Suara.com - Partai Amanat Nasional atau PAN dikabarkan akan mendapakatkan jatah menteri, menyusul isu reshuffle kabinet Jokowi-Maruf. Terkait itu, PAN menyatakan akan memprioritaskan Zulkifli Hasan untuk menduduki kursi menteri.
"Ya Pak Zul (Zulkifli Hasan) prioritas," kata Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto di DPP PAN, Jakarta Selatan, Selasa (14/6/2022).
Pernyataan itu disampaikan Yandri menjawab pertanyaan wartawan terkait siapa kandidat dari PAN yang akan mengisi jabatan menteri di kabinet Presiden Jokowi.
Kendati demikian, Yandri menyatakan tetap menyerahkan keputusan tersebut kepada Presiden Jokowi. Sebab penunjukkan menteri merupakan hak prerogatif Presiden.
"Sekali lagi itu terserah Pak Jokowi. Pak Jokowi yang tahu kebutuhannyakan. Jadi tunggu saja kalau memang ada reshuffle siapa yang kena, siapa yang masuk kabinet. Kita tunggu saja Pak Jokowi," ujar Yendra.
Sementara itu berdasarkan kabar yang beredar di kalangan awak media, hari ini Ketua Umum PAN, Zukifli Hasan dipanggil oleh Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta.
Saat konferensi pers PAN Memilih 2024 yang digelar di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Zulhas selaku ketua umum tak hadir. Padahal dalam undangan yang disebar kepada awak media, Zulhas diagendakan akan memberikan keterangan.
Resuffle Rabu Pon
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengaku mendengar perihal adanya kabar bahwa reshuffle kabinet dilakukan pada Rabu 15 Juni.
Jazilul menilai kabar itu bisa saja benar, mengingat Rabu di tanggal itu merupakan Rabu Pon. Hari yang biasanya Presiden Jokowi mengambil dan memutuskan kebijakan penting, termasuk reshuffle.
"Ya terdengar itu dan 15 Juni itu Rabu Pon, ya biasanya ada itu," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/6).
Kendati begitu, Jazilul tidak ingin berandai-andai apalagi memastikan kebenaran kabar yang ia dengar. Ia berujar reshuffle merupakan kewenangan Jokowi.
"Ya nggak tahu tapi harinya Rabu Pon. Kalau menunggu Rabu Pon berikutnya nunggu 40 hari lagi. Jadi lazimnya itu biasanya ada kecuali salah hitungan lagi," kata Jazilul.
Sebelumnya PKB menyoroti sejumlah menteri yang dinilai kerap keluyuran untuk pencitraan. Sorotan itu muncul di tengah isu kocok ulang menteri atau reshuffle kabinet.
Jazilul mengatakan saat ini sulit untuk mencari orang untuk menggantikan menteri untuk benar-benar bisa bertahan dan menangani tugas di tengah kondisi krisis. Minimal, kata Jazilul, orang tersebut yang nantinya menjadi menteri harus kreatif untuk membantu presiden.
Tag
Berita Terkait
-
Isu Reshuffle Besok, PDIP Ungkap Para Tokoh yang Dipanggil Jokowi ke Istana: Ada Pak Ketum, Raja Juli dan Sofyan Djalil
-
Wacana Reshuffle Kabinet: Nasdem dan PAN akan Tetap Setia Mendukung Pemerintah Jokowi
-
Tak Masalah Jika Jatah Menteri Dikurangi Terkait Isu Reshuffle Besok, NasDem: Kami Tetap Setia dengan Pak Jokowi
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
Terkini
-
Polisi Mulai Olah TKP Pasar Induk Kramat Jati, Warga Dilarang Mendekat
-
Pasar Jaya Gerak Cepat, Penampungan 350 Pedagang Kramat Jati Siap dalam 3 Hari
-
Habib Syakur: Gosip Dito Ariotedjo-Davina Tak Boleh Tutupi Fokus Bencana Sumatra
-
Toko Plastik Simpan Karbit Diduga Sumber Api Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati
-
Kemenbud Resmikan Buku Sejarah Indonesia, Fadli Zon Ungkap Isinya
-
Respons Imbauan Mensos Donasi Bencana Harus Izin, Legislator Nasdem: Jangan Hambat Solidaritas Warga
-
Pagi Mencekam di Pasar Kramat Jati, 350 Kios Pedagang Ludes Jadi Arang Dalam Satu Jam
-
Antisipasi Bencana Ekologis, Rajiv Desak Evaluasi Total Izin Wisata hingga Tambang di Bandung Raya
-
Ketua Komisi III DPR: Perpol 10 Tahun 2025 Konstitusional dan Sejalan dengan Putusan MK
-
Kuasa Hukum Jokowi Singgung Narasi Sesat Jelang Gelar Perkara Ijazah Palsu