Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan, partainya enggan terburu-buru dalam menentukan figur yang akan diusung sebagai calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres) untuk Pilpres 2024.
Apalagi, proses pendaftaran pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 baru dimulai 2023 mendatang.
"Saya tanya pada beliau (Ketua KPU Hasyim Asy'ari) pendaftaran calon presiden kapan? Lalu Mas Hasyim menjawab Agustus tahun 2023. Masih bulan Agustus saudara-saudara sekalian," kata Hasto dalam acara pengarahan Bimtek Anggota Legislatif PDIP di Kawasan Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat, Selasa (14/6/2022).
Hasto menyebut, masih banyak waktu untuk mempertimbangkan siapa figur calon yang akan diusung untuk bertarung di Pilpres mendatang.
Menurutnya, Megawati Soekarnoputri sebagai pemegang mandat terkait hal tersebut akan mempertimbangkan calon pemimpin dengan baik.
"Jadi masih ada waktu bagi kita, bagi ibu ketua umum yang mendapat mandat dari kongres untuk betul-betul mempertimbangkan dan melihat dengan baik," tuturnya.
Lebih lanjut, Hasto mengungkapkan kriteria figur calon pemimpin yang akan dipertimbangkan partainya untuk dipilih dan diusung. Salah satunya adalah yang mampu bertanggungjawab.
"Karena yang kita cari adalah sosok yang mampu bertanggung jawab kepada 270 juta lebih rakyat Indonesia," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Hasto menegaskan kepada kader partai, jika urusan Pilpres 2024 merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, kader harus bekerja tulen ke bawah bukan hanya untuk menaikkan elektoral semata.
Baca Juga: Isu Reshuffle Kabinet Makin Kencang, PDI Perjuangan: Presiden Mau Ambil Siapa Saja Boleh
"Bicara capres-cawapres seharusnya bukan mencari sosok dengan elektoral tinggi. Yang penting sebenarnya memastikan agenda kebangsaan PDI Perjuangan. Karenanya kita perkuat konsolidasi. Sehingga ketika tiba saatnya keputusan Ibu Mega menentukan capres-cawapres, kita sudah siapkan kekuatan dari pusat hingga ke daerah," kata Hasto.
Menurutnya, yang paling dilakukan kader kekinian adalah turun ke bawah membantu rakyat. Dengan begitu elektoral akan datang dengan sendirinya.
"Urusan pilpres kami ingatkan itu kewenangan ketua umum, yang kita lakukan adalah bergerak kebawah yang patut kita tingkatkan adalah pergerakan kader-kader partai di tengah rakyat membantu rakyat bukan menaikkan elektoral semata," kata Hasto.
Ia mengatakan, dalam hukum demokrasi ketika seorang bekerja ke bawah, ketika seorang pemimpin menjawab harapan rakyat maka otomatis elektoral akan naik dengan sendirinya. Hasto kemudian menyinggung jika elektoral hanya dipakai untuk kampanye dan pencitraan justru hasilnya tak akan baik.
"Ketika elektoral hanya diperankan sebagai fungsi kampanye, sebagai fungsi pencitraan maka itu hanya bersifat semu," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Kopi & Matcha: Gaya Hidup Modern dengan Sentuhan Promo Spesial
- Breaking News! Keponakan Prabowo Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPR RI Gerindra, Ada Apa?
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
Terkini
-
Dasco: Belum Ada Surat Presiden Prabowo soal Pergantian Kapolri
-
Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
-
Tim Pencari Fakta Dibentuk: LNHAM Siap Bongkar Borok Kekerasan Aparat di Kerusuhan Agustus
-
BMKG Warning! Cuaca Ekstrem Ancam Indonesia Sepekan ke Depan, Waspada Hujan Lebat
-
Inisiatif Ungkap Fakta Kerusuhan Agustus; 6 Lembaga HAM 'Gerak Duluan', Bentuk Tim Independen
-
DPR 'Angkat Tangan', Sarankan Presiden Prabowo Pimpin Langsung Reformasi Polri
-
KPK Tindak Lanjuti Laporan Soal Dugaan Anggaran Ganda dan Konflik Kepentingan Gus Yaqut
-
Usai Serangan Israel, Prabowo Terbang ke Qatar Jalani Misi Solidaritas
-
Kenapa Ustaz Khalid Basalamah Ubah Visa Haji Furoda Jadi Khusus? KPK Dalami Jual Beli Kuota
-
Komisi III DPR Dukung Rencana Prabowo Bentuk Tim Reformasi Polri