Suara.com - Pandemi yang telah terjadi kurang lebih selama dua tahun, dampaknya masih bisa dirasakan hingga saat ini. Salah satu sektor yang terdampak adalah pariwisata, yang disebabkan adanya larangan berkumpul dan berkerumum di ruang publik.
Seperti halnya yang terjadi di Sri Lanka. Sejak pandemi melanda, sektor pariwisata yang menjadi pendapatan negara tersebut porak-poranda akibat dihantam pandemi.
Bahkan pemerintah Sri Lanka mengungkapkan jika negaranya saat ini tengah berada di titik terendah dan menyisakan utang sebesar Rp 700 miiar akibat pandemi yang melanda negaranya.
Hal tersebut diungkapkan Perdana Menteri Sri Lanka, Ranil Wikremesinghe kepada parlemen, yang mengatakan jika negaranya sudah tidak mampu membeli bahan bakar impor akibat hutang yang besar dari perusahaan minyaknya.
Apa yang menyebabkan Sri Lanka bangkrut? Bagaimana kondisi warga Sri Lanka setelah mengetahui negaranya dalam keadaan di titik terendah? Berikut faktanya:
1. Warga Sri Lanka berbondong-bondong pergi tinggalkan negaranya
Dalam lima bulan pertama pada tahun 2022, pihak imigrasi Sri Lanka melaporkan telah mengeluarkan paspor sebanyak 288.645 paspor.
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun ini permintaan paspor melonjak tiga kali lipat dari periode yang sama tahun lalu.
Ratusan ribu warga Sri Lanka dilaporkan mulai berbondong-bondong meninggalkan negaranya akibat krisis ekonomi yang membuat pasokan pangan dan energi negara Sri Lanka menjadi lumpuh.
Baca Juga: Dibebani Utang Menggunung, Ekonomi Sri Lanka Ambruk Total
2. Sri Lanka banyak berutang pada China
Salah satu penyebab bangkrutnya Sri Lanka adalah jeratan utang dari China. Kini Sri Lanka disebut memiliki utang luar negeri (ULN) yang mencapai US$51 miliar atau Rp754,8 triliun (asumsi kurs Rp14.800 per dolar AS).
Pemerintah Sri Lanka diketahui meminjam uang pada China sejak 2005 dengan tujuan untuk membangun sejumlah proyek infrastruktur, melalui skema Belt and Road.
Salah satu infrasrtuktur yang dibangun menggunakan utang tersebut adalah pelabuhan Hambantota.
Namun sayangnya sebagian proyek infrastruktur yang dibangun dengan dana utang tersebut dinilai tidak memberikan dampak ekonomi bagi Sri Lanka.
Selain pada Cina, Sri Lanka juga berutang pada Indoa dan Jepang.
Berita Terkait
-
Dibebani Utang Menggunung, Ekonomi Sri Lanka Ambruk Total
-
Ratusan Ribu Warga Sri Lanka Antre Bikin Paspor Demi Tinggalkan Negaranya
-
Selain Sri Lanka, Ini 8 Negara yang Bangkrut Karena Hutang
-
Baznas Bersama Kemenko PMK Distribusikan Paket Makanan Bergizi di Sumenep
-
Penyebab Sri Lanka Bangkrut: dari Subsidi Besar Hingga Hutang Triliyunan
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO