Suara.com - Presiden Joko Widodo mengambil keputusan yang cukup mengejutkan publik. Pasalnya pada Rabu (15/6/2022) siang hari ini, Jokowi mengumumkan akan me-reshuffle kabinet kerjanya.
Jokowi memutuskan mencopot dua menterinya, yakni Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.
Jokowi lantas memasukkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan eks Panglima TNI Hadi Tjahjanto sebagai pengganti kedua menteri yang dicopotnya tersebut.
Bukan cuma itu, Jokowi juga menambahkan sejumlah wakil menteri untuk melengkapi formasi Kabinet Indonesia Maju yang dipimpinnya sejak 2019 tersebut.
Keputusan ini pun menimbulkan sejumlah reaksi, baik pro dan kontra. Salah satunya dari mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Rizal Ramli.
Rizal Ramli sendiri dikenal sebagai salah satu tokoh oposisi pemerintah yang kerap menyuarakan pendapat kontra atas kebijakan yang ditetapkan.
Termasuk keputusan reshuffle kabinet yang ternyata mendapat respons kurang baik dari Rizal Ramli, seperti yang disampaikannya lewat cuitan di Twitter.
"Banyak yang tanya : ini reshuffle untuk apa dan untuk siapa ? Nyaris tidak akan ada dampaknya terhadap perbaikan kinerja,, nambah-nambah Wamen doang, Wamen yang ada aja ndak jelas kerjaannya," tulis Rizal, dikutip Suara.com dari Twitter-nya.
"Kehidupan rakyat tidak akan lebih baik ! Memang bos ne yang harus direshuffle, setuju ?" sambung Rizal.
Baca Juga: Zulkifli Hasan Resmi Jadi Mendag Baru, Pedagang Pasar: Welcome To The Jungle
Lalu apa kata warganet soal pendapat Rizal Ramli ini?
Rupanya sebagian warganet menyepakati opini Rizal Ramli tersebut. Bahkan beberapa warganet meyakini ada motif politik di balik reshuffle yang dilakukan oleh Jokowi tersebut.
"Yang di reshuffle bukan karena kemampuan kerja tapi lebih dari janji politik saja bagi-bagi lah," sindir warganet.
"Biarpun direshuffle 100 kali kalau masih jadi budak oligarki ya gak ada manfaatnya buat rakyat, masih mau dilanjut ???" komentar warganet.
Cuitan selengkapnya bisa dibaca di sini.
Alasan Jokowi Reshuffle Kabinet Indonesia Maju
Tag
Berita Terkait
-
Apa Tugas Wakil Menteri? Ini Penjelasan Lengkap Menurut Perpres
-
Tiga Catatan Merah Mendag Lutfi Berujung Dicopot Jokowi: Salah Satunya Gagal Urus Minyak Goreng
-
Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN, Segini Harta Hadi Tjahjanto
-
Isu Reshuffle Kabinet, Keponakan Prabowo Subianto Dilantik jadi Wamen Koperasi dan UKM?
-
Soal Reshuffle 2 Menteri dan 3 Wamen, Setkab: Presiden Memang Perlu Semacam Refreshing
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
3 Poin Utama Perjanjian Militer AS-Indonesia, Disepakati Menhan Sjafrie dan Hegseth
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal