Wacana Reshuffle Kabinet: Nasdem dan PAN akan Tetap Setia Mendukung Pemerintah Jokowi

Suara.com - Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah tokoh ke Istana Kepresidenan pada hari Selasa (14/6/2022).

Tokoh-tokoh yang dipanggil Presiden, antara lain Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, sebelumnya sejumlah menteri kabinet, seperti  Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra, dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Presiden juga memanggil mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto.

Informasi dari Ketua PDI Perjuangan Bambang Wuryanto "banyak dipanggil sudah." Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni termasuk yang diundang Jokowi.

Pemanggilan itu lantas dikait-kaitkan sejumlah kalangan dengan wacana perombakan kabinet yang selama ini sudah santer. 

"Kalau Nasdem ditambah kursinya, dikurangi kursinya, tetap kursinya, itu tetap tidak akan mempengaruhi sikap Nasdem terhadap koalisi pemerintah," kata Wakil Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Ahmad Ali kepada wartawan.

Ahmad Ali mengatakan partainya akan tetap bersama dengan pemerintahan Jokowi. Partai ini sudah delapan tahun menjadi pendukung Jokowi.

Reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi dan Partai Nasional Demokrat menyatakan dalam posisi tidak dapat mengintervensi.

Sementara Partai Amanat Nasional yang selama ini mendukung pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, tetapi belum mendapat jatah kursi menteri, berharap ada kadernya yang masuk kabinet.

"Kita tentu yang bisa saya sampaikan adalah kader terbaik kita mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa ikut secara aktif untuk mendukung, mengawal program-program dari Pak Jokowi dan Pak M'aruf Amin," kata Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno di kantor KPU, Selasa malam.

Baca Juga: Tak Masalah Jika Jatah Menteri Dikurangi Terkait Isu Reshuffle Besok, NasDem: Kami Tetap Setia dengan Pak Jokowi

Senada dengan Partai Nasional Demokrat, PAN menyatakan akan menjadi pendukung pemerintah. Soal isu reshuffle kabinet, mereka juga menyatakan menghormati hak prerogatif Jokowi. [rangkuman laporan Suara.com]