Suara.com - Beberapa waktu lalu Tsamara Amany menjadi sorotan karena mengundurkan diri dari PSI. Tsamara bahkan langsung diserang hingga dituding sudah berpindah kubu.
Kala itu, cuitan lawas suami Tsamara yang memuji Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dijadikan patokan publik untuk mengecam langkah pengunduran diri Tsamara dari PSI.
Kini Tsamara sudah kembali ke Indonesia dan hadir di podcast Deddy Corbuzier. Banyak hal Tsamara sampaikan di sana, termasuk mengklarifikasi perihal preferensi politiknya.
Kepada Deddy, Tsamara mengaku belum ada keinginan untuk kembali bergabung dengan partai politik.
"Kayaknya sih mungkin nggak lah (bergabung dengan partai politik di 2024)," kata Tsamara, dikutip Suara.com pada Kamis (16/6/2022). "Tapi aku pengin dukung again kandidat presiden yang bagus, karena buat aku Presiden Indonesia itu punya power yang luar biasa."
Ia lantas membahas beberapa kriteria presiden yang baik untuk memimpin Indonesia. "Kalau menurut aku gampangnya tiga," jelasnya.
Pentingnya Berkomitmen Terhadap Toleransi
Tsamara menegaskan Presiden Indonesia harus punya komitmen untuk menjunjung tinggi toleransi antarwarga, meliputi keagamaan, suku, dan ras yang sangat beragam di negara ini.
"Yang pertama dia punya komitmen terhadap toleransi," tegas Tsamara. "Gimana dia ada track record terhadap toleransinya, baik atau enggak."
Baca Juga: Mayoritas DPW NasDem Jagokan Anies Baswedan Jadi Capres di Pilpres 2024
"Karena kita hidup di negara yang sangat multikultural, multiagama, jadi penting untuk kita menjaga itu semua," sambungnya. "Dan komitmennya harus ditunjukkan sama presidennya dan track record-nya harus menunjukkan komitmennya."
Punya Kepedulian dan Peka Terhadap Isu Perempuan
"Yang memang serius, mungkin dia punya track record membantu (untuk) kebijakan-kebijakan pro perempuan," tegas Tsamara, menambahkan kriteria soal capres Indonesia yang baik.
Tsamara sendiri mengaku memang fokus pada isu-isu perempuan dan hal ini juga yang menjadi faktor penyebabnya hengkang dari PSI.
Harus Punya Track Record dan Hasil Kerja
Kriteria terakhir, capres yang baik harus mempunyai track record baik serta hasil kerja yang nyata. Sebab dua hal ini menjadi faktor untuk memprediksi kepemimpinannya selama lima tahun ke depan.
Tag
Berita Terkait
-
Mayoritas DPW NasDem Jagokan Anies Baswedan Jadi Capres di Pilpres 2024
-
Diusulkan DPW Partai Nasdem Jadi Capres 2024 Bareng Anies, Ganjar Pranowo: Saya PDI Perjuangan
-
Kerap Dicap Kadrun Pasca Keluar PSI, Ini Curhat Tsamara Amany ke Deddy Corbuzier
-
Waduh! Tsamara Amany Mengaku Pernah Jadi Korban Pelecehan Seksual, Ini yang Dibahas
-
Hadiri Konsolidasi di Sekolah Partai PDIP, Ganjar: Semua Harus Siap Mendukung Partai Hadapi Pemilu 2024
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu