Suara.com - Khilafatul Muslimin mendapatkan pendanaan dari anggotanya sebesar Rp 1.000 per hari. Dana yang terkumpul dari infak wajib sebesar Rp 1.000 per hari itu salah satunya digunakan oleh Khilafatul Muslimin untuk pendanaan pendidikan.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar, mengatakan pendanaan tersebut harus diaudit dan investigasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Dengan penelusuran dana oleh PPATK tersebut, akan terungkap ke mana saja aliran dana, program yang dibiayai hingga sumber-sumber dari pendanaan Khilafatul Muslimin.
"Dalam hal ini perlu ada langkah-langkah, audit investigasi terhadap keuangan yang diterima oleh Khilafatul Muslimin, disitulah nanti kita akan tahu. Jadi programnya ke mana, apa yang dibiayai dan dari mana sumber-sumber pendanaan itu pasti tergambar nanti. Karena akan dikerjasamakan dengan PPATK," ujar Boy dalam jumpa pers di Kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Senin (20/6/2022).
Boy menuturkan pihaknya selama ini telah bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri adanya aliran dana terkait tindak pidana terorisme. Sehingga, Boy memastikan PPATK akan membantu unsur penegak hukum dalam menelusuri aliran dana dari Khilafatul Muslimin.
"Kebetulan memang kerja sama kami sudah dengan PPATK, dalam hal ini dan PPATK pasti membantu unsur-unsur penegak hukum sehingga nanti akan lebih terlihat," tutur Boy.
Karena itu kata Boy, jika ada donasi atau aliran dana dari Khilafatul Muslimin masih berjalan, PPATK harus segera menghentikannya
"Oleh karenanya apabila ada semacam donasi yang masih berjalan ini harus disetop, enggak boleh dilanjutkan karena dalam status hukum dalam proses penyidikan. Jadi semua dibekukan, sudah dibekukan jadi sudah otomatis," kata mantan Kapolda Papua itu.
Wajib Infak Rp1000 Tiap Hari
Baca Juga: Sekolahnya Ditutup, Anak-anak Khilafatul Muslimin akan Diberikan Konseling oleh BNPT
Sebelumnya, terungkap bahwa anggota Khilafatul Muslimin diwajibkan membayar iuran infak Rp 1.000. Selain itu, anggota kelompok Khilafatul Muslimin juga wajib menyisihkan 30 persen dari penghasilannya.
"Ternyata masing-masing warganya (anggota kelompok Khilafatul Muslimin) ini wajib untuk berinfak versi mereka itu sampai dengan 30 persen dari jumlah penghasilan," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi kepada wartawan, Sabtu (18/6/2022).
Guna memastikan temuan itu, Hengki mengatakan pihaknya saat ini melakukan penelusuran.
"Kami telusuri bagaimana pendanaan dari pada kelompok ini. Kita sifatnya berkesinambungan ya," ucap Hengki.
Hengki juga mengatakan akan menggandeng lembaga lain untuk mengungkap aliran dana dari kelompok Khilafatul Muslimin.
"Kami terus selidiki bersama dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) menyelidiki itu," ujarnya.
Berita Terkait
-
Kepala BNPT: Ideologi Intoleran Radikalisme yang Mengarah ke Terorisme Menyebar Cepat Seperti Covid-19
-
Sebut Anies Baswedan Oportunis, Denny Siregar Beri Komentar Menohok: Khilafah Itu Dilawan Bukan Dimanfaatkan
-
Fakta Baru Kelompok Khilafatul Muslimin, Infak Wajib Rp 1.000, Minta 30 Persen Penghasilan Anggota
-
Temuan Baru Soal Kelompok Khilafatul Muslimin, Anggotanya Diwajibkan Bayar Infak Penghasilan 30 Persen
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
7 Poin Penting di Balik Tuntutan Soal BBM dan Program MBG
-
Nanik S Deyang Tunjuk Agustina Arumsari sebagai Juru Bicara BGN
-
Peran BGN Terlalu Luas, Komnas HAM Desak Revisi Perpres MBG
-
Polisi hingga DPR Kelola SPPG, Guru Ngeluh Kesulitan Mengadu soal MBG
-
BGN Akui Motor Listrik Masih Menumpuk, Semua Aset Era Dadan Hindayana Akan Dimaksimalkan
-
Cek Langsung Penerima BSPS di Jakbar, Mendagri Dorong Pemda Perluas Dukungan Bedah Rumah lewat APBD
-
Prabowo Terima Utusan Qatar, Kerja Sama Investasi dan Pembangunan Jadi Fokus Pembahasan
-
Siapa Perwakilan Mahasiswa Demo yang Temui Gibran Hari Ini
-
Anggaran MBG 2027 Tembus Rp270 Triliun, Masih Pakai Dana Pendidikan dan Kesehatan
-
Tak Lagi Flat Rp6 Juta, BGN Ubah Aturan Insentif SPPG, Begini Skemanya