Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan, partainya enggan terburu-buru dalam menentukan figur yang akan diusung sebagai calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres) untuk Pilpres 2024.
Apalagi, proses pendaftaran pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 baru dimulai 2023 mendatang.
"Saya tanya pada beliau (Ketua KPU Hasyim Asy'ari) pendaftaran calon presiden kapan? Lalu Mas Hasyim menjawab Agustus tahun 2023. Masih bulan Agustus saudara-saudara sekalian," kata Hasto dalam acara pengarahan Bimtek Anggota Legislatif PDIP di Kawasan Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat, Selasa (14/6/2022).
Hasto menyebut, masih banyak waktu untuk mempertimbangkan siapa figur calon yang akan diusung untuk bertarung di Pilpres mendatang.
Menurutnya, Megawati Soekarnoputri sebagai pemegang mandat terkait hal tersebut akan mempertimbangkan calon pemimpin dengan baik.
"Jadi masih ada waktu bagi kita, bagi ibu ketua umum yang mendapat mandat dari kongres untuk betul-betul mempertimbangkan dan melihat dengan baik," tuturnya.
Lebih lanjut, Hasto mengungkapkan kriteria figur calon pemimpin yang akan dipertimbangkan partainya untuk dipilih dan diusung. Salah satunya adalah yang mampu bertanggungjawab.
"Karena yang kita cari adalah sosok yang mampu bertanggung jawab kepada 270 juta lebih rakyat Indonesia," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Hasto menegaskan kepada kader partai, jika urusan Pilpres 2024 merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, kader harus bekerja tulen ke bawah bukan hanya untuk menaikkan elektoral semata.
Baca Juga: Isu Reshuffle Kabinet Makin Kencang, PDI Perjuangan: Presiden Mau Ambil Siapa Saja Boleh
"Bicara capres-cawapres seharusnya bukan mencari sosok dengan elektoral tinggi. Yang penting sebenarnya memastikan agenda kebangsaan PDI Perjuangan. Karenanya kita perkuat konsolidasi. Sehingga ketika tiba saatnya keputusan Ibu Mega menentukan capres-cawapres, kita sudah siapkan kekuatan dari pusat hingga ke daerah," kata Hasto.
Menurutnya, yang paling dilakukan kader kekinian adalah turun ke bawah membantu rakyat. Dengan begitu elektoral akan datang dengan sendirinya.
"Urusan pilpres kami ingatkan itu kewenangan ketua umum, yang kita lakukan adalah bergerak kebawah yang patut kita tingkatkan adalah pergerakan kader-kader partai di tengah rakyat membantu rakyat bukan menaikkan elektoral semata," kata Hasto.
Ia mengatakan, dalam hukum demokrasi ketika seorang bekerja ke bawah, ketika seorang pemimpin menjawab harapan rakyat maka otomatis elektoral akan naik dengan sendirinya. Hasto kemudian menyinggung jika elektoral hanya dipakai untuk kampanye dan pencitraan justru hasilnya tak akan baik.
"Ketika elektoral hanya diperankan sebagai fungsi kampanye, sebagai fungsi pencitraan maka itu hanya bersifat semu," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
KPK Panggil Lagi Eks Staf Ahli Budi Karya Sumadi dalam Kasus DJKA
-
Siswa SMKN Samarinda Meninggal Diduga karena Sepatu Kekecilan, Menteri PPPA Minta Evaluasi Bansos
-
AS Luncurkan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz, Klaim Jamin Stabilitas Pasokan Minyak Mentah
-
KPK Siap Hadapi Praperadilan Eks Wakil Ketua PN Depok di Kasus Suap Lahan
-
Anggota DPR Kecam Dugaan Pelecehan Seksual di Ponpes Pati, Desak Pelaku Segera Ditangkap
-
Wakil Ketua Komisi X DPR Desak Presiden Prabowo Hapus Cluster Guru, Minta Status Disatukan Jadi PNS
-
Proposal Iran Desak Penarikan Pasukan AS dan Pencabutan Blokade Selat Hormuz
-
Kapal Kargo di Selat Hormuz Mulai Diserang, Dihantam Proyektil Misterius
-
Tragedi Bekasi Timur Jadi Alarm Keras, Rieke Desak Perpres Tata Kelola Kereta Api Segera Terbit
-
Gubernur Pramono Anung Lepas 561 Alumni SMK Jakarta Bekerja ke Jerman hingga Jepang