, tapi juga dunia, karena tidak lain kita tidak mungkin membiarkan bangsa kita harus berobat terus menerus di luar negeri. Karena inilah transformasi yang kita harapkan Insya Allah kita akan terus dorong," kata Erick. (Antara)
Berita Terkait
-
Epstein Files Singgung Bill Gates dan 'Proyek Pandemi' Sebelum Wabah COVID-19
-
Waspada Gejala Superflu di Indonesia, Benarkah Lebih Berbahaya dari COVID-19?
-
Ariana Grande Idap Salah Satu Virus Mematikan, Mendadak Batal Hadiri Acara
-
Kasus TBC di Jakarta Capai 49 Ribu, Wamenkes: Kematian Akibat TBC Lebih Tinggi dari Covid-19
-
Anggaran Daerah Dipotong, Menteri Tito Minta Pemda Tiru Jurus Sukses Sultan HB X di Era Covid
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
Terkini
-
Polisi Sebut Habib Bahar Ikut Lakukan Pemukulan di Kasus Penganiayaan Banser
-
Riza Chalid Diburu Interpol, Kerry Andrianto: Ayah Tak Tahu Apa-apa
-
Uji Coba Digitalisasi Bansos di Banyuwangi Diklaim Sukses, Angka Salah Sasaran Turun Drastis
-
Tak Sendiri, Habib Bahar Ternyata Tersangka Keempat Kasus Penganiayaan Banser!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
-
Waspada Tren 'Whip Pink, Kepala BNN Singgung Risiko Kematian: Secara Regulasi Belum Masuk Narkotika
-
Anggaran Mitigasi Terbatas, BNPB Blak-blakan di DPR Andalkan Pinjaman Luar Negeri Rp949 Miliar
-
Berduka dari Abu Dhabi, Megawati Kenang Kesederhanaan Keluarga Jenderal Hoegeng dan Eyang Meri
-
KPK Panggil Eks Dirut Pertamina Elisa Massa Manik Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
-
Kolegium Dokter Harus Independen! MGBKI Kritik Kemenkes 'Kaburkan' Putusan Penting Ini