Dapat Jatah Kursi di Kabinet Jokowi, PAN Prioritaskan Zulkifli Hasan Jadi Menteri

Suara.com - Partai Amanat Nasional atau PAN dikabarkan akan mendapakatkan jatah menteri, menyusul isu reshuffle kabinet Jokowi-Maruf. Terkait itu, PAN menyatakan akan memprioritaskan Zulkifli Hasan untuk menduduki kursi menteri.

"Ya Pak Zul (Zulkifli Hasan) prioritas," kata Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto di DPP PAN, Jakarta Selatan, Selasa (14/6/2022).

Pernyataan itu disampaikan Yandri menjawab pertanyaan wartawan terkait siapa kandidat dari PAN yang akan mengisi jabatan menteri di kabinet Presiden Jokowi.

Kendati demikian, Yandri menyatakan tetap menyerahkan keputusan tersebut kepada Presiden Jokowi. Sebab penunjukkan menteri merupakan hak prerogatif Presiden.

"Sekali lagi itu terserah Pak Jokowi. Pak Jokowi yang tahu kebutuhannyakan. Jadi tunggu saja kalau memang ada reshuffle siapa yang kena, siapa yang masuk kabinet. Kita tunggu saja Pak Jokowi," ujar Yendra.

Sementara itu berdasarkan kabar yang beredar di kalangan awak media, hari ini Ketua Umum PAN, Zukifli Hasan dipanggil oleh Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta.

Saat konferensi pers PAN Memilih 2024 yang digelar di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Zulhas selaku ketua umum tak hadir. Padahal dalam undangan yang disebar kepada awak media, Zulhas diagendakan akan memberikan keterangan.

Resuffle Rabu Pon

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengaku mendengar perihal adanya kabar bahwa reshuffle kabinet dilakukan pada Rabu 15 Juni.

Baca Juga: Isu Reshuffle Besok, PDIP Ungkap Para Tokoh yang Dipanggil Jokowi ke Istana: Ada Pak Ketum, Raja Juli dan Sofyan Djalil

Jazilul menilai kabar itu bisa saja benar, mengingat Rabu di tanggal itu merupakan Rabu Pon. Hari yang biasanya Presiden Jokowi mengambil dan memutuskan kebijakan penting, termasuk reshuffle.

"Ya terdengar itu dan 15 Juni itu Rabu Pon, ya biasanya ada itu," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/6).

Kendati begitu, Jazilul tidak ingin berandai-andai apalagi memastikan kebenaran kabar yang ia dengar. Ia berujar reshuffle merupakan kewenangan Jokowi.

"Ya nggak tahu tapi harinya Rabu Pon. Kalau menunggu Rabu Pon berikutnya nunggu 40 hari lagi. Jadi lazimnya itu biasanya ada kecuali salah hitungan lagi," kata Jazilul.

Sebelumnya PKB menyoroti sejumlah menteri yang dinilai kerap keluyuran untuk pencitraan. Sorotan itu muncul di tengah isu kocok ulang menteri atau reshuffle kabinet.

Jazilul mengatakan saat ini sulit untuk mencari orang untuk menggantikan menteri untuk benar-benar bisa bertahan dan menangani tugas di tengah kondisi krisis. Minimal, kata Jazilul, orang tersebut yang nantinya menjadi menteri harus kreatif untuk membantu presiden.

"Minimal kreatif untuk membantu presiden. Malah menterinya sibuk keluyuran pencitraan sebagian," kata Jazilul.

Jazilul enggan menyebut siapa menteri yang dianggap kerap keluyuran untuk melakukan pencitraan.

Ia hanya menyebutkan secara tersirat menteri mana saja yang kemudian dinilai melakukan pencitraan demi menaikkan elektabiltas untuk Pilpres 2024.

"Katanya ada di ATM, ada di objek-objek wisata. Itu gak ada soal sih, tapi saya pikir bukan itu dasar untuk reshuffle," tutur dia.

Sementara itu perihal isu reshuffle pada 15 Juni mendatang, Jazilul menilai informasi tersebut masih sayup-sayup terdengar. Ia menegaskan PKB menyerahkan sepenuhnya tentang reshuffle kepada Presiden Jokowi.

"Tapi kami berharap agar reshuffle ini tidak menambah beban karena kan pasti namanya reshuffle itu kan ada dampaknya buat menteri yang diganti atau menteri yang mengganti," tandas Jazilul.