Berikan Kemudahan, Berikut Kebijakan Peraturan Terbaru Pemprov DKI Jakarta Mengenai Pembayaran PBB-P2

Suara.com - Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022 baru saja dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Dalam peraturan tersebut, Pemprov DKI Jakarta memberikan insentif fiskal serta kemudahan dalam pembayaran pajak. Menurut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berharap masyarakat mau memanfaatkan insentif dan kemudahan tersebut untuk membantu meringankan beban perpajakan daerah.

“Seperti diketahui, pajak daerah memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara, sebagai sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran daerah. Terlebih, di era pandemi, pemerintah memerlukan anggaran yang tidak sedikit sebagai upaya menanggulangi penyebaran wabah Covid-19 dan pemulihan ekonomi, termasuk di DKI Jakarta,” ujar Gubernur Anies.

Adapun isi kebijakan insentif fiskal dan kemudahan yang diberikan sebagai berikut:

1. Kebijakan Penerbitan SPPT PBB 2022

a) Objek rumah tinggal milik Orang Pribadi.

1) NJOP s.d. < Rp.2Miliar : Dibebaskan 100%.

2) NJOP > Rp2Miliar: diberikan Faktor Pengurang (berdasarkan kebutuhan luas minimum

lahan dan bangunan untuk Rumah Sederhana Sehat, yaitu seluas 60 meter persegi untuk

Baca Juga: Subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 Merebak saat Konser Mulai Ramai Digelar, Wagub DKI Ingatkan Lagi Prokes

bumi dan 36 meter persegi untuk bangunan) dan pembebasan 10%.

b) Selain rumah tinggal dan jalan tol, dibebaskan sebesar 15%.

2. Kebijakan Pembayaran PBB 2022

a) Keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi administrasi

1) Tahun Pajak 2022:

• Diberikan potongan 15% apabila membayar pada bulan Juni - Agustus 2022.