Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menyampaikan sejumlah catatan terait perombakan kabinet atau reshuffle yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi hari ini.
Catatan itu untuk Menteri dan Wakil Menteri yang baru dilantik.
Mardani mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan soal perombakan kabinet yang dilakukan presiden lantaran hal itu menjadi hak prerogratif.
Namun ia menekankan sejumlah hal di antarannya dengan dilantiknya amunisi baru pembantu presiden harus bisa memastikan harga sejumlah kebutuhan pokok harus terkendali.
"Monggo reshuffle hak Presiden. Tapi pastikan harga-harga barang, termasuk minyak goreng kembali turun," kata Mardani saat dihubungi, Rabu (15/6/2022).
Selain itu, Mardani juga meminta agar pemerintah melakukan evaluasi manajemen. Hal itu harus dilakukan untuk agar pengawasan selalu dilakukan terhadap target pemerintah itu sendiri.
"Kedua, perlu evaluasi manajemen Pemerintahan. Misal monitoring yang ketat pada target dan kinerja kementerian," tuturnya.
Lebih lanjut, Anggota Komisi II DPR RI itu meminta dengan adanya perombakan kabinet ini negara harus betul-betul hadir dalam berbagai lini dari mulai politik hingga sosial budaya.
"Ketiga, semua mesti berujung pada hadirnya negara baik di bidang ekonomi, politikdan sosial budaya," tandasnya.
Baca Juga: Mantan Panglima TNI Gantikan Sofyan Djalil Jadi Menteri ATR/Kepala BPN
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi menunjuk Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjadi Menteri Pedagangan dan mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Zulhas menggantikan Mendag Muhammad Luthfi dan Hadi menggantikan Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil. Pelantikan keduanya dilakukan oleh Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (15/6/2022).
Pelantikan ini berdasar pada Keputusan Presiden nomor 64B Tahun 2022 tentang Pemberhetian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024.
"Mengangkat, satu, saudara Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, dua, saudara Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)," kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti saat membacakan kutipan Keppres yang ditetapkan pada Selasa, 15 Juni.
Selain dua menteri, Jokowi juga menunjuk Sekretaris Dewan Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni menjadi wakil menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Raja Juli menggantikan wamen sebelumnya, Surya Tjandra.
Kemudian, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, John Wempi Wetipo juga dilantik menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), serta Sekjen Partai Bulan Bintang ditunjuk menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker).
Berita Terkait
-
Zulkifli Hasan Dan Hadi Tjahjanto Dilantik Menjadi Menteri Perdagangan Dan Menteri ATR/BPN
-
Mantan Panglima TNI Gantikan Sofyan Djalil Jadi Menteri ATR/Kepala BPN
-
Reshuffle Kabinet, Ini Daftar Menteri dan Wakil Menteri yang Dilantik Jokowi Hari Ini
-
Reshuffle Kabinet: Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi Digantikan Zulkifli Hasan
-
Daftar 3 Wakil Menteri Baru Kabinet Indonesia Maju
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Prabowo Mau Menhut Tak Ragu Cabut Izin Pemanfaatan Hutan, Butuh Bantuan Minta ke TNI-Polri
-
Nadiem Makarim Dirawat di RS Saat Sidang Perdana, Apa Keputusan Hakim?
-
BGN Minta Kepala SPPG Awasi Ketat Proses Memasak dan Distribusi MBG
-
Tangkal Hoaks, Polda Metro Jaya dan FWP Gelar Uji Kompetensi Wartawan
-
Menko Usul WFA Nasional 2931 Desember 2025 untuk Dukung Mobilitas Nataru
-
Dana Kampanye Jadi Celah Korupsi, Pakar Sebut Pilkada Tak Langsung Tak Efektif
-
KPK Cecar Zarof Ricar Soal Percakapannya dengan Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan
-
Prabowo Bongkar Keterlibatan Oknum TNI-Polri dalam Tambang Ilegal dan Penyelundupan
-
KPK Pastikan Akan Panggil Gus Yaqut Pekan Ini untuk Kasus Kuota Haji
-
BGN Perketat SOP, Mobil Pengantar MBG Tak Lagi Masuk Halaman Sekolah