Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan, partainya enggan terburu-buru dalam menentukan figur yang akan diusung sebagai calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres) untuk Pilpres 2024.
Apalagi, proses pendaftaran pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 baru dimulai 2023 mendatang.
"Saya tanya pada beliau (Ketua KPU Hasyim Asy'ari) pendaftaran calon presiden kapan? Lalu Mas Hasyim menjawab Agustus tahun 2023. Masih bulan Agustus saudara-saudara sekalian," kata Hasto dalam acara pengarahan Bimtek Anggota Legislatif PDIP di Kawasan Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat, Selasa (14/6/2022).
Hasto menyebut, masih banyak waktu untuk mempertimbangkan siapa figur calon yang akan diusung untuk bertarung di Pilpres mendatang.
Menurutnya, Megawati Soekarnoputri sebagai pemegang mandat terkait hal tersebut akan mempertimbangkan calon pemimpin dengan baik.
"Jadi masih ada waktu bagi kita, bagi ibu ketua umum yang mendapat mandat dari kongres untuk betul-betul mempertimbangkan dan melihat dengan baik," tuturnya.
Lebih lanjut, Hasto mengungkapkan kriteria figur calon pemimpin yang akan dipertimbangkan partainya untuk dipilih dan diusung. Salah satunya adalah yang mampu bertanggungjawab.
"Karena yang kita cari adalah sosok yang mampu bertanggung jawab kepada 270 juta lebih rakyat Indonesia," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Hasto menegaskan kepada kader partai, jika urusan Pilpres 2024 merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, kader harus bekerja tulen ke bawah bukan hanya untuk menaikkan elektoral semata.
Baca Juga: Isu Reshuffle Kabinet Makin Kencang, PDI Perjuangan: Presiden Mau Ambil Siapa Saja Boleh
"Bicara capres-cawapres seharusnya bukan mencari sosok dengan elektoral tinggi. Yang penting sebenarnya memastikan agenda kebangsaan PDI Perjuangan. Karenanya kita perkuat konsolidasi. Sehingga ketika tiba saatnya keputusan Ibu Mega menentukan capres-cawapres, kita sudah siapkan kekuatan dari pusat hingga ke daerah," kata Hasto.
Menurutnya, yang paling dilakukan kader kekinian adalah turun ke bawah membantu rakyat. Dengan begitu elektoral akan datang dengan sendirinya.
"Urusan pilpres kami ingatkan itu kewenangan ketua umum, yang kita lakukan adalah bergerak kebawah yang patut kita tingkatkan adalah pergerakan kader-kader partai di tengah rakyat membantu rakyat bukan menaikkan elektoral semata," kata Hasto.
Ia mengatakan, dalam hukum demokrasi ketika seorang bekerja ke bawah, ketika seorang pemimpin menjawab harapan rakyat maka otomatis elektoral akan naik dengan sendirinya. Hasto kemudian menyinggung jika elektoral hanya dipakai untuk kampanye dan pencitraan justru hasilnya tak akan baik.
"Ketika elektoral hanya diperankan sebagai fungsi kampanye, sebagai fungsi pencitraan maka itu hanya bersifat semu," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
Terkini
-
7 Fakta Ganjil Kebakaran Ruko Terra Drone: Izin Lolos Tanpa Tangga Darurat?
-
Fakta Baru Kebakaran Ruko Terra Drone: Pemilik Lepas Tangan, Perawatan Rutin Nihil
-
5 Momen Dasco Jadi 'The Crisis Manager' di Tahun 2025
-
Dampak Banjir dan Longsor Sumut Kian Parah, 360 Orang Meninggal dan Puluhan Ribu Mengungsi
-
Perpol Jabatan Sipil Polri Jadi Bola Panas, Komisi Reformasi Turun Tangan Bahas Polemik
-
KPK Pastikan Perceraian Atalia-RK Tak Hambat Kasus BJB, Sita Aset Tetap Bisa Jalan
-
Prabowo Ingin Papua Ditanami Sawit, Demi Hemat Impor BBM Rp 520 Triliun?
-
Isi Amplop Terkuak! Kubu Roy Suryo Yakin 99 Persen Itu Ijazah Palsu Jokowi: Ada Foto Pria Berkumis
-
7 Fakta Kunci Pemeriksaan Gus Yaqut di KPK, Dicecar 9 Jam soal Kuota Haji
-
Bukan Karena Selebgram LM! Pengacara Tegaskan Penyebab Cerai Atalia-Ridwan Kamil Isu Privat